Ahok kesal pejabat DKI berleha-leha, staf kerja mati-matian

©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Sejumlah PNS DKI Jakarta mengantre saat akan menjalani tes urin di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (2/1).

Gubernur DKI Provinsi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dirinya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mencari sosok yang memiliki etos kerja yang handal. Oleh karenanya ia mengatakan tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada lagi rotasi dan perombakan struktur jabatan.

Dia pun menegaskan para pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak terburu-buru merasa 'aman' dari perombakan.

"Nantinya itu kita ingin dapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi tidak ada lagi kalau sudah eselon 2 itu aman," kata Ahok di Monas Jakarta, Jumat (2/1).

Ahok, menambahkan selama ini kerapkali terjadi ketimpangan di mana pejabat yang posisinya lebih tinggi berleha-leha. Sementara staf mereka bekerja mati-matian. Kondisi ini juga yang membuat Ahok mengambil keputusan untuk melakukan perombakan besar-besaran pada struktur PNS Pemprov DKI.

"Padahal stafnya nunggu dia pensiun baru bisa naik. Nah yang kerja setengah mati itu stafnya. Kalau dia lebih baik kenapa nggak kasih kesempatan untuk yang terbaik. Dan kita juga harus belajar ikhlas kalau ada yang lebih baik dari kita ya jangan (ngoyo)," imbuhnya.

Ahok menerangkan nantinya akan ada evaluasi tiga bulanan untuk mengevaluasi kinerja PNS dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari evaluasi tiga bulanan itulah para pejabat yang tidak memiliki kinerja baik akan diganti dengan mereka yang telah menjadi pelayan masyarakat secara baik. Salah satu tolok ukur dalam evaluasi tersebut adalah laporan masyarakat mengenai kepuasan layanan para PNS tersebut.

"Evaluasi tiap 3 bulan gampang kita tinggal dapat laporan dari masyarakat, pak Wagub blusukan saya juga blusukan kita lihat kalau suatu wilayah kelurahan ga beres salah siapa. Kalau ada anak meninggal salah siapa kalau ada PKL yang kita tata salah siapa, kita akan cari tahu. Mulai hari ini kita latih PNS DKI sebuah sistem yang baru, kalau atasannya baik kamu nggak benar lapor kepada kami. Nggak boleh diam. Tidak ada batas waktu. Mungkin tiap 3 bulan ada pelantikan-pelantikan, ganti yang kerjanya nggak benar," tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamamelantik 6.511 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di semua tingkat jabatan, hari ini. Mereka yang dilantik merupakan gabungan dari peserta yang lolos seleksi penerimaan CPNS November 2014 dan hasil dari perombakan dan perampingan struktur PNS di berbagai pos jabatan.

Dalam pidato, Ahok mengatakan Pemprov DKI melakukan pemangkasan jabatan karena selama ini struktur PNS dirasa terlalu gemuk. Ahok menegaskan, dirinya menginginkan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi prioritas ketimbang jumlah struktur yang gemuk.

"Kita juga melakukan pemangkasan dari 8 ribuan menjadi 6.500-an. Jadi ada 1500 jabatan struktural yang kita pangkas, karena intinya bukan jabatan struktural tapi yang penting fungsinya untuk melayani masyarakat," kata Ahok di halaman Tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Jumat, (2/1).

Ia melanjutkan, sejumlah struktur yang ada selama ini sangat tidak fungsional seperti wakil lurah dan kepala seksi.

"Karena ada beberapa posisi kayak kepala seksi, wakil lurah. Mau ngapain wakil lurah, kita enggak mau terlalu banyak jabatan struktural, orang Jakarta yang penting pelayanannya itu," pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) mengatakan orang-orang yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan jalan menyuap merupakan suatu kebodohan. Pasalnya menurut Ahok, setiap tiga bulan akan dilakukan evaluasi kinerja sekaligus perombakan jabatan secara berkala sesuai hasil evaluasi tersebut.

"Makanya bodoh sekali kalau yang bisa dilantik karena suap, karena tiga bulan akan dievaluasi," kata Ahok di Monas Jakarta, Jumat (2/1).

Ahok juga mengakui bila tradisi suap-menyuap untuk penerimaan PNS masih marak. Oleh karenanya Ahok meminta kepada seluruh masyarakat agar melaporkan kepada dirinya bila menjumpai praktik haram tersebut. Ahok menegaskan akan memenjarakan pejabat yang melakukan tindakan peras-memeras dan praktik korupsi.

"Budaya setor-menyetor masih ada, laporkan kepada kami, jadi kalau bapak-ibu tidak melawan maka bapak-ibu menghina saya karena saya telah buka selebar-lebarnya, saya akan penjarakan saudara, bila ada yang melakukan peras-memeras," kata Ahok.

Itu sebabnya, hari ini Ahok melakukan perombakan dan perampingan struktur jabatan yang di Pemprov DKI Jakarta. Akibat dari kebijakan itu banyak pejabat yang dipecat (non-job) dan di rotasi menjadi staf.

"Kira-kira 45 persen orang non job ini. Jadi staf saja tinggal pilih mau jadi staf di mana. Kita enggak mau pusing lagi lah," katanya.

Namun Ahok juga mengatakan mereka yang saat ini digeser bisa meraih kembali jabatan tersebut bila kinerjanya baik. "Bisa, bisa namanya juga seperti main ular tangga," katanya.

Ahok pun mengatakan dirinya tak gentar bila nantinya ada gerombolan orang sakit yang menjadi korban kebijakannya tersebut. Menurutnya bila ada yang sakit hati malah semakin baik agar terjadi gelombang demonstrasi dengan massa aksi yang banyak.

"Saya sudah sampaikan ke mereka kalau anda ga puas jangan marah jangan ngancam, saya juga lagi marah. Jadi sama-sama lagi marah. Justru bagus yang demonya lebih banyak karena gerakan masyarakat Jakarta kan juga kurang ga sampai anggotanya 2.000 orang sudah begitu demonya pakai KTP non DKI lagi," pungkasnya.

Merdeka.com - Di hari pertama kerja tahun 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melantik ribuan PNS untuk menduduki berbagai posisi di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pelantikan berlangsung di lapangan Monas, Jakarta.

Sejak pukul 07.00 WIB, Jumat (2/1), para PNS yang akan dilantik sudah berdatangan ke Monas. Mereka mengenakan pakaian adat Betawi. PNS pria mengenakan baju koko putih dan peci dipadu celana hitam lengkap dengan sarung yang melingkar di leher. Sedangkan PNS wanita mengenakan kebaya encim.

Sebuah panggung berwarna merah disiapkan. Di bagian backdrop panggung tertulis 'Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta'.

Informasi yang dihimpun, total sebanyak 6.511 PNS akan dilantik kali ini. Mereka akan menempati posisi mulai dari eselon IV hingga eselon II.

Ahok di Monas. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman