Rebutan komisi, alasan DPRD DKI empat bulan tak bekerja

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta sudah masuk empat bulan tidak bekerja karena belum memiliki alat kelengkapan dewan. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan partai dan fraksi untuk memperebutkan komisi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berencana akan melakukan rapat pimpinan internal untuk membahas alat kelengkapan dewan. Sebab dia menargetkan, dalam minggu ini semua kelengkapan dewan telah siap.

"Bernegosiasi mengenai komisi-komisi, Insya Allah bisa deal hari Jumat (5/12). Yang penting kita proporsional aja, terakomodir kita ini kan mau kerja ke depannya. Jumat mudah-mudahan pengesahan langsung," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/12).

Dia menambahkan, sejauh ini penyebab keterlambatan adanya alat kelengkapan dewan adalah kepentingan partai dan fraksi. Sehingga menyebabkan tarik menarik kepentingan untuk mendapatkan komisi yang diinginkan.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini mengatakan, seharusnya PDI Perjuangan mendapatkan dua komisi dalam alat kelengkapan dewan. Namun demi kelangsungan kinerja dewan akhirnya partai berlambang banteng ini memutuskan untuk memilih satu komisi.

"PDI Perjuangan mengambil E. Seharusnya PDI Perjuangan ngambil dua komisi, tapi mereka enggak mau seperti itu. Ya udah kami kerja aja, maunya gimana? Akhirnya kami ngambilnya di Komisi E," terang Prasetyo.

Komisi yang menjadi perebutan adalah Komisi D dan E. Untuk diketahui Komisi A membahas pemerintahan, Komisi B membahas perdagangan dan transportasi, Komisi C membahas pajak dan keuangan, Komisi D membahas pembangunan dan Komisi E Kesejahteraan Rakyat.

"Kepentingan-kepentingan partai lah, kepentingan fraksi. D sama E yang direbutkan. Kalau proporsional, D itu punya Gerindra, C punya Demokrat, B punya PKS, A punya PPP," ujar Prasetyo.

Namun dia menegaskan, dalam penyusunan alat kelengkapan dewan ini tidak ada pengkotakan. Sebab, Prasetyo menginginkan semua berjalan dengan baik segera menyelesaikan tugasnya.

"Kami ngajukan lamaran KIH seperti ini, KMP mana aja kalau kelebihan satu keluarlah satu, enggak KIH dan KMP. Namanya koalisi kebon sirih," tutupnya.