10 February 2015

Jokowi dan Menterinya Bahas Masalah Klasik: Biaya Logistik RI Mahal!

//images.detik.com/content/2015/02/10/4/114505_jokowirataspelabuhan.jpg
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini memanggil sejumlah menterinya untuk membahas masalah klasik ekonomi di Indonesia yang tak kunjung selesai. Biaya logistik sangat mahal.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah ingin melakukan efisiensi terhadap bisnis di pelabuhan. Karena saat ini, biaya logistik mahal, yaitu 20% dari PDB Indonesia.

"Kalau kita ingin perbaiki efisiensi ekonomi kita, maka harus perbaiki, salah satunya masalah biaya logistik," jelas Sofyan usai rapat di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Rapat dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Hadir Sekretaris Kabinet Andi Widjayanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Direktur Utama PT Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo II (Persero).

Sofyan mengatakan, pemerintah akan membentuk gugus kerja (task force) di bawah pengawasan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk melakukan efisiensi biaya logistik.

"Nanti kita laporkan ke Presiden dari waktu ke waktu supaya segala sumber inefisiensi terutama akibat birokrasi bisa diselesaikan segera. Karena selama ini masalahnya adalah pelabuhan-pelabuhan kita itu utulilisasinya masih sangat rendah. Sebab itu, pembangunan pelabuhan baru, terutama pelabuhan utama perlu dipikirkan ulang," papar Sofyan.

Soal efisiensi di pelabuhan, Sofyan mengatakan bisa dilakukan dengan perbaikan infrastruktur dan birokrasi. Dia mencontohkan soal proses perizinan di Bea Cukai yang masih perlu ditingkatkan kecepatannya. Lalu proses bongkar muat barang (dwelling time) juga ditingkatkan kecepatannya.

Pola perizinan satu pintu, ujar Sofyan, perlu dilakukan di pelabuhan. Sehingga proses arus bongkar muat barang menjadi cepat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menargetkan, dalam 2 bulan, masalah birokrasi di pelabuhan bisa selesai.

"Targetnya untuk mengurangi biaya logistik. Kalau kita kurangi biaya logistik dari 24% menjadi 19% itu terjadi penghematan sekian ratus triliun bagi industri, yang mereka bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," jelas Sofyan.
(dnl/hen) 

No comments:

Post a Comment

http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih