Wakil Ketua DPRD Klaim HMP Disetujui Semua Anggota, NasDem Tetap Menolak

Jakarta - NasDem tidak percaya dengan klaim Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang yakin semua anggota dewan akan menyetujui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). NasDem tidak goyah dan tetap menolak.

"105 (anggota) itu siapa saja. Saya tidak tahu 105-nya yang mana. Kalau ada orang lain, saya tidak masuk juga. Kalau sy tetap aja klo Nasdem tidak akan goyah, tetap pada posisinya. Kalau masih ada mengatakan klaim-klaim, saya tidak mengerti dari mana 105," kata Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Bestari Barus di kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015).

Pengajuan HMP juga harus dibahas dalam Rapim, sementara hingga saat ini Bestari belum mendengar ada rencana rapim. Sebagai penolak HMP, NasDem mengaku tidak melakukan komunikasi untuk mempengaruhi fraksi lainnya.

"Kita tidak ingin mempengaruhi siapapun. Saya tidak tahu apakah ada diskusi antara mereka yang ingin golkan HMP. Yang mau ikut silakan, yang tidak silakan. Jadi kita tidak dalam posisi mempengaruhi dan dipengaruhi," ujarnya.

Penolakan atas HMP ini, menurut Bestari, atas perintah DPP agar anggota DPRD fokus pada pekerjaan yang masih menumpuk. Semua anggota Fraksi NasDem patuh, termasuk Inggard Joshua yang tadinya menjadi Wakil Ketua Panitia Hak Angket.

Semua anggota NasDem menyatakan tidak mendukung HMP, termasuk Inggard Joshua yang dulu mendukung hak angket," ucap Bestari.

Pengajuan HMP ini harus diikuti oleh 3/4 dari seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Berarti harus ada 53 orang yang sepakat, dari jumlah total anggota DPRD DKI 106 orang. Sementara yang menjadi kunci agar mencapai kuorum adalah PDIP, karena jumlah anggota fraksinya paling besar, yakni 28 orang.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI berjumlah 5 orang. Jika memang seluruh anggota Fraksi NasDem kompak menolak HMP, maka bisa jadi memang yang dinyatakan M Taufik hanya klaim belaka.