Survei: Warga Jakarta Lebih Percaya Ahok Dibanding DPRD Soal APBD DKI

Idham/detikcom

Jakarta - Kisruh 'dana siluman' di APBD DKI 2015 antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI menjadi perbincangan dalam dua bulan terakhir. Dalam survei yang digelar Populi Center, 42,6 persen publik percaya kepada Ahok dalam menanggapi isu tersebut.

"Angka ini 5,8 kali lebih besar dibanding kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar‎ 7,4 persen. Ini menunjukkan masyarakat Jakarta jauh lebih mempercayai informasi dari Gubernur DKI terkait 'anggaran siluman' APBD DKI," kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto. Sementara 50 persen warga tidak memberikan jawaban.

Nico menyampaikan ini dalam acara rilis 'Survei Anggaran Siluman di Mata Masyarakat Jakarta', di kantor Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/3/2015). Survei ini dilakukan di 6 wilayah DKI pada tanggal 11-15 Maret 2015 dengan melibatkan 1.000 responden.

Survei ini memiliki margin of error ±3,09 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hampir 60 persen masyarakat Jakarta mengikuti perkembangan isu 'dana siluman' APBD DKI yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir itu.‎ Sebesar 25,5 persen warga tak mengikuti isu ini, sedangkan 14,7 persen tidak memberikan jawaban.

Sementara mengenai tingkat kepuasan masyarakat,‎ lanjut Nico, 70 persen masyarakat Jakarta puas terhadap kepemimpinan Ahok dan 60 persen puas dengan kinerja mantan Bupati Belitung Timur itu. Sebaliknya, 51,8 persen responden menganggap DPRD tidak mewakili aspirasi mereka.

45,7 Persen responden tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI. "Para anggota DPRD DKI harus menyadari bahwa mereka kerja kolektif. Jika ada oknum yang berbuat tercela apalagi melakukan korupsi, masyarakat akan cenderung menghukum secara keseluruhan," kata Nico menyimpulkan hasil survei tersebut.

"Karena itu, etika dan kehormatan anggota harus dijaga dan ditegakkan dengan tegas supaya anggota yang masih bersih dan punya komitmen membangun Jakarta tidak terkena imbasnya," tambahnya.

Dengan tiga fungsi utama berupa legislasi, penganggaran, dan pengawasan, kinerja DPRD DKI Jakarta dinilai masih belum memuaskan. Hal ini berdasarkan survei yang menunjukkan 45,7 persen masyarakat Jakarta merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja anggota dewan.

"Yang menyatakan puas-sangat puas hanya 11,2 persen. 31,3 Persen menjawab biasa saja, dan 11,8 persen tidak tahu atau tidak jawab," kata Ketua Populi Center Nico Harjanto. 

Nico menyampaikan ini saat menggelar rilis survei 'Anggaran Siluman di Mata Masyarakat Jakarta' di kantor Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/3/2015). Survei ini dilakukan di 6 wilayah DKI pada tanggal 11-15 Maret 2015 dengan melibatkan 1.000 responden. 

Survei ini memiliki margin of error ±3,09 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hampir 60 persen masyarakat Jakarta mengikuti perkembangan isu 'dana siluman' APBD DKI 2015 yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir.‎ Sebesar 25,5 persen warga tak mengikuti isu ini, sedangkan 14,7 persen tidak memberikan jawaban.

DPRD sebagai lembaga representasi politik, lanjut Nico, 51,8 persen warga Jakarta menganggap dewan Kebon Sirih tidak mewakili aspirasi masyarakat. Hanya 8,2 persen warga yang menilai keterwakilan mereka di DPRD sudah cukup baik.

"Ini menunjukkan DPRD DKI perlu lebih keras lagi bekerja untuk mewakili kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri, kelompok dan partainya," ujar Nico.

Sementara upaya DPRD DKI Jakarta dalam upaya memberantas korupsi, lanjut Nico, sekitar 52,7 persen warga Ibu Kota merasa tidak puas dan sangat tidak puas‎ dengan upaya DPRD dalam memberantas korupsi.

"Ini menunjukkan bahwa kesungguhan DPRD DKI memperbaiki diri dari praktik-praktik korupsi anggaran belum tampak nyata komitmen dan hasilnya," pungkas Nico.