Pemkab Bogor Sadar Belum Serahkan LPJ Dana Hibah DKI

BOGOR, KOMPAS.com — Dana hibah dari Provinsi DKI Jakarta untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk tahun 2015 ini belum cair. Penyebabnya ialah karena laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah tahun 2014 belum dilaporkan.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemkab Bogor Wawan Sidik mengatakan, berdasarkan prosedur, dana bantuan hibah tersebut tidak akan cair jika Pemerintah Kabupaten Bogor belum menyerahkan bukti LPJ terkait penggunaan anggaran tersebut.

"Memang prosedur seperti itu, laporan LPJ belum disampaikan. Jadi, dana hibah berikutnya belum kita terima," ujar Wawan, Senin (2/2/2015).

Wawan mengatakan, dana hibah dari Pemprov DKI tahun 2014 digunakan untuk program sejumlah SKPD. "Salah satu dana hibah itu untuk program penghijauan kawasan Puncak," kata Wawan.

Namun, kata Wawan, pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut tidak hanya oleh satu SKPD saja karena ada tiga tahapan penggunaan anggaran, yaitu sekitar hulu (Puncak) dan middle stream atau bagian tengah.

"Nah, Kabupaten Bogor kebagian penanganan di bagian hulu dan tengah. Untuk hulu ya salah satunya penertiban vila dan penanaman pohon, sedangkan di tengah dan hilir dilakukan pembangunan situ, penanaman pohon, dan membuat lubang biopori serta sumur resapan," kata Wawan.

Bogor tunggu kepastian

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, Pemerintah Kota Bogor masih menunggu kepastian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait tidak masuknya Kota Bogor sebagai penerima dana hibah dari DKI Jakarta. 

"Kalau ternyata Kota Bogor tidak termasuk dalam daftar penerima hibah dari Pemprov DKI, kemungkinannya proposal kami yang diajukan tidak diterima," kata Hariman.

Hariman mengatakan, kendati demikian, pihaknya masih tetap menunggu kepastian dari Pemprov DKI. "Pak Wali sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Ahok. Kalau belum ada, kelihatannya terkait masalah administrasi saja," ujar Hariman.

Hariman mengatakan, memang dalam penyerahan proposal pengajuan bantuan untuk Pemprov DKI, Pemkot Bogor diminta melakukan perbaikan peruntukan penggunaan anggarannya.

"Memang ada perbaikan peruntukan saat evaluasi, terutama terkait untuk pengadaan angkutan massal," kata Usmar Hariman. (Soewidia Henaldi)