Tanggapan Menteri Anies soal Pengadaan UPS di Sekolah di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan mengatakan bahwa pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya sedianya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di setiap daerah. Menurut Anies, UPS hanya diperlukan bagi sekolah di daerah yang mengalami masalah listrik. 

"Ya tergantung setiap daerah. Kalau ada masalah listrik, bisa jadi perlu. Kalau enggak, ya enggak," kata Anies di kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (2/3/2015). 

Selebihnya, Anies enggan menyampaikan pendapatnya mengenai pengadaan UPS di Provinsi DKI Jakarta yang dipermasalahkan tersebut. 

Pada Jumat (27/2/2015), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi kantor KPK untuk melaporkan dugaan penyelewengan yang terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dari 2012-2014 dan dugaan percobaan tindak pidana korupsi pada tahun 2015. 

Ahok mengungkapkan, dalam APBD 2014, terdapat penganggaran UPS untuk sekolah-sekolah yang nilainya tak wajar. 

Pada APBD 2014, pengadaan UPS menghabiskan sebanyak Rp 330 miliar dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar tiap unitnya. 

Kecurigaan Basuki terhadap adanya praktik mark up (penggelembungan) anggaran itu semakin bertambah ketika ia mengomunikasikan pengadaan UPS pada APBD 2014 ini dengan salah seorang temannya yang juga ahli di bidang tersebut. Temannya memberi gambaran tentang UPS yang digunakan di kantornya. 

UPS dengan kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) bisa dibeli dengan dana sebesar Rp 163 juta dan UPS itu bisa mengamankan data sebanyak 60 unit komputer bila sedang mati listrik sehingga teman Basuki pun merasa heran UPS seperti apa yang harganya mencapai miliaran rupiah yang digunakan untuk sebuah sekolah.