Ahok Berharap 10 April APBD DKI Sudah Disahkan

Jakarta - Pemprov DKI sudah menyerahkan Pergub untuk menggunakan APBD 2015 pada Kemendagri. Diharapkan, keputusan Kemendagri akan keluar 10 April mendatang.

"Nanti diharapkan tanggal berapa tadi ya? 10 April sudah bisa disahkan oleh Mendagri, kalau nggak salah 24 April sudah bisa dipakai‎," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (23/3/2015).

Ia mengatakan setelah menerima rincian kegiatan Pemprov DKI, maka Kemendagri akan ‎mengevaluasi dokumen-dokumen rincian kegiatan tersebut dalam waktu 15 hari. Selanjutnya, evaluasi akan dilakukan Kemendagri selayaknya DPRD saat membahas evaluasi RAPBD 2015.

"‎Diperiksa dan dievaluasi mirip-mirip kayak e-budgeting yang kita undang DPRD itu. Kalau ini SKPD diundang semua hadir, evaluasi langsung oleh Kemendagri, kenapa kamu anggaran kayak gini gitu, lebih untung, saya kira ini pertama kali dalam sejarah kita diawasin kayak begitu ketat‎," ucapnya.

Malam ini Pemprov DKI sudah menyerahkan Pergub dan dokumen rincian kegiatan yang akan disesuaikan dengan pagu anggaran APBD 2015. Dokumen ini dikirim pasca diterimanya surat ketidaksetujuan DPRD pada RAPBD 2015 yang dibahas tempo lalu.

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sedang menjembatani perselihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta. JK berpesan konflik keduanya tidak berimbas pada terlambatnya anggaran DKI Jakarta.

"Pak Wapres hanya mengingatkan pada Pak Ahok dan pimpinan DPRD jangan sampai terlambat anggaran, rakyat Jakarta akan marah," ujar Tjahjo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (23/3/2015).

"Soal beda pendapat terserah, tapi harus tetap sesuai dengan jadwal. Kalau memang tidak tercapai target sasaran, ada perubahannya, itu saja intinya Pak Wapres. Jangan sampai perencanaan program anggaran terhambat, tidak terukur. pegawainya terlantar. itu komitmen berdua pihak," tambahnya.

Terkait soal APBD DKI JAkarta, pemerintah daerah akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berarti menggunakan anggaran yang sama pada tahun 2014. Namun APBD 2015 dapat mengalami perubahan pada APBD-P.

"Yang penting tidak mengganggu perencanaan pembangunan Jakarta. Dengan Pergub itu kan aturan, bukan ngarang. Kan yang 33 provinsi lainnya pakai Perda yang diteken kedua belah pihak, setuju pakai musyawarah karena sinergi antara Pemda dan DPRD. satu kotak. Nah Jakarta, sudah ada proses awal. Itu nggak akan pengaruh ke daerah-daerah lain," terangnya.

Tjahjo menilai perubahan pada APBD-P tidak akan mencapai 100 persen tetapi akan tetap mengalami perubahan dan bertambah. Perhitungannya tergantung pada penerimaan daerah. "Misalnya, kalau menggunakan asumsi 2015, taruhlah 100, kalau menggunakan 2014 asumsinya 80, kan masih ada 20. Nah perubahannya itu bisa 10, 15, tetap ada perubahan," jelasnya.

Perubahan APBD-P akan difokuskan pada pembangunan rumah susun dan proyek pembangunan infrastruktur. "Membangun infrastruktur mengatasi banjir dan kemacetan, bangun jalan alternatif, jalan layang, kesehatan BPJS harus terpenuhi semua, dan pendidikan," ucapnya.

Jakarta - DPRD DKI Jakarta bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membahas solusi kisruh APBD antara Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan pihak legislatif. Usai bertemu JK, DPRD tetap setuju penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk APBD 2015, meski tidak menutup kemungkinan ada perubahan di APBD-P.

"Beliau bertanya masalah kekisruhan APBD 2015 untuk Provinsi DKI. Dan saya dengan wakil, menjelaskan pada Wapres dari kronologis kejadiannya sampai akhir tadi jam 15.10 WIB, diputuskan APBD DKI memakai APBD 2014, artinya Pergub," ujar Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (23/3/2015).

Pada pertemuan itu, Wapres JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo mencoba menjembatani APBD DKI Jakarta dapat berjalan dengan melihat kepentingan masyarakat. Meski telah menyepakati untuk menjalankan Pergub DKI Jakarta soal APBD, Prasetyo mengisyaratkan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran di APBD-P.

"Tingggl kita mencoba mengkajin dengan Kemendagri, kita mengkaji apakah bisa. Karena ini sudah putusan rapat bukan putusan politik. Kita mungkin pulang dari sini kita akan bicara, kita rapatkan lagi nanti bagaimana komunikasi dengan Kemendagri," kata Prasetyo

"Di APBD Perubahan nanti kita bahas, mana yang suka mana, yang enggak suka, sampai supaya kita bisa minimalis dan tidak terjadi apa-apa," tambahnya.