Lulung Tetap Ingin Ada HMP terhadap Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menyatakan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri tidak akan berdampak terhadap sikapnya dalam mendukung hak menyatakan pendapat terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Ia menegaskan, apabila fraksi-fraksi lain menarik dukungan, maka fraksinya, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak akan melakukan hal yang sama. 

"Saya tegaskan kalau pun kami ditinggal oleh fraksi yang lain, tinggal tersisa satu fraksi, maka itu adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka menyampaikan hak menyatakan pendapat. Biarin saya ditinggal, biarin tidak representatif secara hukum," kata dia di gedung DPRD DKI, Selasa (28/4/2015). 

Lulung mengaku akan terus memperjuangakan hak menyatakan pendapat. Sebab, ia menganggap Ahok sudah merendahkan martabat DPRD sebagai sebuah institusi. 

"Kita punya harga diri. Saya tidak mau dihina dan difitnah, apalagi yang menyangkut kredibilitas. Saya ingin bersama-sama membangun Jakarta menjadi lebih baik, dan membangun penegakan hukum," ujar dia. 

Sejauh ini, fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap hak menyatakan pendapat adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan 10 kader Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN. 

Kemudian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan. 

Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, ditambah dengan dua orang kader Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN.