Ahok Belajar Bertutur Kata Tegas tetapi Tidak Kasar

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sedang mempelajari nasihat Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk lebih menjaga tutur kata. Dia merasa mendapat nasihat dari orang nomor satu Indonesia saat ini, mengingat Presiden Joko Widodo sedang melawat ke luar negeri.

"Aku perlu belajar lagi. Kata Pak JK, aku boleh keras dan tegas, tetapi jangan kasar. Ini kan soal belajar. Aku kira 'bahasa toilet' itu biasa saja, tetapi ternyata kasar," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (24/3/2015).  

Dalam pertemuannya dengan Kalla, Senin (23/3/2015) kemarin, Basuki mengaku diberi nasihat untuk berkepala dingin dalam menyelesaikan permasalahan dengan DPRD DKI. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD bisa kembali bersinergi untuk sama-sama membangun Jakarta. 

Dengan pembelajarannya itu, Basuki merasa tidak perlu menggunakan juru bicara (jubir), seperti yang disarankan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI, AM Fatwa. 

"Kalau sekarang saya pakai jubir, kalian (wartawan) tanya ke saya, tetapi saya bilang, 'Biar jubir yang jawab.' Mau enggak? Gue rasa kalian langsung pulang, enggak mau datang lagi," kata Basuki.  

Sebelumnya, Basuki juga sudah meminta maaf kepada publik karena sudah mengeluarkan "kata-kata toilet" dalam wawancara langsung di Kompas TV. Beberapa kali "perkataan toilet" itu keluar dari mulutnya saat menanggapi pertanyaan penyiar Kompas TV, Aiman Witjaksono, soal tuduhan yang mengatakan bahwa dirinya mencoba menyuap Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi senilai Rp 12,7 triliun.

Ucapan-ucapan kasar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam siaran langsung wawancaranya dengan Kompas TV beberapa waktu lalu juga dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan hak angket. Rencananya keputusan itu akan diumumkan pekan depan.

Panitia hak angket Mohamad Sangaji mengatakan, selain rekaman tersebut, pihaknya juga masih menyimpan rekaman-rekaman lainnya, yang di dalamnya juga bermuatan ucapan kasar yang dilontarkan oleh Ahok (sapaan Basuki).

"Karena itu ucapan seorang pemimpin yang tidak pantas dicontoh, tentu akan dijadikan salah satu pertimbangan. Ada juga beberapa rekaman televisi lainnya yang kita punya. Berita-berita yang tertulis juga kita simpan," kata Sangaji kepada Kompas.com,di Gedung DPRD, Selasa (24/3/2015).

Menurut Ongen (sapaan Sangaji), alasan pihaknya menjadikan ucapan kasar Ahok di televisi sebagai bahan bagi pengambilan keputusan hak angket sudah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kepanitiaan hak angket, yakni menyelidiki pelanggaran etiket yang dilakukan Ahok sebagai seorang pemimpin.

"(Ucapan kasar) Bisa jadi contoh buruk untuk generasi ke depan. Apalagi di Jakarta kan jadi barometer. Pemimpin tentu tidak boleh sampai seperti itu," ujar politisi Partai Hanura itu.