Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengambil tema soal masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup untuk debat ketiga pasangan cagub-cawagub Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Debat yang ketiga tema besarnya masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta," ujar KomisionerKPU DKI Jakarta Dahliah Umar di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
Dahliah menuturkan, dari tema tersebut, KPU DKI merinci beberapa subtema. Ada empat subtema yang akan menjadi topik debat pasangan cagub-cawagub.
"Lintas temanya terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, anti-narkotika, dan kebijakan untuk disabilitas," kata dia.
Segmen pada debat terakhir nanti tidak berbeda dengan dua debat sebelumnya, yakni enam segmen. Pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang disampaikan moderator. Mereka juga akan saling bertanya dan menanggapi satu sama lain.
Dahliah mengatakan, panelis yang menyusun pertanyaan ada empat orang. Sementara itu, moderator yang akan memandu debat ketiga hanya satu orang, berbeda dengan debat kedua yang dipandu dua moderator.
"Kemungkinan moderator satu karena kan temanya fokus nih satu tema, walaupun ada lintas tema di dalamnya," ucap Dahliah.
Selain itu, waktu pelaksanaan debat juga akan kembali seperti debat pertama, yakni 90 menit untuk debat dan 30 menit iklan.KPU DKI menilai debat kedua, dengan waktu debat 120 menit, terlalu panjang.
"Kami evaluasi, kok kayaknya kami merasa ending-nya lebih bagus di debat pertama, mungkin karena terlalu panjang. Jadi terlalu lama juga tidak membuahkan hasil yang ending-nya bagus," tutur dia.
Debat ketiga akan diselenggarakan pada Jumat (10/2/2017) pekan depan. Debat tersebut tetap dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
02 February 2017
Pertemuan Kapolda, Pangdam, dan Luhut dengan Ma'ruf Amin Bukan soal Ahok
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membantah anggapan bahwa kunjungan Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan Menko Kemaritiman ke kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pada Rabu (1/2/2017) malam terkait dengan polemik kesaksian Ma'ruf dalam persidangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Enggak ada (soal Ahok). Kami menyampaikan ke beliau untuk silaturahim karena sudah lama," kata Argo ketika dikonfirmasi, Kamis (2/2/2017).
Argo mengatakan, Ma'ruf adalah salah satu tokoh masyarakat yang perlu dikunjungi oleh Kapolda Metro Jaya. Argo menampik bahwa kunjungan tersebut untuk meredakan protes berbagai pihak yang dipicu proses yang berlangsung pada sidang pengadilan kasus penodaan agama di mana Ahok menjadi terdakwa dan Ma'ruf menjadi saksi.
"Enggak apa-apa, kami kan mau ciptakan Jakarta aman," ujar dia.
Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan bersama jajarannya menyambangi Ma'ruf Amin di kediamannya di Jalan Deli Lorong 27, Koja, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Tedy Lhaksamana.
Sidang penodaan agama dengan terdakwa Ahok berlangsung pada Selasa lalu. Dalam persidangan, Ahok sempat mengancam akan memproses hukum Ma'ruf. Menurut Ahok, Ma'ruf yang hadir sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pihak Ahok juga mengatakan bahwa mereka mempunyai bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf pada 7 Oktober 2016 yang meminta agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylvianadan agar MUI mengeluarkan fatwa terkait pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu soal Surat Al Maidah 51. Namun, Ma'ruf membantah adanya telepon itu.
Soal hubungan via telepon pada 7 Oktober 2016 itu, SBY mengatakan bahwa percakapan itu tidak ada kaitannya dengan kasus Ahok.
Ahok telah meminta maaf kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin terkait apa yang terjadi dalam persidangan. Ahok juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf.
Pada gilirannya, Ma'ruf sudah memaafkan Ahok. "Namanya orang sudah minta maaf masa tidak dimaafkan," kata Ma'ruf.
Ma'ruf yang juga Ketua Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulamaitu mengimbau kepada semua kader PBNU di seluruh Tanah Air untuk juga memaafkan Ahok. Menurut dia, kader PBNU harus tenang dan bisa menahan diri. "Kami enggak ada yang musuh-musuhan," kata Ma'ruf.
LKPI: Jawaban Ahok Saat Debat Cagub Dinilai Paling Meyakinkan
Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dinilai sangat meyakinkan saat menjawab pertanyaan dalam debat antar pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta.
Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) yang diselenggarakan pada 13-26 Januari 2017.
"Basuki dianggap memiliki jawaban paling meyakinkan 36,2 persen, kemudian baru Anies dan Agus, sementara yang lain-lain (cawagub) kecil," ujar Direktur Riset LKPI, Tatak Ujiyati, saat merilis hasil survei di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
Tatak menuturkan, jawaban cagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, dinilai paling meyakinkan oleh 28,8 persen responden. Sementara jawaban cagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, dinilai meyakinkan oleh 18,2 persen responden.
Lainnya, cawagub nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat 1,5 persen, cawagub nomor tiga, Sandiaga Uno 0,9 persen, cawagub nomor pemilihan satu, Sylviana Murni 0,6 persen, dan tidak menjawab 13,8 persen responden.
Selain itu, LKPI juga menguji penilaian responden terkait gaya pidato cagub dan cawagub DKI. Hasilnya, gaya pidato Anies dinilai paling menarik oleh 34,5 persen responden, pidato Ahok dinilai menarik oleh 26,3 persen responden, dan pidato Agus dinilai menarik oleh 23,0 persen responden.
Adapun pidato Sandiaga dinilai menarik oleh 1,8 persen responden, pidato Djarot dinilai menarik oleh 1,5 persen responden, dan pidato Sylviana dinilai menarik oleh 1,2 persen responden, serta 11,8 persen responden tidak menjawab.
"Yang dianggap paling menarik itu Anies untuk pidatonya, baru kemudian Basuki dan Agus, kemudian yang wakil-wakilnya kecil-kecil," kata Tatak.
(Baca: Survei LKPI: Agus-Sylvi 26,8 Persen, Ahok-Djarot 25,8 Persen, Anies-Sandi 26,2 Persen)
Sementara itu, pasangan calon yang dinilai paling kompak saat debat yakni Anies-Sandi (32,3 persen), kemudian Ahok-Djarot (31,4 persen), dan Agus-Sylvi (23,2 persen).
Sebanyak 2,6 persen responden menjawab tidak ada pasangan calon yang kompak dan 10,6 persen responden tidak menjawab.
Dari hasil survei yang dilakukan LKPI, Tatak menyebut bahwa debat tidak memengaruhi pilihan pemilih.
"Separuh dari (responden) yang melihat debat itu mengatakan bahwa debat sebetulnya tidak memengaruhi pilihan," ucap Tatak.
(Baca: Ini Alasan Warga Pilih Agus, Ahok, atau Anies Menurut Survei LKPI)
Dari 53,2 persen responden yang menyaksikan debat, 52,8 persen di antaranya mengatakan debat tidak berpengaruh, 43,7 persen menyebut berpengaruh, dan 3,5 persen tidak menjawab.
Survei LKPI ini dilakukan pada 13-26 Januari 2017 dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di lima kota di Jakarta. Dengan jumlah responden tersebut, pemilih di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak terwakili dalam sampel karena jumlah pemilihnya terlalu kecil.
Metode penelitian yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dibiayai menggunakan dana internal LKPI.
Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) yang diselenggarakan pada 13-26 Januari 2017.
"Basuki dianggap memiliki jawaban paling meyakinkan 36,2 persen, kemudian baru Anies dan Agus, sementara yang lain-lain (cawagub) kecil," ujar Direktur Riset LKPI, Tatak Ujiyati, saat merilis hasil survei di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
Tatak menuturkan, jawaban cagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, dinilai paling meyakinkan oleh 28,8 persen responden. Sementara jawaban cagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, dinilai meyakinkan oleh 18,2 persen responden.
Lainnya, cawagub nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat 1,5 persen, cawagub nomor tiga, Sandiaga Uno 0,9 persen, cawagub nomor pemilihan satu, Sylviana Murni 0,6 persen, dan tidak menjawab 13,8 persen responden.
Selain itu, LKPI juga menguji penilaian responden terkait gaya pidato cagub dan cawagub DKI. Hasilnya, gaya pidato Anies dinilai paling menarik oleh 34,5 persen responden, pidato Ahok dinilai menarik oleh 26,3 persen responden, dan pidato Agus dinilai menarik oleh 23,0 persen responden.
Adapun pidato Sandiaga dinilai menarik oleh 1,8 persen responden, pidato Djarot dinilai menarik oleh 1,5 persen responden, dan pidato Sylviana dinilai menarik oleh 1,2 persen responden, serta 11,8 persen responden tidak menjawab.
"Yang dianggap paling menarik itu Anies untuk pidatonya, baru kemudian Basuki dan Agus, kemudian yang wakil-wakilnya kecil-kecil," kata Tatak.
(Baca: Survei LKPI: Agus-Sylvi 26,8 Persen, Ahok-Djarot 25,8 Persen, Anies-Sandi 26,2 Persen)
Sementara itu, pasangan calon yang dinilai paling kompak saat debat yakni Anies-Sandi (32,3 persen), kemudian Ahok-Djarot (31,4 persen), dan Agus-Sylvi (23,2 persen).
Sebanyak 2,6 persen responden menjawab tidak ada pasangan calon yang kompak dan 10,6 persen responden tidak menjawab.
Dari hasil survei yang dilakukan LKPI, Tatak menyebut bahwa debat tidak memengaruhi pilihan pemilih.
"Separuh dari (responden) yang melihat debat itu mengatakan bahwa debat sebetulnya tidak memengaruhi pilihan," ucap Tatak.
(Baca: Ini Alasan Warga Pilih Agus, Ahok, atau Anies Menurut Survei LKPI)
Dari 53,2 persen responden yang menyaksikan debat, 52,8 persen di antaranya mengatakan debat tidak berpengaruh, 43,7 persen menyebut berpengaruh, dan 3,5 persen tidak menjawab.
Survei LKPI ini dilakukan pada 13-26 Januari 2017 dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di lima kota di Jakarta. Dengan jumlah responden tersebut, pemilih di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak terwakili dalam sampel karena jumlah pemilihnya terlalu kecil.
Metode penelitian yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dibiayai menggunakan dana internal LKPI.
News Megapolitan Meski Tak Lagi Jabat Plt Gubernur, Sumarsono Tetap Awasi Pilkada DKI
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan tetap akan mengawasi jalannyaPilkada DKI 2017 meski tak lagi menjabat sebagai Plt Gubernur DKI.
Sumarsono mengatakan, jabatannya sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri memungkinkannya untuk berkeliling dan tetap mengawasi jalannya Pilkada.
Pengawasan yang dilakukan Sumarsono akan langsung mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah-wilayah yang ada di Jakarta.
"Meski tidak lagi (menjabat) Plt, saya bisa keliling ke mana saja saya mau sebagai Dirjen Otda, dari Sabang sampai Merauke. Saya akan pantau beberapa TPS di Jakarta ini. Dalam status yang berbeda karena saya punya tugas memantau Pilkada," ujarSumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017). (Baca:Jadi Plt Gubernur DKI, Sumarsono Terima Aduan Sengketa Tanah hingga Persoalan Rumah Tangga)
Sumarsono juga menyatakan niatannya untuk mendatangi lurah, camat, serta pengurus RT/RW di daerah yang warganya belum pernah mengadu ke Balai Kota. Hal itu akan dilakukan Sumarsonojelang sembilan hari masa jabatannya berakhir.
"Insya Allah saya akan pamitan ke wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur yang belum pernah dialog dengan saya," ujar Sumarsono.
Masa jabatan Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI akan berakhir pada 11 Februari 2017.
Survei LKPI: Pemilih Agus-Sylvi Terlabil, Pemilih Ahok-Djarot Solid
Hasil survei Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) menunjukkan bahwa 71,2 persen responden di DKI Jakarta sudah mantap terhadap pilihannya padaPilkada DKI Jakarta 2017. Sementara sisanya, 28,8 persen responden menyatakan pilihan mereka masih mungkin berubah.
Direktur Riset LKPI Tatak Ujiyati mengatakan, dari responden yang menyatakan pilihannya masih mungkin berubah sebanyak 33,6 persen merupakan pemilih pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Persentase tersebut paling tinggi dibandingkan dua pasangan penantangnya.
"Ini kami temui bahwa sebetulnya pendukung atau pemilih Agus-Sylvi yang masih labil. Kalo dari sisi labil yang masih mungkin berubah, itu ternyata 33,6 persen pemilih Agus-Sylvi," ujar Tatak saat merilis hasil survei di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
Sementara itu, pemilih pasangan calon nomor dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang masih mungkin berubah sebanyak 27,0 persen. Dan pemilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang belum memantapkan pilihannya sebanyak 31,1 persen.
"Artinya kemungkinan yang paling labil itu adalah pendukungAgus-Sylvi dan yang paling solid pendukungnya Ahok-Djarot," kata Tatak.
Survei LKPI ini dilakukan pada 13-26 Januari 2017 dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di lima kota di Jakarta.
Dengan jumlah responden tersebut, pemilih di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak terwakili dalam sampel karena jumlah pemilihnya terlalu kecil.
Metode penelitian yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dibiayai menggunakan dana internal LKPI.
Jadi Plt Gubernur DKI, Sumarsono Terima Aduan Sengketa Tanah hingga Persoalan Rumah Tangga
Pada Oktober 2016, Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Sejak saat itu, hampir setiap pagi Sumarsono menerima aduan dari masyarakat.
Sumarsono mengungkapkan, aduan warga yang paling banyak dia terima adalah mengenai sengketa tanah. Sejumlah warga, kata Sumarsono, meminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
"Soal tanah, paling tinggi juga (pengaduannya). Biasanya sudah inkrah kasus hukum tapi pemda lambat bayar. Atau kejelasan status. Tanah rakyat diserobot pihak lain atau tanah orang lain diduduki orang lain," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
(Baca: Sumarsono Akui Sulitnya Selesaikan Pencatatan Aset Pemprov DKI)
Selain itu, Sumarsono mengatakan bahwa aduan dari pekerja harian lepas (PHL) merupakan aduan terlama yang dia terima. Pada Januari 2017, banyak PHL yang mengadu kepada Sumarsono soal kontrak mereka yang tak diperpanjang dan dugaan adanya kecurangan dalam sistem perekrutan.
"Kalau minggu lalu minggu-minggu PHL (mengadu). Ini kan dipecat udah lama (kerja) dan dia nggak terima. Saya dengerinbeberapa menit. PHL paling lama (pengaduannya)," ujar Sumarsono.
Masalah sewa rumah susun juga menjadi persoalan yang paling banyak diadukan kepada Sumarsono.
Keluhan yang dia dapat terkait konflik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta penghuni rusunawa yang tak bisa membayar uang sewa rusun mereka.
Warga yang minta pekerjaan hingga kursi roda juga sempat dilayani Sumarsono. Menurut Sumarsono, yang unik adalah saat ada warga yang mengadu soal rumah tangganya.
"Ada yang mengadu masalah perceraian. Konsultasi suaminya marah sampai ditelantarkan, ada yang bilang nggak dapat duit dari suami. Anaknya nggak sekolah, pokoknya ada intimidasi," ujar Sumarsono.
(Baca: Sumarsono: Pilkada DKI Serasa Pilpres)
Ada juga undangan-undangan untuk menghadiri acara keagaman dan sunatan yang diterima. Seluruh persoalan itu, lanjut dia, langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Sumarsono memberikan batas waktu tiga hari bagi dinas untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan itu.
"Tindak lanjut biasanya ke kepala dinas, jadi nggak hanya lisan, jadi putusannya di dinas masing-masing," ujar Sumarsono.
Sumarsono mengungkapkan, aduan warga yang paling banyak dia terima adalah mengenai sengketa tanah. Sejumlah warga, kata Sumarsono, meminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
"Soal tanah, paling tinggi juga (pengaduannya). Biasanya sudah inkrah kasus hukum tapi pemda lambat bayar. Atau kejelasan status. Tanah rakyat diserobot pihak lain atau tanah orang lain diduduki orang lain," ujar Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
(Baca: Sumarsono Akui Sulitnya Selesaikan Pencatatan Aset Pemprov DKI)
Selain itu, Sumarsono mengatakan bahwa aduan dari pekerja harian lepas (PHL) merupakan aduan terlama yang dia terima. Pada Januari 2017, banyak PHL yang mengadu kepada Sumarsono soal kontrak mereka yang tak diperpanjang dan dugaan adanya kecurangan dalam sistem perekrutan.
"Kalau minggu lalu minggu-minggu PHL (mengadu). Ini kan dipecat udah lama (kerja) dan dia nggak terima. Saya dengerinbeberapa menit. PHL paling lama (pengaduannya)," ujar Sumarsono.
Masalah sewa rumah susun juga menjadi persoalan yang paling banyak diadukan kepada Sumarsono.
Keluhan yang dia dapat terkait konflik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta penghuni rusunawa yang tak bisa membayar uang sewa rusun mereka.
Warga yang minta pekerjaan hingga kursi roda juga sempat dilayani Sumarsono. Menurut Sumarsono, yang unik adalah saat ada warga yang mengadu soal rumah tangganya.
"Ada yang mengadu masalah perceraian. Konsultasi suaminya marah sampai ditelantarkan, ada yang bilang nggak dapat duit dari suami. Anaknya nggak sekolah, pokoknya ada intimidasi," ujar Sumarsono.
(Baca: Sumarsono: Pilkada DKI Serasa Pilpres)
Ada juga undangan-undangan untuk menghadiri acara keagaman dan sunatan yang diterima. Seluruh persoalan itu, lanjut dia, langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Sumarsono memberikan batas waktu tiga hari bagi dinas untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan itu.
"Tindak lanjut biasanya ke kepala dinas, jadi nggak hanya lisan, jadi putusannya di dinas masing-masing," ujar Sumarsono.
Yenny Wahid: Kita Siap Kawal Pak Ahok Minta Maaf ke Kiai Ma'ruf Amin
Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid mengapresiasi sikap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang telah memaafkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dia mengatakan akan sangat baik bila Ahok mendatangi Ma'ruf Amin, yang juga menjabat Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Bagus sekali kalau Pak Ahok bisa melakukan itu (datang ke rumah Ma'ruf Amin, --red)," kata Yenny seusai pertemuan di kediaman Ma'ruf di Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Rabu (1/2/2017) malam.
Yenny, yang juga anak kedua Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengatakan sikap Ma'ruf dapat menjadi pelajaran bagi segenap masyarakat.
Dia menambahkan Barisan Anshor Serbaguna (Banser) siap melakukan pengawalan untuk pengamanan Ahok bila hendak bertemu dengan Ma'ruf.
"Kita siap mengawallah. Kalau perlu kita mengerahkan Banser-Banser kalau Pak Ahok mau datang untuk minta maaf. Dan kita belajar dari kebesaran hati KH Ma'ruf Amin yang sudah memberikan maaf kepada Pak Ahok, ya," ujarnya.
Yenny mengatakan sikap Ma'ruf itu merupakan hal yang luar biasa. Sikap tersebut, menurutnya, dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas.
"Pesan beliau, beliau tidak ingin sama sekali menyimpan dendam. Beliau luar biasa sekali. Karena ulama memperlihatkan pada kita bagaimana sikap sebagai muslim yang baik. Bahkan beliau juga menyatakan kepada teman-teman wartawan bahwa sudah memaafkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama," tutur Yenny.
"Itu kan sikap yang luar biasa sekali. Jadi bagi kami, keikhlasan seorang ulama, ketulusan seorang ulama menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jadi itu hal-hal yang beliau sampaikan kepada kita semua, nasihat kita semua," sambungnya.
(jbr/jor)
Dia mengatakan akan sangat baik bila Ahok mendatangi Ma'ruf Amin, yang juga menjabat Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Bagus sekali kalau Pak Ahok bisa melakukan itu (datang ke rumah Ma'ruf Amin, --red)," kata Yenny seusai pertemuan di kediaman Ma'ruf di Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Rabu (1/2/2017) malam.
Yenny, yang juga anak kedua Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengatakan sikap Ma'ruf dapat menjadi pelajaran bagi segenap masyarakat.
Dia menambahkan Barisan Anshor Serbaguna (Banser) siap melakukan pengawalan untuk pengamanan Ahok bila hendak bertemu dengan Ma'ruf.
"Kita siap mengawallah. Kalau perlu kita mengerahkan Banser-Banser kalau Pak Ahok mau datang untuk minta maaf. Dan kita belajar dari kebesaran hati KH Ma'ruf Amin yang sudah memberikan maaf kepada Pak Ahok, ya," ujarnya.
Yenny mengatakan sikap Ma'ruf itu merupakan hal yang luar biasa. Sikap tersebut, menurutnya, dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas.
"Pesan beliau, beliau tidak ingin sama sekali menyimpan dendam. Beliau luar biasa sekali. Karena ulama memperlihatkan pada kita bagaimana sikap sebagai muslim yang baik. Bahkan beliau juga menyatakan kepada teman-teman wartawan bahwa sudah memaafkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama," tutur Yenny.
"Itu kan sikap yang luar biasa sekali. Jadi bagi kami, keikhlasan seorang ulama, ketulusan seorang ulama menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jadi itu hal-hal yang beliau sampaikan kepada kita semua, nasihat kita semua," sambungnya.
(jbr/jor)
Soal Penyadapan SBY, Ini Hasil Tabayun Menkominfo
Kontroversi dugaan penyadapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat Menteri Komunikasi Informasi (Menkominfo) mencari kejelasan kabar itu alias bertabayun. Bagaimana hasilnya?
Menkominfo Rudiantara menyatakan, pihaknya tidak menemukan adanya lembaga negara yang melakukan penyadapan tersebut. Terlebih mereka memang dilarang melakukan penyadapan.
"Saya sudah cek, tidak ada lembaga negara yang melakukan (penyadapan-red) itu, tidak boleh," sebut Rudiantara.
Menteri yang akrab disapa Chief RA ini menambahkan, penyadapan memang tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya para penegak hukum sesuai aturan yang ada dan memang sedang mengusut kasus.
"Kecuali dalam UU boleh melakukan penyadapan seperti KPK atau lembaga intelijen," papar Chief RA.
Dia memberi contoh, KPK atau Badan Intelijen Negara (BIN) boleh merekam pembicaraan telepon dengan cara menyadap. Namun orang biasa tidak bisa menyadap pembicaraan telepon, kemudian dijadikan alat bukti di persidangan.
"Jadi kalau merekam begini tanpa mengacu pada Undang-undang, lalu dijadikan barang bukti di pengadilan, itu tidak bisa," kata dia.
Biasanya, kata Rudiantara, penyadapan yang dilakukan penegak hukum dilakukan bekerjasama dengan operator jasa telekomunikasi. "Kalau nggak, dari mana dia tahu," kata dia.
Menkominfo Rudiantara menyatakan, pihaknya tidak menemukan adanya lembaga negara yang melakukan penyadapan tersebut. Terlebih mereka memang dilarang melakukan penyadapan.
"Saya sudah cek, tidak ada lembaga negara yang melakukan (penyadapan-red) itu, tidak boleh," sebut Rudiantara.
Menteri yang akrab disapa Chief RA ini menambahkan, penyadapan memang tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya para penegak hukum sesuai aturan yang ada dan memang sedang mengusut kasus.
"Kecuali dalam UU boleh melakukan penyadapan seperti KPK atau lembaga intelijen," papar Chief RA.
Dia memberi contoh, KPK atau Badan Intelijen Negara (BIN) boleh merekam pembicaraan telepon dengan cara menyadap. Namun orang biasa tidak bisa menyadap pembicaraan telepon, kemudian dijadikan alat bukti di persidangan.
"Jadi kalau merekam begini tanpa mengacu pada Undang-undang, lalu dijadikan barang bukti di pengadilan, itu tidak bisa," kata dia.
Biasanya, kata Rudiantara, penyadapan yang dilakukan penegak hukum dilakukan bekerjasama dengan operator jasa telekomunikasi. "Kalau nggak, dari mana dia tahu," kata dia.
Luhut Pandjaitan Temui Ma'ruf Amin, Jokowi: Itu Inisiatif Dia
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan datang menemui Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. Itu dilakukan Luhut setelah muncul kabar adanya penyadapan percakapan telepon Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ma'ruf Amin.
Presiden Jokowi menyatakan pertemuan itu inisiatif Luhut sendiri. "Ya inisiatif Menteri, Menko," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Menurut Jokowi, inisiatif Luhut menemui Ma'ruf tergolong positif. Inisiatif itu dibenarkan selama dilakukan demi tujuan yang benar.
"Baik, kalau untuk kepentingan negara," kata Jokowi.
Namun soal detail isi pertemuan Luhut dengan Ma'ruf semalam (1/2), Jokowi belum mengetahuinya. Dia memperkirakan Luhut akan memberikan keterangan kepadanya pada siang nanti.
"Ya mungkin nanti siang (Luhut) baru lapor," kata Jokowi.
Selain Luhut, ada Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya Teddy Lhaksamana, hingga Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid yang datang menemui Ma'ruf di kediamannya di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Pertemuan itu digelar setelah isu kontroversial menyeruak dalam persidangan terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (31/1) lalu. Dalam persidangan, Ahok dan pengacaranya dinilai telah berbicara dengan sikap tak patut kepada ulama nahdliyin itu.
Namun belakangan, Ahok meminta maaf atas sikapnya di pengadilan. Ahok juga meluruskan bahwa dia tak bermaksud memproses hukum Ma'ruf, yang telah dihadirkan di sidang. Ma'ruf kemudian menyatakan dirinya juga telah memaafkan Ahok.
Presiden Jokowi menyatakan pertemuan itu inisiatif Luhut sendiri. "Ya inisiatif Menteri, Menko," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Menurut Jokowi, inisiatif Luhut menemui Ma'ruf tergolong positif. Inisiatif itu dibenarkan selama dilakukan demi tujuan yang benar.
"Baik, kalau untuk kepentingan negara," kata Jokowi.
Namun soal detail isi pertemuan Luhut dengan Ma'ruf semalam (1/2), Jokowi belum mengetahuinya. Dia memperkirakan Luhut akan memberikan keterangan kepadanya pada siang nanti.
"Ya mungkin nanti siang (Luhut) baru lapor," kata Jokowi.
Selain Luhut, ada Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya Teddy Lhaksamana, hingga Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid yang datang menemui Ma'ruf di kediamannya di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Pertemuan itu digelar setelah isu kontroversial menyeruak dalam persidangan terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (31/1) lalu. Dalam persidangan, Ahok dan pengacaranya dinilai telah berbicara dengan sikap tak patut kepada ulama nahdliyin itu.
Namun belakangan, Ahok meminta maaf atas sikapnya di pengadilan. Ahok juga meluruskan bahwa dia tak bermaksud memproses hukum Ma'ruf, yang telah dihadirkan di sidang. Ma'ruf kemudian menyatakan dirinya juga telah memaafkan Ahok.
Kapan Bertemu dengan Ma'ruf Amin? Ahok: Waktunya Belum Ada
Basuki T Purnama (Ahok) belum tahu kapan dirinya akan bertemu dengan Ketum MUI Ma'ruf Amin. Dia menyerahkan urusan tersebut kepada penasihat hukumnya.
"Kamu tanya penasihat hukum (kapan bertemu Ma'ruf Amin)," kata Ahok seusai blusukan di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (2/2/2017).
"Nggak tahu saya," lanjutnya.
Ahok sendiri mengaku belum ada waktu untuk bertemu dengan Ma'ruf Amin. Karena itu, dia lebih memilih meminta maaf lewat surat dan video terlebih dahulu.
"Karena waktu ketemu belum ada, nanti pasti ketemu. Yang penting sudah disampaikan ke media lebih dulu," tutur Ahok.
