Saat JK Gantikan Peran Jokowi yang Tak Bisa Pulang ke Istana...

Wakil Presiden Jusuf Kalla menggantikan peran Presiden Joko Widodo untuk menerima perwakilan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/11/2016) siang.

JK turun tangan karena Jokowi yang diinginkan demonstran tidak berada di Istana selama aksi unjuk rasa berlangsung sejak Jumat siang hingga sore hari.

Menjelang waktu shalat Jumat, Jokowi justru meninggalkan Istana. Menggunakan mobil RI 1 dengan pengawalan Paspampres, Kepala Negara keluar lewat gerbang belakang yang menembus Jalan Veteran III.

Saat itu, gerbang utama Istana yang menembus Jalan Merdeka Utara memang sudah dipadati pendemo. Mereka menuntut proses hukum terhadap calon gubernur petahana DKI Jakarta nomor pilih 2, Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap menistakan agama.

Kepergian Jokowi ini mendadak dan tidak ada di jadwal resmi dari Biro Pers Istana Kepresidenan. Sehari sebelumnya, Jokowi juga menyatakan akan berada di Jakarta. Nyatanya, Jokowi blusukan meninjau proyek infrastruktur ke Bandara Soekarno-Hatta, yang sudah masuk wilayah Tangerang.

Jokowi sebenarnya sudah menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, pendemo tidak bersedia dan ingin langsung bertemu Presiden.

Akhirnya, setelah negosiasi yang cukup alot, perwakilan demonstran bersedia untuk bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla yang sebelumnya sempat memantau demo dari halaman Istana pun langsung menyanggupi untuk menerima perwakilan demonstran di ruang kerjanya.

Sekitar pukul 17.36 WIB, tiga perwakilan pendemo tiba di Kantor Wapres. Mereka adalah Bachtiar Nashir, Zaitun, dan Misbah. Ketiganya langsung menuju ruang kerja JK dan pertemuan berlangsung tertutup.

Dari pihak pemerintah, selain Wiranto dan Lukman, yang juga hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, SeskabPramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi.

Mewakili Parlemen, hadir juga tiga anggota Komisi III DPR, yakni Arsul Sani (PPP), Aboe Bakar Alhabsy (PKS), dan Taufiqulhadi (Nasdem), serta Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Pertemuan juga dihadiri Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pertemuan selama 30 menit itu menghasilkan keputusan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan selesai dalam waktu dua pekan.

"Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kami akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu," kata JK.

Saat menyampaikan pernyataannya itu kepada wartawan, JK didampingi Kapolri serta perwakilan demonstran. Setelah ada kesepakatan yang diambil antara demonstran dan pemerintah, sebagian besar demonstran mulai berangsur meninggalkan lokasi.

Kebetulan waktu saat itu juga sudah lewat pukul 18.00 WIB, batas waktu dari unjuk rasa yang bisa dilakukan. Namun, sebagian massa tetap bertahan di lokasi. Akhirnya, kericuhan pun tidak terhindarkan.

Sejumlah orang menyerang polisi yang berjaga, yang harus dibalas oleh polisi dengan menembakkan gas air mata. Ada sejumlah kendaraan yang dibakar. Kericuhan bahkan bukan hanya terjadi di sekitar Istana, melainkan juga di kawasan Penjaringan. Namun, kerusuhan segera bisa diredam dan tidak memakan korban jiwa.

Presiden Jokowi sendiri baru terpantau berada di Istana saat memimpin rapat terbatas (ratas) menjelang dini hari. Usai memimpin ratas, Jokowi menyampaikan pernyataan sikap. Ia mengapresiasi unjuk rasa yang berjalan kondusif dari pagi hingga sore hari. Namun, ia menyesalkan terjadinya kerusuhan pada malam harinya.

"Kami menyesalkan kejadian bakda isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi tanpa menyebut siapa aktor yang dimaksud.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa langkah Jusuf Kalla yang bertemu dengan para pendemo sudah sesuai dengan perintahnya.

"Dalam pertemuan itu, telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap Saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan," tambah Jokowi.

Jokowi meminta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, juga ke daerah masing-masing dengan tertib. Dalam jumpa pers itu, terjawab juga kenapa Jokowi tidak buru-buru pulang ke Istana setelah meninjau proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Seskab Pramono Anung, Presiden sebenarnya sudah tiga sampai empat kali berkomunikasi dengan dia dan Mensesneg untuk pulang ke Istana.

"Karena seluruh jalan tidak memungkinkan untuk kehadiran beliau, disarankan oleh Danpaspampres untuk tidak ke Istana," ucap Pramono.

Jalan di sekitar Istana, yakni Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara, memang baru lengang setelah demonstran dibubarkan pukul 21.00 WIB. Kendati demikian, sebenarnya ada akses dari jalan Juanda dan Veteran III yang tidak tertutup oleh pendemo.

Abaikan rakyat

Sikap Jokowi yang tidak berada di Istana menuai kritik. Wakil Ketua DPRFahri Hamzah menilai Jokowi sudah melakukan kesalahan fatal. "Presiden mengabaikan demo terbesar dalam sejarah Indonesia. Enggak pernah ada demo sebesar itu," kata Fahri saat dihubungi, Jumat (4/11/2016).

Fahri yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa menilai, dengan sikap ini Jokowi bisa kehilangan simpati rakyat. Jokowi yang selama ini mengklaim dekat dengan rakyat, lanjut Fahri, justru mengabaikan suara rakyat yang sudah datang ke istananya.

"Massa datang dari pelosok negeri, masa enggak dianggap? Kayak enggak punya leadership. Kayak enggak punya perasaan sebagai pemimpin," kecam Fahri yang juga ikut dalam aksi di DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga ikut aksi demo, menyampaikan hal serupa dengan Fahri. "Apakah Presiden belum melihat dan mendengar keinginan sebagian rakyat, apakah Presiden masih mau menutup mata dalam aksi terbesar dalam sejarah kita?" kata dia.

Sementara itu, sejumlah demonstran yang tidak puas masih memilih bertahan di depan Gedung DPR-MPR hingga Sabtu dini hari. Massa meminta agar diizinkan menginap di rumah wakil rakyat.

Sebagian pimpinan parlemen sudah mengizinkan massa masuk. Namun, pengamanan di luar ataupun di dalam Gedung DPR sudah diambil alih olehTNI-Polri, bukan lagi oleh Pengamanan Dalam DPR.

Fahri Hamzah mengatakan, pengambilalihan pengamanan ini berkat persetujuan Ketua DPR Ade Komarudin. Akses masuk ataupun keluar Kompleks Parlemen ditutup total.

Akhirnya, Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan sejumlah anggota DPR, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Aboe Bakar Alhabsy (PKS), dan Muchlisin (PKB), menemui demonstran dari luar gedung.