Polemik APBD DKI 2015, Ahok Minta Maaf ke Mendagri dan PNS DKI

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meminta maaf kepada Mendagri Tjahjo Kumolo atas 'dagelan' politik yang terjadi di DKI. Dia merasa tidak seharusnya drama seputar APBD DKI 2015 berkepanjangan seperti ini.

"Saya pribadi dan pemprov mohon maaf karena ada kejadian tontonan politik yang memalukan," ujar Ahok di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Selain kepada Tjahjo, Ahok juga meminta maaf kepada jajaran SKPD PNS DKI. Pasalnya, tunjangan dinamis dan statis yang seharusnya sudah dapat cair jadi terkendala karena kisruh APBD.

"Kami mohon maaf kepada PNS dan tenaga lepas, TKD dinamis dan statis belum turun. Jadi orang yang punya kredit biasa ngehitung pendapatan pas, jadi nggak pas," lanjutnya.

Mantan bupati Belitung Timur itu menyebut silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) DKI tertinggi sepanjang sejarah pada 2014. Sebab, Ahok menemukan banyak anggaran yang tidak perlu sehingga dirinya memilih untuk tidak mengeksekusinya.

Dia berharap ke depannya tidak ada lagi silpa. Termasuk anggaran 'siluman' yang banyak bermunculan selama beberapa tahun terakhir dalam APBD.

"Kami juga ingin sekali setiap anggaran kami tidak ada silpa. Tahun 2014, silpa itu akibat banyak anggran siluman yang tidak pantas. Walaupun beberapa ada yang tetap membelanjakan. DKI yang paling besar silpa 2014, kami terpaksa mensilpakan," jelas Ahok.

"Kami berusaha 2015 tidak ada silpa. Saya sempat mau diinterpelasi, angket tahun (2014) itu, untung saya pintar kalau itu diangket nangkapnya Jokowi (saat menjabat Gubernur DKI saat itu)," candanya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menawarkan perlindungan bagi mereka yang tahu soal anggaran 'siluman' APBD DKI. Siapapun yang mengetahui dan mau membuka soal anggaran 'siluman' itu dijamin keselamatannya.

"Saksi tersebut bisa PNS DKI maupun Anggota DPRD DKI yang turut dalam penyusunan RAPBD DKI 2015," jelas Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Rabu (4/3/2015).

Para saksi itu, lanjut Semendawai, diharapkan bisa membantu proses penegakan hukum dan bisa memberikan titik terang atas kasus ini. 

"Siapa saja dan apa motif dimasukannya suatu anggaran ke dalam RAPBD tentu hasil penyusunan bersama DPRD dan Pemprov DKI, maka merekalah yang sebenarnya bisa memberi titik terang," jelas Semendawai.

Semendawai menyadari adanya tekanan kepada pihak-pihak yang mengetahui upaya penggelembungan APBD melalui anggaran siluman karena tindak pidana korupsi memiliki karakteristik sebagai tindak pidana kolektif, tidak dilakukan 1-2 orang. 

"Maka dari itu ada kemungkinan pihak yang mengetahui upaya dimasukannya anggaran siluman tidak berani memberikan keterangan," terang dia.

Namun LPSK menjamin jika ada pihak yang berani mengungkap anggaran siluman ini, sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi tindak pidana korupsi merupakan salah 1 saksi yang mendapat prioritas Perlindungan dari LPSK.

Pengungkapan anggaran siluman menjadi penting agar polemik RAPBD DKI tidak berkepanjangan. "Molornya pembahasan RAPBD dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan umum kepada masyarakat", ujar Semendawai.

Pembahasan RAPBD DKI 2015 saat ini terhambat perseteruan antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI. Gubernur DKI menuding adanya anggaran siluman yang dimasukan ke RAPBD DKI. Tudingan ini dibalas dengan Hak Angket yang digulirkan Anggota DPRD DKI.