Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut kinerja BPKAD lemah dalam mencatat aset-aset milik pemda. Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono mengakui masih ada kekurangan, tetapi dia kemudian menjelaskan bagaimana proses kerja badan yang dipimpinnya.
"Jadi begini, aset kami kan ada 400 pemegang kuasa barang. Satu orang penguasa barang itu banyak pegangnya. Kami sudah bikin e-Aset, memang tak mudah, (mendata) dari tahun 1972 sampai sekarang," kata Heru di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).
Heru kemudian menyebut telah mendata sekitar 300 aset dari 705 SKPD. Dia juga memiliki 5 staf khusus yang membantunya bekerja setiap harinya.
"Ketika Biro Perlengkapan dan Bagian Perlengkapan dihapus itulah di situ krusialnya. Organisasi sebesar ini kenapa itu dihapus?" imbuh Heru kemudian.
Biro Perlengkapan dan Bagian Perlengkapan itu kini dilebur dalam BPKAD. Heru lalu menambahkan, jika sebelumnya DKPKP menyebut sudah ajukan ke BPKAD, maka itu maksudnya adalah Biro Perlengkapan.
(Baca juga: Soal Kasus Lahan Cengkareng, Djarot Saiful Hidayat: BPKAD Lemah!)
"Tiap hari kita terus mendata, bukan BPKAD. Yang catat masing-masing SKPD. Dia nambah barang apa ya dia catat.
Kami serah terima kasus-kasus, kami catat lagi," beber Heru.
Dia lalu mencontohkan, semisal Dinas Pertamanan memiliki aset berupa lahan yang belum tercatat. Maka dinas tersebut bisa terlebih dahulu melapor ke BPN, kemudian BPN akan mengundang BPKAD untuk sinkronisasi.
"Kepala dinas bertanggung jawab atas aset di bawahnya," pungkas Heru.
"Jadi begini, aset kami kan ada 400 pemegang kuasa barang. Satu orang penguasa barang itu banyak pegangnya. Kami sudah bikin e-Aset, memang tak mudah, (mendata) dari tahun 1972 sampai sekarang," kata Heru di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).
Heru kemudian menyebut telah mendata sekitar 300 aset dari 705 SKPD. Dia juga memiliki 5 staf khusus yang membantunya bekerja setiap harinya.
"Ketika Biro Perlengkapan dan Bagian Perlengkapan dihapus itulah di situ krusialnya. Organisasi sebesar ini kenapa itu dihapus?" imbuh Heru kemudian.
Biro Perlengkapan dan Bagian Perlengkapan itu kini dilebur dalam BPKAD. Heru lalu menambahkan, jika sebelumnya DKPKP menyebut sudah ajukan ke BPKAD, maka itu maksudnya adalah Biro Perlengkapan.
(Baca juga: Soal Kasus Lahan Cengkareng, Djarot Saiful Hidayat: BPKAD Lemah!)
"Tiap hari kita terus mendata, bukan BPKAD. Yang catat masing-masing SKPD. Dia nambah barang apa ya dia catat.
Kami serah terima kasus-kasus, kami catat lagi," beber Heru.
Dia lalu mencontohkan, semisal Dinas Pertamanan memiliki aset berupa lahan yang belum tercatat. Maka dinas tersebut bisa terlebih dahulu melapor ke BPN, kemudian BPN akan mengundang BPKAD untuk sinkronisasi.
"Kepala dinas bertanggung jawab atas aset di bawahnya," pungkas Heru.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih