Ahok: Tak Ada Toleransi Anggaran Siluman di DKI Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menegaskan tidak ada lagi anggaran "siluman" dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Sebab, Pemprov DKI telah mulai menjalankan sistem e-budgeting di dalam penyusunan anggaran. Basuki pun dapat mengontrol langsung upaya penyisipan anggaran "siluman" tersebut.  

"Jadi mulai tahun ini, saya tidak ada toleransi untuk dengan anggaran siluman di DKI lagi, saya tidak mau dengar ada anggaran siluman," kata Basuki, di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (4/3/2015). 

Basuki mengaku akan kembali melakukan penyisiran dokumen APBD ketika telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia tidak menginginkan banyak program tidak perlu yang dianggarkan dengan nilai fantastis.

Program-program yang tidak masuk skala prioritas itu akan kembali langsung dikunci olehnya dan menjadi sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa). Basuki mengaku tidak akan mundur untuk mengungkap usulan anggaran siluman serta realisasi e-budgeting dalam menyusun anggaran.

"Saya kira saya enggak akan mundur. Kejadian ini kayak anak muda yang mau adu motor dan tabrak kambing, makanya sekarang kita tabrak-tabrakan saja lah," kata Basuki.

Menurut dia, masih banyak program di APBD DKI 2015 yang dialokasikan untuk program bukan prioritas, seperti misalnya pembelian makanan, pengadaan alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan, dan lainnya.

Sebelumnya, Basuki diketahui menemukan usulan anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun di RAPBD versi DPRD.