Sinyalir Ada Gerakan Komunis Terkait Ahok, Lulung Tak Takut Dilaporkan ke KPK

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung Lunggana mengaku tak gentar dengan pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ke KPK soal anggaran siluman. Bahkan Lulung menyebut ada gerakan komunis yang mendukung Ahok.

"Mati saja saya tidak takut. Saya bukan sombong. Saya anak pejuang, kita Pemuda Panca Marga (PPM) ini darah pejuang. Persoalan nanti di KPK, kita serahkan sama Tuhan," kata Lulung kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Lulung meminta Ahok untuk tidak bicara sembarangan soal DPRD DKI. Ia merasa dirinya tercederai harkat dan martabatnya akibat tudingan Ahok soal DPRD DKI yang disebut maling.

"Jangan ngomong sembarangan dong, kami kan punya keluarga, masyarakat, rekanan. Dia mau gak saya bilang Ahok itu maling besar," kata Lulung.

Persoalan anggaran, menurut Lulung, itu dikelola oleh Pemda DKI.

"Yang kelola keuangan, yang lelang itu dia, bukan DPRD. Dia kan lebih cepat laporan ke KPK, besok ke Bareskrim, tunggu tanggal mainnya," imbuhnya.

"Ini ada gerakan komunis modern, hati-hati," tambah dia sebelum akhirnya pergi meninggalkan Polda Metro menumpang mobil Toyota Fortuner bernopol B 24 7ULY.

Penasehat Fraksi PPP DPRD DKI‎ Haji Lulung Lunggana kembali bervokal di tengah polemik APBD DKI 2015. Ia menilai Gubernur DKI Basuki T Purnama terlalu ngotot dalam perbedaan alokasi anggaran dalam dua versi APBD.

"Sekarang dia ngomong lagi ada dana siluman Rp 12,1 triliun, itu yang mana? Yang sudah disahkan bersama dia atau ada yang namanya uang dari langit?" kata Lulung kepada detikcom di kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Maksud pernyataan Lulung itu adalah agar Ahok dan eksekutif lainnya objektif dalam menyikapi APBD 2015. Baginya, Ahok terlalu keras pada pendiriannya yang bisa menyebabkan blunder.

"Maksud saya, cara berpikir Ahok dan teman-teman itu objektif saja. Sudah harga mati sesuai pembahasan. Jangan ngotot soal budgeting, ntar keliru deh dia (Ahok) nih," ujar Lulung.

‎Penggunaan e-budgeting dalam penyusunan APBD 2015 diapresiasi oleh Lulung. Namun, ia menyatakan, e-budgeting bukan produk hukum, sementara pembahasan APBD antara eksekutif dengan legislatif sudah diatur dalam UU.

"Sudah disampaikan e-budgeting bukan produk hukum tapi kita apresiasi. Cuma jangan mengabaikan persoalan hukumnya, nanti nabrak. Lah ini buktinya, pembahasan dari pada anggaran belanja yang sudah ditetapkan pada tanggal 27 Januari," ucap Lulung.

‎Kemudian Lulung menyinggung sikap fraksi NasDem yang mundur dari angket DPRD terhadap Ahok. Menurutnya, sikap fraksi itu karena Ahok meminta para pimpinan pusat seluruh partai untuk meminta fraksi-fraksi di Kebon Sirih mundur dari angket 

"Sekarang kan Ahok ini sangat kepedean. Panik dia, sekarang roadshow dia ketika teman-teman buat angket. Sok berani nih, padahal dia tutupi kesalahannya. Minta tolong supaya parpol di DKI cabut dari persoalan angket," ujar Lulung.

"Bukti NasDem ini sekarang, tapi secara individu dia (NasDem DKI) tetap ikut. Anggota dewan kan punya hak, fraksi itu bukan kelengkapan dewan jadi tidak ada persoalan hukum itu di dalamnya. Jadi teman-teman NasDem juga bebas," tambahnya.

DPP PDIP sudah memberi intruksi secara khusus kepada fraksinya di DPRD agar bisa segera menyelesaikan kisruh APBD 2015. DPP memastikan tidak akan menolerir jika terjadinya penyimpangan anggaran.

"Terhadap dugaan penyimpangan anggaran, DPP PDIP tidak mentolerir sama sekali atas penyalahgunaan anggaran. Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Menurut Hasto, persoalan antara Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD justru menjadikan warga Jakarta sebagai korban. Program untuk atasi masalah kemacetan, perbaikan rumah kumuh, hingga mengatasi banjir jadi terhambat.

"Apa pun masalahnya, rakyat tidak boleh dijadikan korban. Karena itulah semua pihak harus duduk bersama dan dengan kepala dingin memulai kembali pembahasan anggaran agar benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat DKI," papar Hasto.

"Konflik yang terjadi saat ini merugikan semua pihak. Karena itulah kami mengimbau agar semua pihak menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," sambungnya lagi.

Hasto berharap fraksinya di DPRD bisa segera mempelopori musyawarah agar masalah ini bisa segera rampung. Dan yang terpenting, rasa saling percaya harus dibangun antara legislatif dan eksekutif.