Merdeka.com - Cyrus Network melakukan survei untuk mengetahui konflik terkait dana siluman APBD DKI antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Hasilnya, responden lebih percaya Ahok ketimbang DPRD. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKIJakarta Abraham Lunggana menyebut survei itu sebagai survei pesanan alias bayaran.
"Saya tidak mau ngomong soal survei, karena itu pesanan," tegas pria yang akrab disapa Haji Lulung itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/3).
Politisi PPP ini juga mengingatkan agar Ahok tidak perlu terus melakukan pencitraan. Dan dia mengharapkan, mantan Bupati Belitung Timur ini fokus untuk menyelesaikan permasalahan RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Saya bilang ke Ahok, berhenti pencitraan selesaikan APBD jangan paksa percayakan lewat media. Terus jangan pakai survei-survei. Jangan mempengaruhi rakyat," tutupnya.
Sebelumnya, Cyrus Network melakukan penelitian mengenai pendapat masyarakat DKI Jakarta terhadap kisruh dan saling tuding antara DPRD DKI dan Ahok. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dengan multistage random sampling di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Penelitian itu juga menggunakan proporsi responden laki-laki dan perempuan sebesar 50:50 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan survei adakah 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,1 persen.
"Sebanyak 54,8 persen responden mengaku mengikuti isu itu dan 63,4 persen di antaranya menilai Ahok lebih dapat dipercaya. Kepercayaan publik terhadap Ahok jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan DPRD DKI yang hanya 8,6 persen," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di resto D' Consulate Jakarta, Kamis (12/3).
Menurutnya, walaupun Ahok mendapat kepercayaan yang tinggi, sebesar 27,15 persen responden menganjurkan mantan Bupati Belitung ini mengedepankan jalur dialog dengan DPRD DKI. Sementara 25,75 persen menganjurkan Ahok melaporkan dugaan penggelembungan dana itu ke aparat penegak hukum.
"Terhadap DPRD DKI sebesar 32,77 persen responden menantang agar membuktikan secara hukum segala tudingan dan kecurigaan dari Ahok yang keliru dan 28,56 persen menganjurkan dialog. Yang menarik, dukungan publik terhadap hak angket hanya 2,51 persen," terang dia.
Lanjut dia, survei yang dilakukan pada 2-7 Maret 2015 ini juga menunjukkan tingkat popularitas Ahok yang masih tinggi. Warga ibu kota tidak melihat faktor etnis dan agama sebagai indikator penilaian terhadap kinerja gubernur DKI Jakarta.
"Tingkat popularitas Ahok masih sangat tinggi yaitu 95 persen dengan tingkat ketersukaan sebesar 66,6 persen. Bahkan, 62 persen responden menilai Ahok layak memimpin Jakarta kembali untuk periode berikutnya," pungkas dia.
"Saya tidak mau ngomong soal survei, karena itu pesanan," tegas pria yang akrab disapa Haji Lulung itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/3).
Politisi PPP ini juga mengingatkan agar Ahok tidak perlu terus melakukan pencitraan. Dan dia mengharapkan, mantan Bupati Belitung Timur ini fokus untuk menyelesaikan permasalahan RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Saya bilang ke Ahok, berhenti pencitraan selesaikan APBD jangan paksa percayakan lewat media. Terus jangan pakai survei-survei. Jangan mempengaruhi rakyat," tutupnya.
Sebelumnya, Cyrus Network melakukan penelitian mengenai pendapat masyarakat DKI Jakarta terhadap kisruh dan saling tuding antara DPRD DKI dan Ahok. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dengan multistage random sampling di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Penelitian itu juga menggunakan proporsi responden laki-laki dan perempuan sebesar 50:50 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan survei adakah 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,1 persen.
"Sebanyak 54,8 persen responden mengaku mengikuti isu itu dan 63,4 persen di antaranya menilai Ahok lebih dapat dipercaya. Kepercayaan publik terhadap Ahok jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan DPRD DKI yang hanya 8,6 persen," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di resto D' Consulate Jakarta, Kamis (12/3).
Menurutnya, walaupun Ahok mendapat kepercayaan yang tinggi, sebesar 27,15 persen responden menganjurkan mantan Bupati Belitung ini mengedepankan jalur dialog dengan DPRD DKI. Sementara 25,75 persen menganjurkan Ahok melaporkan dugaan penggelembungan dana itu ke aparat penegak hukum.
"Terhadap DPRD DKI sebesar 32,77 persen responden menantang agar membuktikan secara hukum segala tudingan dan kecurigaan dari Ahok yang keliru dan 28,56 persen menganjurkan dialog. Yang menarik, dukungan publik terhadap hak angket hanya 2,51 persen," terang dia.
Lanjut dia, survei yang dilakukan pada 2-7 Maret 2015 ini juga menunjukkan tingkat popularitas Ahok yang masih tinggi. Warga ibu kota tidak melihat faktor etnis dan agama sebagai indikator penilaian terhadap kinerja gubernur DKI Jakarta.
"Tingkat popularitas Ahok masih sangat tinggi yaitu 95 persen dengan tingkat ketersukaan sebesar 66,6 persen. Bahkan, 62 persen responden menilai Ahok layak memimpin Jakarta kembali untuk periode berikutnya," pungkas dia.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih