Pengurus PDS HB Jassin Telah Bertemu Pemprov DKI, Belum Ada Kesepakatan

Kepala Koordinator Pelaksana Pusat Dokumen Sastra (PDS) HB Jassin, Ariyani Isnamurti mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membicarakan polemik PDS HB Jassin.

Tahun ini PDS HB Jassin tidak mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta agar PDS HB Jassin bersedia menjadi aset milik Pemprov DKI jika ingin kembali diberikan dana hibah.

Ariyanti mengatakan, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta Tinia Budiati di Balai Kota, Selasa (13/9/2016) lalu.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah poin kesepakatan jika Pemprov DKI ingin menjadikan PDS HB Jassin sebagai aset Pemprov.

PDS HB Jassin sebelumnya telah menyiapkan sejumlah syarat yang ditawarkan kepada Pemprov DKI.

"Rapat itu, ada dari mereka menambahkan (poin kesepakatan). Walaupun poin-poin kami ada, tapi enggak ujug-ujug (tiba-tiba) diterima, harus ada kesepakatan bersama," ujar Ariyanti saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/9/2016).

Meski tidak menyebutkan poin yang dikurangi atau ditambahkan, Ariyanti mengatakan, kedua pihak sepakat untuk tetap menjaga dokumen milik HB Jassin.

Ariyanti memperkirakan pembicaraan polemik tersebut diperkirakan akan selesai November tahun ini.

Hal itu, kata Ariyanti, terlihat dari sikap Pemprov DKI yang menunjukan niat baik dengan terlebih dahulu mengundang pengurus PDS HB Jassin untuk bertemu.

"Masih dalam pembicaraan, sampai saat ini belum ada kesepakatan apapun. Kalau ada pasti ada penandatangan (perjanjian), pokoknya masih dalam proses," ujar Ariyanti.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan agar Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin mulai dikelola Pemerintah Provinsi DKI pada 2017.

Ia menyebut Pemprov DKI sudah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Yayasan HB Jassin terkait rencana tersebut.

"Saya harap tahun depan sudah bisa diajukan anggarannya," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (16/9/2016).