Sumbangan 30 Bus Terancam Gagal Lagi

BERITAJAKARTA.COM 

Sumbangan 30 bus dari tiga perusahaan telekomunikasi kepada Pemprov DKI terancam gagal. Pasalnya, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 perihal Pengendalian Pencemaran Udara, bus diharuskan menggunakan bahan bakar gas. Sedangkan, ke-30 bus tersebut berbahan bakar solar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, berdasarkan surat Plt Sekda DKI, Wiryatmoko yang diterimanya menyebutkan bahwa puluhan bus berbahan bakar solar tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terbentur Perda Nomor 2 Tahun 2005 yang mengamanatkan setiap angkutan umum dan kendaraan operasional di Jakarta wajib menggunakan bahan bakar gas.

"Lihat kendaraan pemda sekarang pakai apa? Solarkan? Mikrolet dan Metromoni yang keluarkan asap koktidak dikandangin," tuturnya, Selasa (25/3).

Mantan anggota Komisi II DPR itu mengaku heran karena Pemprov DKI juga masih mengadakan kendaraan operasional berbahan bakar solar sejak diberlakukan perda tersebut. Bahkan, pengadaan kendaraan operasional untuk Wakil Gubernur DKI pada tahun 2012 silam, yakni Toyota Land Cruiser, masih tetap menggunakan bahan bakar solar.

"Pengadaan bus di Dishub tahun lalu juga banyak yang pakai solar. Kalau mau tegakkan peraturan, ya konsisten. Kenapa cuma bus sumbangan yang kena aturan ini," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, warga Jakarta dirugikan akibat proses sumbangan sebanyak 30 bus dipersulit oleh oknum di Pemprov DKI.

"Ini maunya apa? Jelas-jelas mau menghambat. Tapi yang dirugikan masyarakata Jakarta. Warga DKI tidak punya bus. Pembelian bus Cina juga gila-gilaan. Ini sama saja mau bunuh supaya orang Jakarta enggak dapat bus, niatnya sudah enggak benar," sesalnya.