Megawati Diminta Instruksikan Tarik Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan AP Batubara meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera menginstruksikan kader PDIP di DPRD mencabut hak angket yang diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya minta Megawati instruksikan kader PDIP cabut hak angket. Kalau mereka tidak mau, saya minta tarik kader dari DPRD," kata AP Batubara kepada wartawan di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/3/2015).

AP Batubara mengaku gerah melihat kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta. Dia menegaskan bahwa Ahok dipilih oleh rakyat, dan hanya rakyat yang berhak menilai kinerja Ahok, oleh karena itu para anggota DPRD harus menyesuaikan suaranya dengan rakyat yaitu mendukung Ahok.

"DPRD DKI Jakarta 'nggak' tahu diri, tulis saja begitu," tegas dia.

AP Batubara juga mendukung langkah Ahok melaporkan dugaan adanya "dana siluman" yang dimainkan DPRD ke KPK. Sebab berdasarkan pengamatannya, selama ini DPRD DKI Jakarta kerap bermain dengan anggaran pendidikan yang nisbi besar.

"Kalau namanya laporan harus dilanjutkan, kalau tidak dilanjutkan untuk apa dilaporkan," tukasnya.

Saat ini polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Polemik ini bermula dari pengajuan anggaran APBD melalui "e-budgeting" yang dilayangkan Ahok ke Kemendagri, tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong. DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok itu.

Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta persetujuan dana APBD agar "dana siluman" pengadaan alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul lagi.

Saat ini Ahok telah melaporkan dugaan "dana siluman" tersebut ke KPK.

PDI-P Minta Mendagri Pimpin Mediasi Ahok-DPRD DKI Jakarta

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan agar Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo memfasilitasi mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta. Mediasi ini diharapkan bisa menemukan solusi terkait kisruh APBD DKI 2015. Menurut Hasto, masyarakat akan menjadi korban jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.

"Apa pun masalahnya rakyat tidak boleh dijadikan korban. Semua pihak harus duduk bersama, dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar sesuai dengan aspirasi masyarakat," kata Hasto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Senin (2/3/2015) malam.

Hasto menyatakan, DPP PDI-P menginstruksikan Fraksi PDI-P DPRD DKI untuk menjadi pelopor dalam mediasi tersebut. Ia mendorong agar penyusunan APBD dilakukan secara transparan dan menyentuh akar persoalan di Ibu Kota, seperti kemacetan, rehabilitasi permukiman kumuh, mengatasi banjir, dan meningkatkan layanan masyarakat.

Hasto menekankan pentingnya rasa percaya antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI dalam penyusunan APBD. Bagaimana pun, kata Hasto, penyusunan APBD harus dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif yang memiliki hak budgeting.

"Konflik yang terjadi saat ini merugikan semua pihak. PDI-P tidak mentolerir penyalahgunaan anggaran. Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasto.

Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Basuki dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015.