Ahok: Prostitusi, Colong Anggaran, "Mark Up" UPS, Dosanya Sama

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan menjawab banyak perihal terungkapnya kawasan prostitusi terselubung di Tebet, Jakarta Selatan. Sebab, sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, kawasan prostitusi termasuk isu sensitif bagi Basuki. 

Dahulu, Basuki sempat berwacana ingin melegalkan kawasan lokalisasi, tetapi menuai pro dan kontra dari banyak pihak.  

"Saya dulu ngomong lokalisasi, dicerca orang habis-habisan. Itu yang saya bilang, kalau Anda mau belajar sesuatu, musti jelas. Ini masalah penegakan hukum. Bisa enggak di hotel mewah, di apartemen, orang melakukan prostitusi," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (17/4/2015).  

Menurut dia, praktik prostitusi sudah tidak mengejutkan lagi bila berada di sekeliling warga Jakarta. Bahkan, Basuki melanjutkan, prostitusi sudah ada sejak zaman nabi dahulu. 

Prostitusi ini sama salahnya dengan praktik lain yang dosanya besar. "Prostitusi sama selingkuh sama enggak dosanya? Sama juga. Nyolong anggaran, mark up UPS, sama enggak dosanya? Sama juga. Sama pejabat yang enggak bisa buktikan hartanya dari mana, ya mirip-miriplah dosanya," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Saat ini, Pemprov DKI tengah menertibkan kawasan lokalisasi Kalijodo di Jakarta Utara, dan Bongkaran di Jakarta Pusat. 

Penertiban ini pun, lanjut Basuki, justru akan memunculkan kawasan lokalisasi ilegal lainnya. Oleh karena itu, ia mengaku sulit mengawasi munculnya kawasan tersebut ataupun tindak asusila.