Dinas Kesehatan DKI Akui Ada Anggaran Siluman

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Kesehatan DKI diketahui menjadi salah satu dinas di DKI Jakarta yang ditemui BPKP memiliki anggaran siluman pada APBD 2012. Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengakui ada anggaran program yang tiba-tiba muncul tersebut. 

"Memang ada, tapi kita enggak kerjain itu," kata Dien di Jakarta, Minggu (3/11/2013). 

Tahun lalu, kata dia, sebanyak Rp 7 miliar anggaran yang tidak terpakai itu dikembalikan ke Pemprov DKI. Adapun program yang tidak sesuai perencanaan, tetapi tiba-tiba muncul, adalahdigital interactive display untuk puskesmas senilai Rp 4,5 miliar. Namun, karena tidak feasibledan tidak ada studinya, Dinas Kesehatan DKI pun tak melaksanakan program tersebut. 

Adapun program-program yang jelas ditambahkan dalam anggaran perubahan ialah imunisasi, vaksin, dan matra. Perencanaan program itu di APBD-Perubahan 2012 sebesar Rp 175 juta. 

"Program itu bukan siluman, jelas pelaksanaannya ada dan dibutuhkan. Coba lihat dinas lain yang besar-besar anggarannya. Kalau mau dibuka semua, kita berani kok buka," kata Dien. 

Adanya anggaran siluman ini terungkap berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada APBD DKI 2012, disebutkan BPKP, ada anggaran siluman sebesar Rp 1,471 triliun yang muncul di anggaran empat dinas, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Pekerjaan Umum DKI. Anggaran siluman yang ditemukan dalam pos anggaran keempat dinas itu tidak sesuai dengan prosedur anggaran yang normal. 

Awalnya, dalam APBD DKI 2012, BPKP menemukan anggaran siluman sebesar Rp 1,068 triliun. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih detail, anggaran siluman itu bertambah sebanyak Rp 395 miliar lagi. Jadi, anggaran siluman di dalam APBD DKI 2012 mencapai Rp 1,471 triliun. Kemudian BPKP juga menelusuri anggaran yang tercantum dalam APBD DKI Perubahan 2012. 

Ternyata, di dalam APBD-Perubahan 2012, ditemukan anggaran siluman sebesar Rp 8,23 miliar. Anggaran itu untuk bantuan sosial (bansos) dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal, dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada.