Malah urusi bangsawan, PM Abbott diminta mundur publik Australia

Merdeka.com - Perdana Menteri Australia Tony Abbott tengah mengalami krisis politik. Pemicu utamanya cukup sepele, gara-gara dia berniat menganugerahkan gelar ksatria pada Pangeran Phillip, suami Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris, pada 26 Januari mendatang. Anugerah ini bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Australia.

Dilaporkan oleh Channel News Asia, Selasa (3/2), beberapa wartawan tanpa tedeng aling-aling bertanya pada Abbott apakah dia bersedia mundur melihat kecaman rakyat.

"Saya tidak akan mundur, tapi saya mengakui bahwa kebijakan menganugerahkan gelar bangsawan itu berlebihan," tuturnya.

Kebijakan pemerintah Australia itu dinilai negatif publik dalam negeri. Mayoritas warga Negeri Kanguru lebih suka tak punya hubungan spesial apapun dengan kerajaan persemakmuran, lalu membentuk republik mandiri. Berlawan dari kemauan warga, Abbott malah memunculkan lagi gelar bangsawan Australia yang dihapus pemerintahan Partai Buruh sejak 20 tahun lalu.

Jajak pendapat terakhir menunjukkan dukungan publik pada Partai Liberal yang dipimpin Abbott tinggal 54 persen. Di sisi lain, popularitas Partai Buruh yang dipimpin Tokoh Oposisi Bill Shorten melonjak 50 persen.

"Saya akui bulan-bulan terakhir ini berat, tapi kami dipilih rakyat Australia pada 2013 karena rakyat ingin stabilitas dalam segala hal. Bukan rezim berisi kekacauan," kata Abbott.

Tajuk rencana surat kabar The Australian menilai kecaman pada Abbott adalah imbas pelbagai kebijakan pemerintah yang tidak berjalan. Partai Liberal menawarkan pengetatan belanja publik. Namun di sisi lain kebijakan seperti tambahan cuti kerja, menghalau imigran gelap, serta menggenjot perekonomian belum terlihat dampaknya.

Bila jajak pendapat menunjukkan popularitas Abbott terus turun, dia bisa dilengserkan anak buahnya sendiri. Calon penantang potensial dari kubu Partai Liberal adalah Menlu Julie Bishop. Menkominfo Malcolm Turnbull, atau Menteri Pelayanan Sosial Scott Morrison.