Fraksi PKS: Hak Angket Harus Ditindaklanjuti!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin berpendapat mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP), bukan berarti mendukung pemakzulan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. 

Oleh karena itu, ia menilai sudah seharusnya semua fraksi di DPRD mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat, yang merupakan kelanjutan dari hak angket.

"Hak angket harus ditindaklanjuti, tidak mungkin enggak. Tinggal nanti mau tindak lanjutnya seperti apa. Follow up hasil angket yang mereka mau seperti apa? Kalau nanti HMP, di HMP bakal ada opsi apa aja?" ujar dia kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2015). 

Menurut Selamat, opsi-opsi yang akan dimunculkan pada HMP itulah yang harus dirumuskan bersama oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI. Karena itu, ia menyarankan agar para pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi  segera mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut. 

Selamat mengaku sudah menghubungi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dan keempat wakil ketua untuk segera mengadakan pertemuan tersebut. Ia juga mengaku sudah menghubungi para pimpinan fraksinya lainnya. 

"Butuh duduk bersama untuk membicarakannya bersama. Makanya kita berkeinginan diadakannya rapat bersama. Karena itu yang paling baik untuk menuntaskan kisruh di DKI. Jangan sampai pembicaraan hanya berkisar pada pernyataan-pernyataan di media," ujar Selamat. 

Seperti diberitakan, panitia khusus hak angket menyatakan Ahok, sapaan Basuki, telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pertama terkait penyerahan dokumen RAPBD palsu yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif, sedangkan pelanggaran yang kedua terkait masalah etika. 

Penyampaian laporan juga resmi mengakhiri tugas panitia khusus hak angket. Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai Fraksi PDI Perjuangan belum memiliki sikap yang tegas terkait hasil hak angket. Sebab, PKS menganggap belum ada pernyataan tegas dari petinggi PDI-P yang menyatakan mereka menolak digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP). 

Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin mengatakan, kalaupun PDI-P menolak pemakzulan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, belum tentu mereka juga menolak digulirkannya HMP. Oleh karena itu, PKS akan mencoba mengklarifikasi hal tersebut ke PDI-P. 

"Ada pernyataan PDI-P tidak mau HMP. Perlu diklarifikasi lagi, mereka tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan. Karena beda, lho. Jadi PDI-P tidak setuju HMP atau tidak setuju pemakzulan sih? Atau tidak setuju dua-duanya," ujar Selamat kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2015). 

Selamat menilai, selama ini, ada berkembang anggapan yang menyatakan mendukung digulirkannya HMP berarti mendukung pemakzulan terhadap Ahok, sapaan Basuki. Padahal, ujar Selamat, tidak demikian. Sebab, HMP nantinya akan memiliki beberapa opsi. Opsi-opsi itulah yang nantinya akan dipilih oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD. 

"HMP belum tentu pemakzulan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau pun ada HMP, tidak mesti pemakzulan karena ada pilihan lain. Pilihannya bisa banyak," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu. 

Kemarin, Basuki dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi bertemu di Istana Merdeka. Dalam pertemuan yang dimediasi oleh Presiden Joko Widodo itu, keduanya disebut mencapai kesepakatan agar DPRD tidak melanjutkan hasil angket ke HMP. Seusai pertemuan itu, Ahok menegaskan bahwa PDI-P tidak akan mendukung digulirkannya HMP. "Fraksi PDI-P tidak akan teruskan HMP," ujar dia. 

Menimpali Ahok, Prasetio, yang memang berasal dari PDI-P, mengatakan bahwa fraksinya tidak pernah berniat mendukung pemakzulan terhadap Ahok. "PDI-P tidak ada maksud pemakzulan. Saya ke depan ini mau bekerja, enggak ada pertanyaan yang akhirnya saya ngomong A dan B ya. Saya mau bekerja," ucap Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta itu.