Djarot: Catat Ini, Pemprov DKI Sudah Cukup Kaya!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah berbagai tuduhan yang menganggap Pemerintah Provinsi DKI ingin mengomersialkan Taman Ismail Marzuki (TIM), salah satunya dengan memungut retribusi dari para seniman. Djarot memberikan jaminan, apabila nantinya ada aparat-aparat Pemprov DKI yang memungut retribusi kepada para seniman, ia mempersilakan seniman yang bersangkutan segera melaporkan kepada dia langsung. 

"Salah besar kalau Pemprov DKI di dalam mengelola TIM orientasinya duit. Tidak benar itu. Kenapa? Catat ini! Karena Pemprov DKI sudah cukup kaya! Silakan kalau ada birokrasi yang mempersulit seniman, mempersulit budayawan, mengerdilkan budayawan, silakan gugat dan tuntut saya," ucap dia saat berdialog dengan para seniman di TIM, Selasa (13/1/2015). 

Djarot bahkan menjanjikan ke depannya akan memberikan pertunjukan berkualitas secara gratis di gedung kesenian terbesar di Jakarta itu. Para senimannya pun, kata dia, tidak akan dipungut biaya sewa. Yang penting, kata dia, seniman yang tampil haruslah seniman yang benar-benar mampu menunjukkan kualitasnya. 

"Saya ingin TIM dijadikan puncak, cuma yang baik-baik yang bisa tampil di sini. Kan banyak nih, jadi nanti seleksi. Yang menyeleksi siapa? Ya para seniman dan budayawan, tapi tidak boleh ada monopoli. Jangan cuma yang itu-itu saja yang tampil," ujar mantan Wali Kota Blitar itu. 

Sebelumnya, Djarot mengatakan bahwa tujuan Pemprov DKI membentuk UPT di TIM adalah agar TIM mendapatkan alokasi anggaran yang besar ketimbang yang diterima saat ini. Menurut dia, selama ini Pemprov DKI tak bisa mengucurkan dana yang besar untuk TIM karena skema pemberian dana hanya bisa diberikan dalam bentuk hibah, yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 5 miliar per tahun. 

Menurut dia, pengucuran alokasi anggaran khusus hanya bisa dilakukan kepada lembaga pemerintah. Hal itulah yang membuat Pemprov DKI membentuk UPT yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.