Kesal BPKAD Abaikan Aduan, Ahok: Heru, Anak Buah Lu Enggak Beres

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meluapkan kekesalannya kepada staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Alasannya, adanya aduan dari Yayasan Sekolah Kasih Bunda, Duri Selatan, Jakarta Barat terkait lahan aset Pemprov DKI yang telah digunakan sebagai sekolah.

Aduan tersebut dilaporkan oleh pengurus yayasan Kasih Bunda di Balai Kota, Rabu (12/10/2016). Perwakilan pengurus yayasan, Viktor mengatakan serah terima izin operasional sekolah antara pengembang PT Taman Kota dengan BPKAD hingga saat ini belum usai.

"Kita kan pinjem fasos (fasilitas sosial) milik Pemprov DKI. Cuma, antara developer PT Taman Kota dengan BPKAD ini serah terima aset mereka dari tahun 1970-an enggak beres-beres. Nah, kita sebagai pengelola sekolah di situ ya sekarang kena masalah untuk perpanjangan izin operasional sekolah karena enggak ada domisilinya dan surat-surat yang belum lengkap," ungkap Viktor.

Surat pengelola Yayasan dari Wali Kota Jakbar ke Ahok (Foto: Niken Purnamasari/detikcom)

Viktor menyerahkan surat Berita Acara Serah Terima Sementara Penelitian Fisik dari Wali Kota Jakarta Barat yang dibawanya kepada Ahok. Ahok nampak terlihat emosi saat tahu aset fasos tersebut belum diselesaikan pembukuannya oleh BPKAD. Ia pun langsung melontarkan kekesalannya kepada staf BPKAD.

"Coba lu telepon si Heru (Kepala BPKAD) ngomong sama dia anak buah lu(Heru) enggak beres. Ini periksa aja. Emangnya wali kota Jakarta Barat wilayah Papua Nugini," ucap Ahok kepada stafnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Ahok menjelaskan, yayasan sekolah tersebut terancam ditutup sebab tidak mendapat izin operasional. Pihak yayasan membela diri karena tidak mengurus surat akibat tidak adanya pembukuan dari BPKAD.

"Dia (yayasan) malah sudah sewa berapa belas tahun puluhan tahun sekolah. Masa sekolah mau ditutup? sekolah enggak dapet izin karena alasannya belum dapat bayar sama BPKAD. Terus dia mau bayar enggak bisa karena BPKAD enggak ada pembukuan. Orang mesti serah terima kembali ya kamu urus aja ke wali kota tinggal ambil. Emang wali kota Jakarta Barat wilayah Papua Nugini atau apa saya bilang. Konyol aja," ujar Ahok.

Ahok juga mengatakan, banyak fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) di wilayah DKI Yang hilang akibat tidak ada penertiban pembukuan aset di BPKAD. Untuk menyelesaikannya, saat ini Pemprov DKI tengah melakukan penertiban melalui sistem elektronik.

"Jadi Jakarta agak kacau sistemnya, dulu pengembang kasih fasum fasos nya kepada wali kota. Nah harusnya kalo udah ke walikota, BPKAD harusnya tinggal catat dari walikota kan. Kan wali kota Jakarta Barat wilayah DKI. Nah baru sekian tahun ini kita mulai tertibkan. Kita mulai temukan ternyata tidak ada pembukuan sama sekali di BPKAD. Terus sekolah-sekolah itu maunyambung gimana, kan lucu," kata Ahok.

"Kita untung lagi penertiban, lagi gunakan E-aset. Ada orang lapor juga kita cocokkan. Menurut saya itu banyak perkeliruan aja di sini," ujarnya.