Basuki Surati Gubernur Tertibkan Area Bantaran Sungai

Bencana banjir dapat diakibatkan berbagai faktor, mulai dari lingkungan hulu yang sudah beralih fungsi, curah hujan tinggi, sampai perilaku masyarakat itu sendiri.

Selain itu, penyebab banjir lainnya adalah permukiman yang berada di pinggir atau bantaran sungai.

"Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) surati gubernur untuk daerah-daerah yang ada permukiman di sempadan sungai untuk ditertibkan," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Selama ini, kata Imam, pemerintah daerah lah yang memberikan izin masyarakat untuk menempati area bantaran sungai.Padahal, daerah tersebut rawan terkena banjir.

Namun, saat banjir terjadi, masyarakat seribgkali menyalahkan sungainya.

Untuk itu, surat yang ditujukan kepada seluruh gubernur tersebut tengah disusun dan segera selesai pekan ini.

"Mungkin suratnya akan selesai minggu ini," imbuh Imam.

Surat tersebut bukan berbentuk acuan bagi para gubernur untuk menggusur masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, melainkan penataan.

Namun, perlu juga dilihat kembali peraturan daerahnya apakah memungkinkan untuk dilakukan penggusuran.

Sebaliknya, bagi masyarakat yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dipertimbangkan kembali.

Sementara bagi daerah yang sekitar sungainya belum dibangun rumah-rumah, Imam mengingatkan agar Pemda tidak memberikan IMB.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Lolly Martina Martief menuturkan, permukiman bantaran sungai harus ditangani.

"Oleh karena itu, kami akan edukasi, undang dinas perizinan daerah, untuk memberi pengetahuan bagaimana tata tertib pemanfaatan bantaran sungai," jelas Lolly.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan supaya pemda dapat mengurangi izin permukiman di bantaran sungai.

Sementara yang sudah telanjur dibangun permukiman, harus ditertibkan secara bertahap.