Terkait dengan adanya permintaan dari Yenny Wahid kepada Ahok agar langsung bertemu dan meminta maaf langsung kepada Ma'ruf Amin, Ahok mengatakan hal tersebut wajib dilakukan. Apalagi pertemuan tersebut bisa menyambung tali silaturahmi.
"Kalau ketemu silaturahmi, ya wajib dong semua," tutup Ahok.
Baca Juga: Yenny Wahid: Kita Siap Kawal Pak Ahok Minta Maaf ke Kiai Ma'ruf Amin
Sebelumnya, Ahok sudah meminta maaf kepada Ma'ruf Amin lewat sepucuk surat dan sebuah video. Berikut ini isi surat pemintaan maaf Ahok kepada Ketum MUI tersebut:
Klarifikasi dan Permohonan Maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma'ruf Amin, Rais Aam PBNU
Bahwa saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan, saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya. Untuk itu saya ingin menyampaikan klarifikasi beberapa hal di bawah ini:
1. Saya memastikan bahwa saya tidak akan melaporkan KH Ma'ruf Amin ke polisi, kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma'ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan.
2. Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti.
3. Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kiai Ma'ruf tanggal 7 Oktober adalah urusan Penasihat Hukum saya. Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasihat Hukum saya.
Demikian Klarifikasi saya sampaikan, saya berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan persoalan dan saya juga berharap agar pihak -pihak lainnya tidak memperkeruh suasana.
Jakarta 1 Februari 2017
Basuki Tjahaja Purnama
"Kamu tanya penasihat hukum (kapan bertemu Ma'ruf Amin)," kata Ahok seusai blusukan di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (2/2/2017).
"Nggak tahu saya," lanjutnya.
Ahok sendiri mengaku belum ada waktu untuk bertemu dengan Ma'ruf Amin. Karena itu, dia lebih memilih meminta maaf lewat surat dan video terlebih dahulu.
"Karena waktu ketemu belum ada, nanti pasti ketemu. Yang penting sudah disampaikan ke media lebih dulu," tutur Ahok.
Terkait dengan adanya permintaan dari Yenny Wahid kepada Ahok agar langsung bertemu dan meminta maaf langsung kepada Ma'ruf Amin, Ahok mengatakan hal tersebut wajib dilakukan. Apalagi pertemuan tersebut bisa menyambung tali silaturahmi.
"Kalau ketemu silaturahmi, ya wajib dong semua," tutup Ahok.
Baca Juga: Yenny Wahid: Kita Siap Kawal Pak Ahok Minta Maaf ke Kiai Ma'ruf Amin
Sebelumnya, Ahok sudah meminta maaf kepada Ma'ruf Amin lewat sepucuk surat dan sebuah video. Berikut ini isi surat pemintaan maaf Ahok kepada Ketum MUI tersebut:
Klarifikasi dan Permohonan Maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada KH Ma'ruf Amin, Rais Aam PBNU
Bahwa saya ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan, saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya. Untuk itu saya ingin menyampaikan klarifikasi beberapa hal di bawah ini:
1. Saya memastikan bahwa saya tidak akan melaporkan KH Ma'ruf Amin ke polisi, kalau pun ada saksi yang dilaporkan mereka adalah saksi pelapor, sedangkan Kyai Ma'ruf bukan saksi pelapor, beliau seperti saksi dari KPUD yang tidak mungkin dilaporkan.
2. Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau, meskipun beliau dihadirkan kemarin oleh Jaksa sebagai Ketua Umum MUI, saya mengakui beliau juga sesepuh NU. Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti.
3. Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kiai Ma'ruf tanggal 7 Oktober adalah urusan Penasihat Hukum saya. Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada Penasihat Hukum saya.
Demikian Klarifikasi saya sampaikan, saya berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan persoalan dan saya juga berharap agar pihak -pihak lainnya tidak memperkeruh suasana.
Jakarta 1 Februari 2017
Basuki Tjahaja Purnama
Kasus Suap E-KTP, KPK Periksa Politikus PKS hingga Demokrat
Penyidik KPK memanggil 4 politikus dari 4 partai politik. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kapasitas ketika menjabat anggota DPR periode 2009-2014 terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Keempatnya diperiksa atas tersangka S (Sugiharto)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/2/2017).
Para saksi itu adalah Abdul Malik Haramain dari PKB, Mirwan Amir dari Demokrat, Jazuli Juwaini dari PKS, dan Djamal Aziz dari Hanura. Dari pengamatan, sejauh ini baru Djamal yang terlihat hadir.
"Nggak tahu, karena saya cuma pembukaan, terus saya pindah ke Komisi X," Djamal.
Djamal memang pernah duduk di Komisi II DPR, yang mengurusi masalah e-KTP tersebut. Dia menyebut rencana proyek e-KTP ini untuk kepentingan rakyat. Namun ia tidak mengetahui lebih detail soal proyek ini.
"Waktu dibahas kan idenya bagus, niatnya bagus. Niatnya baik, niatnya benar. Selanjutnya saya nggak tahu, karena saya sudah pindah ke (Komisi) X. Itu saja," lanjutnya.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek e-KTP berlangsung, Irman menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen.
"Keempatnya diperiksa atas tersangka S (Sugiharto)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/2/2017).
Para saksi itu adalah Abdul Malik Haramain dari PKB, Mirwan Amir dari Demokrat, Jazuli Juwaini dari PKS, dan Djamal Aziz dari Hanura. Dari pengamatan, sejauh ini baru Djamal yang terlihat hadir.
"Nggak tahu, karena saya cuma pembukaan, terus saya pindah ke Komisi X," Djamal.
Djamal memang pernah duduk di Komisi II DPR, yang mengurusi masalah e-KTP tersebut. Dia menyebut rencana proyek e-KTP ini untuk kepentingan rakyat. Namun ia tidak mengetahui lebih detail soal proyek ini.
"Waktu dibahas kan idenya bagus, niatnya bagus. Niatnya baik, niatnya benar. Selanjutnya saya nggak tahu, karena saya sudah pindah ke (Komisi) X. Itu saja," lanjutnya.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek e-KTP berlangsung, Irman menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen.
Blusukan di Ciracas, Ahok Janji Tak Gusur Rumah Warga
Cagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) kembali blusukan di wilayah rawan banjir. Kali ini, wilayah yang dikunjungi Ahok adalah Cicaras, Jakarta Timur, yang dilewati Kali Cipinang.
Ahok tiba sekitar pukul 09.45 WIB dengan mengenakan kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khasnya. Warga yang menunggu langsung menyemut mendekati Ahok.
Kepada warga, Ahok menanyakan bagaimana parahnya banjir di wilayah tersebut. Warga mengatakan, dulu, banjir bisa mencapai dada orang dewasa. Saat ini, banjir sudah tidak separah dulu dan sudah cepat surut.
"Dulu banjir dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi baru surut. Terakhir banjir tahun 2016 kemarin Pak, tapi 4 jam sudah surut sekarang," kata warga kepada Ahok di lokasi blusukannya, Kamis (2/2/2017).
Kepada warga, Ahok mengatakan saat ini dirinya sedang menjalankan program normalisasi sungai. Dia meminta warga tidak terburu-buru menjual tanah mereka.
"Kita lagi normalisasi beresin (Kali Cipinang). Jangan dijual dulu lahannya, pasti harga lahan mahal di sini nanti lahannya," kata Ahok kepada warga.
Ahok juga menjamin kepada warga bahwa wilayah tersebut tidak akan terkena gusuran normalisasi sungai. Yang akan digusur oleh Ahok adalah warga yang tinggal tepat di pinggir sungai.
"Nggak bener isu saya mau gusur di sini, rumah begini ini nggak mungkin kena (gusur). Rumah yang pas di kali baru kena, karena kami butuh jalan untuk pasang beton," papar Ahok.
Ahok tiba sekitar pukul 09.45 WIB dengan mengenakan kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khasnya. Warga yang menunggu langsung menyemut mendekati Ahok.
Kepada warga, Ahok menanyakan bagaimana parahnya banjir di wilayah tersebut. Warga mengatakan, dulu, banjir bisa mencapai dada orang dewasa. Saat ini, banjir sudah tidak separah dulu dan sudah cepat surut.
"Dulu banjir dari jam 7 sore sampai jam 7 pagi baru surut. Terakhir banjir tahun 2016 kemarin Pak, tapi 4 jam sudah surut sekarang," kata warga kepada Ahok di lokasi blusukannya, Kamis (2/2/2017).
Ahok blusukan di Ciracas. (Bisma Alief/detikcom)
|
Ahok blusukan di Ciracas. (Bisma Alief/detikcom)"Kita lagi normalisasi beresin (Kali Cipinang). Jangan dijual dulu lahannya, pasti harga lahan mahal di sini nanti lahannya," kata Ahok kepada warga.
Ahok blusukan di Ciracas. (Bisma Alief/detikcom)
|
Ahok blusukan di Ciracas. (Bisma Alief/detikcom)"Nggak bener isu saya mau gusur di sini, rumah begini ini nggak mungkin kena (gusur). Rumah yang pas di kali baru kena, karena kami butuh jalan untuk pasang beton," papar Ahok.
Cerita Jokowi Pernah Malu dan Marah Besar Saat ke Perbatasan RI
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan dari pinggiran atau yang dikenal dengan Nawacita.
Di depan ratusan Rektor dan Mahasiswa/Mahasiswi se-Indonesia, Jokowi menceritakan pernah sangat malu dan marah besar melihat perbatasan. Makanya pemerintah gencar merealisasikan pembangunan di wilayah perbatasan guna melakukan pemerataan ekonomi tersebut.
"Di perbatasan Entikong, yang berpuluh tahun tak pernah kita urus. Dua tahun yang lalu saat kita ke sana, saya betul-betul malu melihat kantor di seberang, tetangga kita. Saya harus ngomong itu seperti kandang, betul-betul seperti kandang. Tapi sekarang empat kali lebih baik dari tetangga kita," katanya dalam sambutannya pada acara Forum Rektor Indonesia, JCC Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
(Baca juga: Pangling! Begini Penampakan Sebelum dan Sesudah PLBN Entikong Dipercantik)
Selain Entikong, wilayah perbatasan lainnya yang telah diselesaikan pengerjaannya adalah Pos Lintas Batas Negara Motaain, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jokowi bercerita, bagaimana Ia sangat marah saat itu ketika pertama kali melihat kondisi PLBN yang menjadi teras negara Indonesia, tampak kumuh dan jauh kelayakannya dibanding dengan milik Timor Leste.
"Saya nengok di sebelah dengan kita, kayak kantor kelurahan, di sekat-sekat. Saat itu saya marah betul. Saya bilang, dalam dua minggu, ini harus dirobohkan, dan saya minta maksimal dua tahun, gedung ini harus selesai minimal dua kali lebih baik dari yang di sana (negara tetangga). Dan sekarang sudah jadi," tutur Jokowi.
"Kalau dulu orang kita senangnya foto-foto di sana, sekarang orang sana foto-foto di tempat kita. Kalau Bapak/Ibu enggak percaya, ya silahkan datang ke sana. Dari Atambua ke perbatasan kira-kira 30 menit, kalau mau foto-foto," ujar dia, yang kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan hadirin.
(Baca juga: 7 Pos Perbatasan dengan Negara Tetangga Dipercantik Tahun Ini)
Dan untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia, pemerintah juga melakukan pembangunan bandara di wilayah pinggiran. Salah satu bandara yang dibangun adalah bandara di Miangas, Sulawesi Utara.
