Mulai Disidangkan Hari Ini di DPRD DKI, RAPBD 2016 Sudah Final 99%

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) akan menyampaikan pidato pengantar sidang paripurna RAPBD 2016 di DPRD pukul 14.00 WIB. Komponen RAPBD 2016 sudah final 99%. 

"Dalam posisi sekarang kita sudah terinput 99 persen dalam komponen jadi kita sudah anggap final. Hari ini insyaalah pukul 14.00 WIB nanti Pak Gubernur akan menyampaikan pidato untuk mengantarkan RAPBD ke DPRD secara resmi melalui paripurna," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati. 

Tuty menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015). Agenda paripurna hari ini diikuti penyampaian pandangan umum fraksi. Selanjutnya, jawaban Ahok atas pandangan umum fraksi dilangsungkan di hari Sabtu (19/12/2015).

"Jadi ini kita maraton Kamis-Jumat-Sabtu. Kenapa bisa demikian? Karena pada tahun ini adalah tonggak sejarah dari DKI Jakarta bahwa pembahasan-pembahasan RAPBD yang diawali pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ini sudah dilaksanakan dengan sangat detail," jelas Tuty.

Menurutnya kali ini hampir tidak ada lagi aturan yang terlewat baik dari segi format, substansi, dan mekanismenya. "Mudah-mudahan pembahasan selanjutnya masih akan diikuti untuk RAPBD ini bisa lebih lancar lagi karena kita sudah berproses dengan cukup detail," paparnya.

Tuty menerangkan hasil Paripurna Pengesahan RAPBD 2016 ini akan diserahkan ke Kemendagri yang ditargetkan pada 21 Desember 2015.

"Setelah kita mengirimkan ini ke Kemendagri, di Kemendagrinya juga bisa diselesaikan dengan cepat karena kita akan menyajikan data-data beserta dengan softcopy-nya sehingga penelusuran-penelusuran evaluasi bisa lebih mudah lagi," ungkap Tuty.

Sementara itu menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono, masih ada beberapa dinas yang perlu mengisi komponen dalam KUA-PPAS. Sebanyak 15 persen lagi dinas yang harus mengisi komponen tersebut.

"Ada penyesuaian input kembali satuannya dan itu semua kita akomodir dan ada yang tidak bisa kita akomodir seperti contoh dia ingin mengubah sesuatu belanja yang tidak mestinya itu tidak kita akomodir. Setelah ini kami estafet bersama Kemendagri seperti dikatakan Bu Tuty KUA-PPAS ini sudah rinci sehingga pembahasan kami di Kemendagri bisa cepat," pungkas Heru.