Fraksi PKS DPRD: Hak Menyatakan Pendapat Itu Enggak Seram Kok

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin meminta semua pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak terlalu tegang menghadapi proses yang diambil DPRD, seperti proses hak angket dan juga hak menyatakan pendapat (HMP). 

"HMP dan hak angket enggak seram kok. Jadi kita pengin santai saja. Jangan dijadikan aspek yang mencekamlah," ujar Selamat Nurdin ketika dihubungi, Rabu (8/4/2015).

Lagi pula jika langkah HMP jadi ditempuh, kata Selamat, DPRD bukanlah penentu akhir nasib Gubernur. DPRD hanya memberikan rekomendasi penyelesaian. 

Dengan demikian, tudingan bahwa DPRD akan memakzulkan Ahok (sapaan Basuki) tidak perlu ditakuti. Selamat juga menginginkan proses HMP kelak berjalan sesuai prosedur. 

Selamat mengharapkan ada proses diskusi dalam HMP sehingga solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam penyelidikan hak angket dapat diputuskan bersama. Tujuannya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

"Kita mau mengakhiri cemoohan. Karena itu adalah pemicu yang buat enggak stabil. Enggak kondusif. Saya ingin di (Fraksi) PKS, DPRD, dan juga Gubernur sama-sama menahan diri," ujar Selamat. 

Sebagai informasi, beberapa fraksi di DPRD DKI sudah bulat menyatakan sikapnya terhadap HMP. Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta menyatakan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat Ahok. 

Kedua fraksi tersebut merupakan fraksi dua wakil ketua DPRD DKI, yaitu Mohamad Taufik dan Abraham "Lulung" Lunggana. Sementara itu, dua fraksi sudah menyatakan penolakan terhadap HMP. 

Dua fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Beberapa fraksi lain masih belum menentukan sikap. Akan tetapi, anggota fraksinya sudah ada yang memberikan tanda tangan dukungan HMP.