Ahok: DPRD Akui RAPBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, adanya pembahasan evaluasi Kemendagri atas RAPBD 2015 versi Pemprov DKI oleh DPRD sudah menunjukkan suatu kesimpulan.

Kesimpulannya, kata Basuki, tudingan DPRD bahwa Pemprov mengirim dokumen RAPBD palsu adalah sesuatu yang tidak benar. "Iya, sekarang, ketika Mendagri mengembalikan RAPBD versi kami saja, berarti (RAPBD DKI) yang kami kirim sudah diakui Mendagri," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).  

Siang tadi, Basuki bertemu dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan menyepakati penerbitan Perda APBD 2015. Pembahasan evaluasi Kemendagri bersama Banggar DPRD dan DKI pun telah dilaksanakan sejak Rabu (18/3/2015). 

Dengan adanya pembahasan itu, artinya DPRD mengakui bahwa dokumen RAPBD DKI yang dievaluasi Kemendagri adalah yang sah secara hukum. "Mendagri kan enggak membuat koreksi kepada (RAPBD) yang disetor DPRD kan. Ini karena (RAPBD) yang dikirim DPRD hanya belanja, enggak ada pemasukan dan pembiayaan," kata Basuki.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa optimistis bahwa DPRD akan mengeluarkan Perda APBD DKI 2015. Keyakinan itu ditunjukkan Basuki seusai memberipassword atau kata kunci e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Pemberian password itu diyakini Basuki dapat mengembalikan fungsi pengawasan oleh DPRD kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. 

"Setiap proses (pembahasan anggaran) pasti keluar perda ya," kata Basuki di Balai Kota, Kamis. 

Selain Basuki, Prasetio juga optimistis mampu mengomunikasikan teman-temannya sesama anggota Dewan untuk menerbitkan perda bahwa APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Bahkan, ia juga memastikan bahwa proses memasukkan data ke dalam e-budgeting yang dilakukan SKPD berjalan lancar, dan segera mengirimkan dokumen RAPBD kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Perda ya. Saya optimis (akan ada) perda ya. APBD harus disahkan untuk masyarakat DKI Jakarta," kata Prasetio.