Ahok Minta Inspektorat DKI 'Jangan Ganggu' Bappeda Dulu

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meminta Inspektorat DKI menyetop sementara pemanggilan terhadap sejumlah SKPD, termasuk dari Bappeda DKI. Alasannya, pihak kepolisian juga tengah mengusut pembelian UPS tahun 2014.

"Inspektorat kita suruh jangan panggil lagi karena sedang diperiksa polisi. Ngapain repot-repot panggil, sementara setop dulu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Menurutnya, lebih baik proses penyelidikan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian agar tidak saling berbenturan. Dalam hal ini, Ahok menilai Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih sah untuk 'turun gunung' menginvestigasi.

"Tidak pantas juga dong kan kalau lagi diperiksa tapi kita panggil-panggil. Takutnya overlap, BPKP juga lagi periksa. Kalau saya sih dihentikan, buat apa lagi. Cukup BPKP, lebih sah," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun menyebut pihaknya telah memanggil lima PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Rencananya, mantan Kadisdik DKI itu juga akan memanggil SKPD dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

"Dari keterangan yang ada, kan bisa berkembang. APBD 2015 tidak elok lagi dibahas, kita melihat kejadian sebelumnya. Kita mau lihat apakah perencanaan anggaran kita sudah padu tidak?" terang Lasro di Gedung DPRD DKI, Rabu (18/3) lalu.

Jakarta - Anggaran untuk Uninterruptible Power Supply (UPS) 'siluman' masih disorot. Fraksi Partai Golkar mendengar kabar anggaran UPS itu juga ada di APBD DKI 2015.

"Kabarnya itu ada lagi di APBD DKI 2015, diusulkan lewat Komisi E‎. Itu bagaimana?" kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Zainuddin di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).

Usulan tersebut dikatakan Zainuddin berasal dari Dinas terkait ke Komisi E. ‎Namun kini Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi memegang password sistem e budgeting yang mewadahi APBD DKI 2015. Golkar akan mengusulkan ke Badan Anggaran dan diteruskan ke Prasetyo, agar anggaran 'UPS siluman' itu dihapus dari APBD 2015.

"Ya, hilangkan saja biar lebih efektif. ‎Dihapus dan dialokasikan untuk program lain," kata Zainuddin.

Lalu bagaimana bisa usulan anggaran UPS siluman bernilai fantastis itu lolos dari pembahasan Komisi E DPRD dan masuk APBD DKI 2015? Apakah anggotanya di Komisi E tidak mengkiritisnya saat pembahasan?

"‎Saya tanya juga, katanya harga satuannya sama dengan yang disampaikan ke KPK dan BPK. Nggak di-mark up katanya," kata Zainuddin yang juga anggota Komisi E DPRD ini.‎