Fraksi Nasdem Diminta Cabut Hak Angket, Wagub DKI Berterima Kasih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan sikap 
DPP Nasional Demokrat (Nasdem) yang memerintahkan Fraksi Nasdem DPRD untuk mencabut hak angket adalah hak partai. 

Akan tetapi, Djarot tetap mengucapkan terima kasih atas pilihan sikap tersebut. "Itu haknya dia. Kita sudah siap dan kita berterimakasih seperti itu," ujar Djarot di Balai Kota, Senin (2/3/2015). 

Djarot mengatakan dengan sikap DPP Nasdem saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa dibela. Dia juga berharap partai lainnya mengambil langkah yang sama seperti Nasdem. 

Supaya, semua pihak dapat fokus kembali untuk membangun Jakarta. Djarot mengaku akan menyerahkan kepada Kemendagri untuk memediasi persoalan ini. 

Djarot mengatakan belum melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan fraksi lain. "Tetapi yang jelas, enggak usah lah kita seperti ini terus-terusan. Ngurusin rakyat saja lah dan segera selesaikan APBD," ujar Djarot. 

Sebelumnya, DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memerintahkan Fraksi Nasdem untuk mencabut hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan keluar dari kepanitian hak angket. 

"Pada dasarnya hak angket adalah hak dewan. Namun telah dibawa olehh gubernur ke ranah hukum, maka DPP menginstruksikan kepada Fraksi Nasdem untuk mencabut hak angket dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket," ujar Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capela, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin siang.

DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memerintahkan Fraksi Nasdem untuk mencabut hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan keluar dari kepanitian hak angket.

"Pada dasarnya hak angket adalah hak dewan. Namun telah dibawa olehh gubernur ke ranah hukum, maka DPP menginstruksikan kepada Fraksi Nasdem untuk mencabut hak angket dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket," ujar Sekjen Nasdem, Patrice Rio Capela, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

Rio juga mengatakan, partainya tak sepakat jika ada anggaran sebesar Rp 12,1 triliun, yang beberapa di antaranya digunakan untuk pengadaan UPS dan buku Trilogi Ahok. Menurut dia, akan lebih baik jika anggaran tersebut digunakan untuk yang lebih bermasyarakat bagi warga Jakarta, seperti rehabilitasi sekolah dan penanganan banjir.

Partai Nasdem juga meminta maaf kepada masyarakat atas kekisruhan yang terjadi antara DPRD DKI Jakarta dengan Basuki Tjahaja Purnama. 

"Atas kejadin yang membuat kekisruhan antara gubernur dan DPRD DKI, kami meminta maaf atas terganggunya fungsi- fungsi layanan yang menyita energi dan mengganggu proses pembangunan," ujar Rio. 

Partai Nasdem, lanjut Rio, akan meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mempergunakan kewenangannya berkonsultasi pada BPK serta Kejaksaan Agung agar pos belanja rutin seperti gaji pegawai bisa didahulukan.