Ahok Ingin Berikan Subsidi Sembako Untuk Warga Jakarta

Tak hanya gencar meningkatkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya rencana program baru. Ia ingin fokus pada pemberian subsidi sembako bagi warga Jakarta.

"Saya ingin sembako di DKI disubsidi aja tapi pakai kartu. (Jadi) jangan dia jual," ungkap Ahok di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).

Subdisi sembako ini akan diterapkan melalui Jakarta One Card yang rencananya akan dilaunching pada 2 Juni mendatang. Kartu seperti visa master card tersebut bisa digunakan untuk semua jenis pembayaran.

Mulai dari bayar bus dan transportasi umum, bayar sewa uang rumah susun, belanja di supermarket, hingga jajan di Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk penerbitan kartu ini, Pemprv DKI Jakarta menggandeng banyak bank mulai dari Bank Indonesia hingga bank swasta.

"Makanya kartu Jakarta One bulan Juni ini penting. Naik bus terjangkau sampai nggak bayar. Kuliah kita tanggung. Rumah kita tanggung. Kedokteran, kesehatan kita tanggung. Dengan cara seperti ini usaha kita dorong," jelas Ahok.

Tak hanya itu, kandidat cagub petahana ini juga ingin membuat sejumlah program yang dapat memunculkan pengusaha kelas menengah. Harapan Ahok, pemasukan didapat Pemprov DKI dari para pengusaha kelas menengah dan bukan dari PBB.

"Pengusaha menengah muncul nanti akan paksa mereka gunakan Bank DKI nih, kalau Bank DKI mereka sudah melampaui mereka bayar pajak nggak? Kalau dia bisa saja melampaui Rp 4,7 Miliar setahun harus bayar 1 persen dan 20 persennya untuk DKI," beber dia.

Pemprov DKI memang mengurangi pemasukan daerah dari PBB. Setelah membebaskan biaya PBB untuk rumah yang nilai jualnya di bawah Rp 1 Miliar, kini Ahok tengah mengkaji rencana pembebasan pajak untuk rumah seluas 100 meter persegi.

"Saya lebih suka pajak itu diambil dari orang yang usaha. Jangan diambil dari orang yang tinggal di rumah. Kalau kamu bilang yang punya rumah punya usaha di rumah, yang kita charge di usaha," tutur Ahok.

"Kalau orang pensiunan, masak tinggal di rumah saya sendiri, gaji pas-pasan, PBB harus disesuaikan naik saya kena. Jadi ada perkataan begini tau nggak? Pajak itu dipungut dari orang sendiri atau orang asing? Ya orang asing sebetulnya," imbuh dia.

Ahok pun mengatur sedemikian rupa agar pemasukan dan pengeluaran daerah dapat berjalan seimbang. Ia tidak mau banyak membebankan warga namun ingin memberikan kemudahan bagi warga sebanyak mungkin. Salah satu cara, Ahok lalu mengurangi pengeluaran dari belanja pegawai.

"Makanya PNS harus dikurangi terus. Saya nggak mau lagi terima PNS. Gunakan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), KPI (Key Performance Indicator), kalau nggak sesuai berhentiin. Kalau nyolong berhentiin," tukasnya.

"Supaya apa? Pemda ini jadi kecil, efisien. Tapi yang kerja di sini orang paling pinter, paling hebat, paling jujur. Karena gajinya di atas rata-rata swasta," imbuh Ahok mengakhiri.