Catatan Ketua DPRD untuk Perbaikan Jakarta yang Memasuki Usia 489 Tahun

 DKI Jakarta tepat berusia 489 tahun pada 22 Juni 2016. Dalam setahun terakhir, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mencatat sejumlah kemajuan serta hal yang harus diperbaiki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Yang perlu diperbaiki ya soal opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) wajar dengan pengecualian nih, tiga kali hattrick dapatWDP," kata Prasetio saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Sejak 2013, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini WDP dari BPK. (Baca juga: Tak Perlu Reklamasi, Jakarta Dianggap Belum Sepadat Paris dan Kopenhagen)

Menurut dia, perbaikan yang dapat dilakukan atas laporan keuangan tersebut adalah dengan memasukkan bantuan melalui CSR ke kas daerah.

"Kalau memang ada denda-denda pengembang atau pengusaha ya harus dimasukkan ke kas daerah. Supaya tercatat mau dibawa dan dipakai untuk apa gitu," kata Prasetio.

Ia mengakui, banyak pembangunan yang terjadi di Ibu Kota selama setahun terakhir.

Hanya saja, kata dia, tak sedikit infrastruktur yang dibangun melalui pembiayaan pengembang.

Pencatatan bantuan oleh pengembang inilah yang menurut Prasetio harus diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sekecil apa pun bantuan CSR itu ya harus masuk ke kas daerah. Fungsi DPRD sebagai pengawasan, tapi kami enggak tahu dia (Pemprov DKI Jakarta) bisa bangun ini itu duitnya darimana kan jadi temuan-temuan," kata Prasetio.

Catatan lainnya, Prasetio menilai Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamaharus memperbaiki komunikasi dengan DPRD. 

Kedua lembaga ini harus bisa saling menghargai satu sama lain. (Baca juga: Ulang Tahun Jakarta, Ahok Ingin Bangun Rusun dan RPTRA Lebih Banyak Lagi)

"Membangun Jakarta dibutuhkan koordinasi. Perbaiki pola komunikasi dengan DPRD, harus saling menghargai bahwa pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif," kata Prasetio.