Ahok Minta SKPD "Bernyanyi" Jerat Anggota DPRD Korupsi

KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaDari kiri ke kanan: Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat melakukan pertemuan perihal APBD 2015, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal membuat sejarah untuk dapat menjerat anggota DPRD DKI yang terlibat dalam upaya penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2014. Sebab, menurut dia, selama ini, pegawai negeri sipil (PNS) DKI-lah yang menjadi korban penyalahgunaan anggaran oleh DPRD.  

"Makanya, kali ini kami mau jerat mereka. (pejabat) SKPD juga harus 'nyanyi' semuanya nanti (membuka penyalahgunaan anggaran oleh DPRD)," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).  

Dia juga mengungkapkan, akan melakukan kerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana serta transaksi anggota dewan. PPATK, lanjut dia, dapat membuka semua aliran dana dan gaya hidup anggota DPRD DKI Jakarta. 

Jika ada transaksi keuangan anggota dewan yang mencurigakan, dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Kemudian temuan transaksi mencurigakan PPATK dapat dikombinasi dengan informasi pajak yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Apakah harta kekayaan anggota DPRD itu sebanding dengan pajak yang telah dibayarkan. 

"Mungkin semua anggota DPRD diperiksa pajaknya berapa? Sama gaya hidupnya kan ada yang naik mobil Range Rover, Mercedes Benz, Lamborghini dan punya jam tangan Richard Mille. Jadi kelihatan itu, uangnya dari mana dan bayar pajak berapa? Sekarang DPRD juga harus melaporkan ke LHKPN. Jadi ini menarik," kata Basuki.