Wagub DKI: Pengisian "E-budgeting" Sudah 90 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pengisian data e-budgeting sudah mendekati 100 persen. Hanya beberapa bidang yang masih masih dalam proses memasukkan data.

"Secara keseluruhan yang sudah di-input sekitar 90 persen," ungkap Djarot mengunjungi proses pengisian e-budgeting di Ruang Polda Bappeda, Kamis (19/3/2015) malam. 

Djarot mengungkapkan lima bidang yang ada, tinggal dua bidang saja yang masih dalam perampungan input e-budgeting, yaitu bidang kesejahteraan rakyat dan pembangunan. 

"Keuangan dan perekonomian sudah 100 persen. Pembangunan tinggal 5 SKPD yang belum, bidang kesra tinggal dua SKPD," papar Djarot.

Sebagai informasi, rapat pengisian e-budgeting telah berlangsung sejak Kamis pagi. Rapat yang masih berlangsung sampai dengan berita ini diturunkan itu melibatkan ratusan pejabat di lingkungan Pemprov DKI, dari tingkat eselon II hingga IV, baik yang mengepalai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Djarot Saiful Hidayat menegaskan telah meminta anak buahnya untuk mencoret sejumlah pengadaan yang dianggap tidak penting. Salah satunya adalah uninterruptible power supply (UPS). 

"UPS ya dicoret. Gitu aja kok susah. begitu tidak ada fungsi enggak ada guna manfaatnya minimal pemborosan, coret gitu," kata Djarot di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) pengisian data di ruang Pola Bappeda, lantai 2 Gedung Blok G DKI, Kamis (19/3/2015) malam. 

Saat ditanyakan kapan sudah bisa dicorat-coret terkait anggaran yang tidak penting tersebut, Djarot memastikan bisa dilakukan kapan pun. 

Sebab, Djarot menjamin, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga telah mengantongi password untuk melakukan kontrol dan pemeriksaan. "Sekarang juga bisa. Katanya sudah dikasihpassword-nya, ya engga. Bisa saja kalau mau kontrol, ngecek," ujarnya. 

Namun, mantan Wali Kota Blitar itu enggan menyebutkan secara rinci pengadaan anggaran apalagi selain UPS yang berpotensi dicoret. 

Djarot hanya menjawab secara normatif terkait kemungkinan pengadaan-pengadaan lain yang perlu dicoret karena dianggap tidak bermanfaat. 

"Banyak pokoknya. Kan ini sudah selesai semua. Besok kan akan dbahas di Banggar (Badan Anggaran). Besok masih muncul ngga (pengadaan UPS) di Banggar? Kalau masih muncul, coret," ujarnya.