Diminta Ahok Isi Angket, Lurah-Camat Lesehan Coret Anggaran Siluman DPRD

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPegawai negeri sipil (PNS) diimbau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengisi angket miemilih menggunakan APBD DKI atau versi DPRD DKI, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada pemandangan menarik saat Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengimbau lurah dan camat untuk mengisi angket perbandingan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI dengan versi DPRD DKI. 

Lurah dan camat terlihat berlesehan dan saling berkoordinasi satu sama lain untuk mencoret usulan anggaran "siluman" yang disisipkan DPRD DKI Jakarta. Mereka terlihat seperti mahasiswa yang sedang asyik kerja kelompok. 

Mereka diberikan kertas usulan program sesuai dengan masing-masing wilayahnya. Setelah itu, mereka harus membandingkan program mana saja yang tiba-tiba muncul dan tidak diusulkan sebelumnya. 

Beberapa camat dan lurah terlihat serius dan mencoret satu per satu usulan dana siluman anggota DPRD DKI. Mereka diharuskan untuk menuliskan kalimat, "saya setuju atau tidak setuju dengan rincian anggaran ini karena tidak sesuai dengan anggaran yang saya usulkan", disertai dengan nama dan jabatan.  

Lurah Kamal Joko Mulyono terlihat kaget mengetahui ada program yang tiba-tiba muncul di anggaran wilayahnya. 

"Misalnya ini, pembuatan gapura ornamen Betawi untuk kantor Kelurahan Kamal. Anggarannya sampai Rp 150 juta. Saya tidak setuju anggaran ini karena tidak pernah kami usulkan di musrenbang," kata Joko, di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (4/3/2015).  

Selain itu, Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim mengatakan, ada usulan program siluman di anggaran wilayahnya. Ali mengaku mengusulkan anggaran sebanyak Rp 7 miliar di musrenbang dan telah dianggarkan melalui e-budgeting. 

Hanya saja, di RAPBD versi DPRD DKI, alokasi anggaran untuk wilayahnya meningkat fantastis. "Ini banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD ini sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar," kata Ali. 

Hal senada juga diungkapkan Camat Tambora Mursidin. Kecamatan Tambora mengusulkan anggaran sekitar Rp 7 miliar di RAPBD DKI dan telah melalui sistem e-budgeting dan musrenbang. 

Setelah membandingkan anggarannya dengan usulan anggaran DPRD DKI, ia mengatakan banyak program siluman. "Penambahannya sekitar Rp 2,26 miliar, tetapi bukan dalam bentuk pengadaan, seperti untuk menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif, dan biopori," kata Mursidin.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tiba-tiba meminta para lurah dan camat untuk mengisi sebuah angket yang menentukan sikap mereka untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) versi DKI atau DPRD DKI.

Hal itu disampaikan Basuki saat memberikan pengarahan kepada para lurah dan camat, Rabu (4/3/2015) sore ini. Padahal, sebelumnya, pengarahan itu merupakan agenda Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah.

"Saya mau tanya, siapa yang isi musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) pakai e-budgeting?" tanya Basuki kepada lurah dan camat. Para pejabat publik itu langsung mengacungkan tangan mereka.

Basuki pun kembali berujar, "Kalau begitu, Bapak dan Ibu sadar ya pas isi anggaran di e-budgeting dan anggaran itu bisa di-lock? Kalau begitu, sekarang Bapak dan Ibu cek dan bandingkan APBD DKI dan (APBD) versi DPRD DKI. Bapak dan Ibu cek, (apa) merasa pernah anggarkan program itu atau enggak? Kalau ada program tetapi merasa tidak pernah menganggarkannya, berarti itu anggaran siluman. (Anggota DPRD) nanti kita hukum," kata Basuki.

Para pegawai negeri sipil (PNS) riuh mendengar ajakan Basuki itu. Lebih lanjut, Basuki meminta mereka menulis kata "setuju" dan "tidak setuju" di halaman kertas APBD versi DKI dan DPRD DKI. Basuki mengatakan, langkah ini dilakukannya agar tidak ada lagi anggaran siluman yang ditemukan pada penganggaran tahun depan.

"Hari ini saya ajak pemisahan yang jelas. Bapak dan ibu mau ikut 'kelompok siluman' atau kami. Tahun depan harus ada e-musrenbang dan kami ingin kelurahan musrenbang tanpa disisipkan pokir (pokok pikiran) anggota Dewan. Saya bukan mau mengajak Bapak-Ibu untuk membela Ahok. Ini agar APBD tidak ada 'siluman' lagi," kata Basuki.

Sementara itu, Sekda DKI Saefullah mewajibkan semua lurah dan camat untuk mengisi angket tersebut. Setelah itu, angket dikembalikan ke Bappeda DKI dan harus ditandai dengan cap jempol.

"Ayo semangat, Bapak-Ibu. Sebentar lagi TKD (tunjangan kinerja daerah) turun," seru Saefullah.

"(TKD) itu yang kami tunggu-tunggu," seru seorang pegawai menggebu-gebu.

"Namun, (TKD yang diberikan) masih setengah, ya," jawab Saefullah lagi. Para lurah dan camat pun terlihat cermat meneliti serta membandingkan anggaran itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengerahkan para lurah dan camat se-DKI Jakarta untuk mengisi semacam angket untuk mencocokkan apa yang dianggarkan mereka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Basuki juga meminta mereka bersikap untuk menyetujui RAPBD DKI atau RAPBD versi DPRD DKI.  "Ini namanya angket versi Ahok. Selanjutnya ya terserah Anda," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).

Basuki menegaskan, hari ini ia ingin memisahkan mana saja lurah dan camat yang setuju melakukan perubahan dan mereka yang setuju dengan anggaran "sisipan" DPRD DKI.

Caranya adalah dengan mengisi surat pernyataan setuju atau tidak setuju terkait rincian anggaran di APBD DKI 2015.

Menurut Basuki, cara seperti ini adalah cara yang paling adil agar dapat melepas pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah jenuh bekerja mengikuti gaya kerjanya. [Baca: Diminta Ahok Isi Angket, Lurah-Camat "Ngemper" Coret Anggaran Siluman DPRD] 

"Saya tawarkan mereka, setuju tidak dengan anggaran yang tidak sesuai dengan usulan mereka. Kalau mereka menyatakan dukung DPRD, ya mereka membantu memecat saya dari Gubernur. Tetapi kalau saya yang menang atau PNS yang tidak setuju dengan anggaran siluman ya gue pecat lo," kata Basuki. 

Hak Angket Versi Ahok yang dimaksud Basuki ini sendiri dilakukan dengan cara mengisi setuju atau tidak setuju di salinan daftar anggaran versi DKI dan DPRD yang dibagikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI kepada lurah dan camat.

Basuki juga meminta setelah diisi supaya kertas tersebut dicap jempol oleh mereka. Para lurah dan camat pun setelah mendapat daftar anggaran tersebut langsung berkelompok sesuai wilayah mereka dan memverifikasi daftar anggaran yang sesuai dan tidak sesuai menurut mereka.

"Apa yang kita putuskan hari ini, ini akan ubah sejarah negeri kita tentang anggaran transparan. Saya pasang badan dan nyawa saya supaya ada APBD transparan. Saya percaya mengatasi korupsi, syaratnya transparansi," ucap Basuki.