Kisah Susi Susun Anggaran KKP Hingga Cek Sendiri Harga Kapal

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat apresiasi karena menyusun anggaran APBN 2016 dengan porsi 80% belanja konkret. Menteri Susi menghapus kata-kata multitafsir seperti alokasi dana pengembangan, pemberdayaan, penguatan, pengelolaan dan kata-kata yang dianggap tidak konkret lainnya.

Proses penyusunan anggaran 2016 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimulai sejak Februari 2015.

"Bu Susi jelaskan susun anggaran harus mendekatan pendekatan konkret. Alokasi anggaran disampaikan di depan Bu Menteri. Rapat anggaran dipimpin langsung oleh Bu Menteri. Sampai disepakati 80% untuk belanja konkrit dan 20% untuk belanja aparatur. Itu disepakati April 2015," kata Nilamto, Kepala Biro Perencanaan Kementerian KKP di Aula Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (11/12/2015).

Nilamto menceritakan proses menyusun anggaran dipantau oleh Menteri Susi di setiap tahapannya. Bahkan Susi mengecek harga kapal sendiri.

"Bu Menteri cek semuanya harga-harga satuan dibuka semua. Ditelpon satu-satu. Standar BBM untuk kapal patroli. Cek ukuran kapal dan house power. Ibu ketahui satu per satu," jelasnya.

Kemudian, lanjut Nilamto, pada Agustus 2015 Menteri Susi mengeluarkan surat edaran karena pada anggaran pagu indikatif masih banyak ditemukan kata-kata yang bersifat multitafsir seperti pembangunan, pemberdayaan, penguatan, dan pengelolaan.

"Bu Menteri langsung keluarkan surat edaran tidak boleh menyusun anggaran dengan kata-kata itu," tambahnya.

Kemudian pada September 2015 Kementerian KKP membentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa Terpadu.

"Sampai gempar di twitter Ibu Menteri masih pimpin rapat di rumah untuk Renstra 2016 sampai tengah malam. Akhirnya anggaran kita diketok 80% belanja konkret bahkan sangat konkret untuk belanja kapal, alat tangkap dan lainnya," ujar Nilamto.