Jokowi: Negara Maritim, Tapi Impor Ikan Melonjak

Kompas.com/Robertus BelarminusGubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Desa Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minggu (27/4/2014).

BOGOR, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Joko Widodo menyinggung persoalan impor ikan di Indonesia yang menurutnya mengalami lonjakan. Padahal, lanjut pria yang akrab disapa Jokowi ini, sumber daya laut di Indonesia sebagai negara maritim seharusnya bisa memenuhi kebutuhan nasional tanpa mengandalkan impor. 

"Impor ikan, kita ini negara maritim tapi impor ikannya melonjak naik seperti ini," kata Jokowi, disela-sela kunjungannya di kawasan pertanian di Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4/2014).

Persoalan impor menurutnya tidak hanya terjadi disektor kelautan. Lonjakan impor juga terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan untuk bahan pangan, yang meliputi beras, garam, gula, jagung, buah-buahan dan lainnya.

Padahal, sebut Jokowi, peningkatan penduduk Indonesia mencapai 3 juta orang pertahun. Karena itu ia menilai perlunya ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi, lonjakan impor masalah pangan ini menurutnya mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

"Itulah problem lonjakan impor yang harus diselesaikan. Karena hal tadi gampang sekali terjadi inflasi harga bahan pokok," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, ia mengungkapkan, perlunya mewaspadai masalah impor dengan kebijakan yang tepat. Salah satunya, menurut Jokowi, dengan berani mengeluarkan kebijakan esktrim. "Kita harus waspadai lima sampai sepuluh tahun yang akan datang resiko apa yang kita hadapi," ujar Jokowi.

Yang terpenting, lanjut dia, sektor produksi harus lebih ditingkatkan. Kebiasaan impor menurut Jokowi harus dibatasi. Dengan demikian, swasembada di berbagai bidang bisa terjadi.  "Kita harus konsen pada produksinya. Impor harus mulai dipotong dan kurangi terus. Target bisa empat sampai lima tahun, asal ini betul konsisten dilakukan," ujar Jokowi.

BOGOR, KOMPAS.com - Kartel yang menguasai tata niaga komoditas termasuk pangan, tak dipungkiri memang terjadi di Indonesia. Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, punya pendapat soal hal ini. Dia menyinggung pula tentang peran Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Kita ngerti ada kartel-kartel yang orang-orangnya jelas," kata Jokowi di sela kunjungannya di area pertanian di Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4/2014). Menurut dia, kartel yang "mempermainkan" harga komoditas termasuk kebutuhan pokok itu hanya bisa diatasi dengan pengaturan yang ketat dari pemerintah.

"Peraturannya harus diatur total, (dengan) peraturan pemerintah, peraturan menteri. Agar kesempatan memainkan harga bisa dihilangkan," ujar Jokowi. Pada posisi ini, imbuh dia, peran Bulog bisa difungsikan lebih luas. "Peran Bulog harus diberikan porsi yang baik. Jadi tidak hanya mengurus urusan beras saja," kata Jokowi.

Keberadaan kartel di Indonesia sudah lama diendus. Kajian soal itu pun sudah kerap digelar. Diskusi ”Tinjauan Historis dan Perilaku Kartel Pangan Strategis di Indonesia”, yang digelar di Jakarta pada Sabtu (19/10/2013), misalnya, mengatakan kartel dan jalan pintas berupa impor komoditas adalah satu sisi mata uang.

”Pemerintah cenderung berpikir pendek, yaitu mengandalkan impor pada saat terjadi kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Saat itulah kartel pangan oleh segelintir importir terjadi,” kata Sekretaris Jenderal Agribisnis Club Tony J Kristianto. Dia pun berpendapat petani selayaknya mendapat subsidi di sisi hilir, yaitu pada pengolahan pascapanen dan stabilisasi harga dengan mengembalikan peran Bulog.