"Saya Presiden pertama yang datang ke situ. Saat membuka lapangan terbang di sana, ya lapangan terbangnya kecil, runway-nya juga enggak panjang tetapi paling tidak setiap Minggu ada satu pesawat ke sana," jelas dia.
"Natuna juga sama. Bandara dan terminalnya juga sudah kita perbaiki. Saya kira hal ini lah yang harus dilakukan dengan membangun dari pinggiran," tukasnya.
Di depan ratusan Rektor dan Mahasiswa/Mahasiswi se-Indonesia, Jokowi menceritakan pernah sangat malu dan marah besar melihat perbatasan. Makanya pemerintah gencar merealisasikan pembangunan di wilayah perbatasan guna melakukan pemerataan ekonomi tersebut.
"Di perbatasan Entikong, yang berpuluh tahun tak pernah kita urus. Dua tahun yang lalu saat kita ke sana, saya betul-betul malu melihat kantor di seberang, tetangga kita. Saya harus ngomong itu seperti kandang, betul-betul seperti kandang. Tapi sekarang empat kali lebih baik dari tetangga kita," katanya dalam sambutannya pada acara Forum Rektor Indonesia, JCC Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
(Baca juga: Pangling! Begini Penampakan Sebelum dan Sesudah PLBN Entikong Dipercantik)
Selain Entikong, wilayah perbatasan lainnya yang telah diselesaikan pengerjaannya adalah Pos Lintas Batas Negara Motaain, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jokowi bercerita, bagaimana Ia sangat marah saat itu ketika pertama kali melihat kondisi PLBN yang menjadi teras negara Indonesia, tampak kumuh dan jauh kelayakannya dibanding dengan milik Timor Leste.
"Saya nengok di sebelah dengan kita, kayak kantor kelurahan, di sekat-sekat. Saat itu saya marah betul. Saya bilang, dalam dua minggu, ini harus dirobohkan, dan saya minta maksimal dua tahun, gedung ini harus selesai minimal dua kali lebih baik dari yang di sana (negara tetangga). Dan sekarang sudah jadi," tutur Jokowi.
"Kalau dulu orang kita senangnya foto-foto di sana, sekarang orang sana foto-foto di tempat kita. Kalau Bapak/Ibu enggak percaya, ya silahkan datang ke sana. Dari Atambua ke perbatasan kira-kira 30 menit, kalau mau foto-foto," ujar dia, yang kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan hadirin.
(Baca juga: 7 Pos Perbatasan dengan Negara Tetangga Dipercantik Tahun Ini)
Dan untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia, pemerintah juga melakukan pembangunan bandara di wilayah pinggiran. Salah satu bandara yang dibangun adalah bandara di Miangas, Sulawesi Utara.
"Saya Presiden pertama yang datang ke situ. Saat membuka lapangan terbang di sana, ya lapangan terbangnya kecil, runway-nya juga enggak panjang tetapi paling tidak setiap Minggu ada satu pesawat ke sana," jelas dia.
"Natuna juga sama. Bandara dan terminalnya juga sudah kita perbaiki. Saya kira hal ini lah yang harus dilakukan dengan membangun dari pinggiran," tukasnya.
Kata Menkominfo, seperti Kurang Kerjaan Sadap SBY
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tidak ada lembaga negara yang melakukan penyadapan terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Setelah saya cek, enggak ada (lembaga negara yang menyadap SBY)," ucap Rudiantara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Rudiantara mengaku tidak mendengar langsung pernyataan SBY. Saat SBY menggelar jumpa pers, dirinya tengah mengikuti rapat paripurna bersama Presiden Joko Widodo di Istana.
Namun, ia mengaku langsung mengecek kepada pihak-pihak terkait setelah ditanya oleh wartawan di Istana. Ia tidak menyebut kepada siapa klarifikasi dilakukan.
"Seperti kurang kerjaan dengerin itu," ucap Rudiantara.
Ia menekankan ada aturan soal penyadapan. Melakukan penyadapan tidak terkait proses hukum, kata dia, jelas dilarang undang-undang.
"Kecuali yang merupakan kasus hukum," kata dia.
(Baca: Ini Transkrip Lengkap Pernyataan SBY soal Telepon ke Ma'ruf Amin...)
Selebihnya, Rudiantara enggan mengomentari soal pernyataan SBY.
Selebihnya, Rudiantara enggan mengomentari soal pernyataan SBY.
SBY sebelumnya merasa disadap. Ia lalu berbicara banyak hal soal penyadapan, salah satunya adanya informasi bahwa komunikasi dirinya disadap. Namun, SBY tidak bisa membuktikannya.
Perasaan SBY itu muncul sebagai reaksi atas fakta persidangan kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disangka menodai agama.
Dalam persidangan, tim pengacara Ahok mengaku memiliki bukti soal komunikasi antara SBY dan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.
Hal itu yang ditanyakan pengacara kepada Ma'ruf yang dihadirkan sebagai saksi.
"Apakah pada hari Kamis, sebelum bertemu paslon (pasangan calon) nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10.16 WIB yang menyatakan, pertama, mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU. Kedua, minta segera dikeluarkan fatwa tentang penistaan agama?" kata Humphrey Djemat, salah satu pengacara Ahok kepada Ma'ruf.
Tim pengacara merasa tidak pernah menyebutkan bahwa bukti yang dimiliki berupa rekaman atau transkrip percakapan. Bisa saja, menurut tim pengacara, berupa kesaksian.
Tim pengacara tidak akan mengungkap wujud bukti yang dimiliki selain di pengadilan.
Subscribe to:
Posts (Atom)