Fahri sentil Mendagri soal surat edaran panggilan 'Bapak Jokowi'

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri telah membuat surat edaran yang mengatur penyebutan nama presiden dalam acara kenegaraan atau acara saat Jokowi mengunjungi daerah-daerah. Surat dengan Nomor 100/449/SJ tertanggal 26 Januari 2015 ditujukan kepada kepada sekretaris daerah provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Kemendagri menyatakan, penyebutan nama presiden cukup dengan 'Bapak Jokowi', tidak perlu nama lengkap Joko Widodo. Surat edaran itu langsung menuai pro dan kontra di kalangan elite politik di DPR.

Wakil ketu DPR Fahri Hamzah mengatakan, sebagai Menteri Dalam Negeri Tjhajo Kumolo, seharusnya tidak pelu mempersoalkan soal pemanggilan Presiden. Karena menurutnya, di era Presiden terdahulu hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan.

"Kami pengen tidak usah mempersoalkan hal-hal yang enggak melanggar secara Undang-Undang. Tapi mungkin Pak Tjahjo dulu tidak kalau kita pernah panggil Presiden dipanggil bung, yaitu Bung Karno, atau mungkin Pak Mendagri melihat bupati wali kota cara manggil berbeda-beda, makanya memberi instruksi tersebut," kata Fahri usai menghadiri acara peresmian parkir motor di belakang Gedung DPR, Jumat (6/2).

Berikut selengkapnya petikan isi surat edaran pemanggilan 'Bapak Jokowi':

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat pertemuan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para Bupati sewilayah Pulau Sumater pada hari Kamis, 22 Januari 2015 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, bersama ini disampaikan bahwa untuk keseragaman dalam penyebutan nama dan jabatan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di Provinsi, Kabupaten dan Kota, Penyebutannya sebagai berikut:

"YANG TERHORMAT, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK JOKOWI"

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum.