Bingung hadapi Ahok, ketua DPRD sampai telepon Jokowi tengah malam

Merdeka.com - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok), dengan DPRD hingga kini masih berlanjut. Salah satu penyebab utamanya adalah cara komunikasi yang dimiliki Ahok yang dianggap arogan.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan kronologis awal hingga akhir perseteruan Ahok dengan DPRD kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sampai puncaknya tadi sore pukul 15.15 WIB, Prasetyo bersama dengan pimpinan komisi dan fraksi di DPRD rapat dan mengeluarkan keputusan untuk mendukung Pergub sesuai apa keinginan Ahok.

"Hasilnya tetap Pergub karena tadi jam 15.15 WIB saya putuskan dengan ketua fraksi dan komisi, kita dukung apa yang diminta Pak Ahok yaitu Pergub," kata Prasetyo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (23/3).

Melihat kronologis dari awal hingga akhir, lanjut Prasetyo, memang tak ada kesiapan ataupun keseriusan dari Ahok soal APBD 2015. Ahok lebih cenderung memiliki prasangka yang tidak baik ke DPRD hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat gerah segenap anggota DPRD.

"Kita dibilang ada enggak ada. Ini yang terjadi, padahal saya sebagai ketua udah menjembatani antara gubernur dengan DPRD. Tapi temen-temen siapa yang berani menjamin statement Pak Gubernur," jelas Prasetyo.

Soal pernyataan Ahok yang seringkali membuat pedas banyak orang, Prasetyo yang juga Politikus PDIP itu mengaku pernah menghubungi Presiden Joko Widodo. Kepada Jokowi, Prasetyo bertanya apakah bisa ada jaminan Ahok bisa berubah dalam menyampaikan pernyataannya dan Jokowi pun tak berani menjamin.

"Minggu setengah 11, saya coba hubungi presiden, saya tanya siapa berani menjamin statement Pak Ahok, tidak ada. Ini yang saya sayangkan yang harus punya etika tapi tidak ada," jelas Prasetyo.

DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengesahkan penggunaan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014. Sebab dalam pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 tidak mencapai kesepakatan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan ini. Karena keputusan ini merupakan pilihannya setelah mendengar dan berkomunikasi dengan segenap pimpinan DPRD DKI Jakarta lain. 

Dia menjelaskan, dalam rapat pimpinan terjadi voting untuk menggunakan APBD DKI Jakarta 2014 atau RAPBD DKI Jakarta 2015. Dan hasilnya, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, kalah, sehingga dirinya mengambil keputusan untuk menerbitkan Peraturan Gubernur ke depannya.

"Tidak ada tekanan. Itu murni keputusan ada di tangan saya. Pada saat kemarin Kamis (19/3) saya mengatakan (menyetujui) Perda tapi, kan, saya belum komunikasi dengan teman-teman di Dewan. Setelah rapat di Dewan, secara kolektif dan kolegial saya kalah. Artinya, saya kalah suara dan alasannya masuk di akal buat saya," jelas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini.

Walaupun hasil tidak tertuju untuk menggunakan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengesahkan penggunaan RAPBD DKI Jakarta 2015 Prasetyo tetap menjamin menjalankan fungsinya. Sebab legislatif akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta.

"Tapi intinya kita support apa yang diputuskan oleh DPRD untuk Pak Ahok. Karena ini sudah berjalan dan sudah diputuskan. Takutnya kita dituduh ada korupsi lah, ini-itu lah, kita menjaga semua biar fair saja," tutupnya.