DPRD Tuding DKI Sogok Rp 12 Triliun, Ahok Merasa Difitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) naik pitam mendengar tudingan DPRD DKI terkait upaya sogokan dari Pemprov DKI senilai Rp 12 triliun. 

Ahok menganggap, tudingan ini merupakan aksi balasan DPRD DKI yang sebelumnya disebut Basuki mengusulkan anggaran siluman sebesar Rp 8,8 triliun untuk pos anggaran sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur. 

"Fitnah! Dari mana (Rp 12 triliun) itu, kepalang tanggung, bilang (Basuki) Gubernur DKI tanpa partai. Dari mana dasarnya kami suruh dia (DPRD) isi (draft anggaran Rp 12 triliun) seperti itu. Saya punya berkas (usulan anggaran) Rp 8,8 triliun lho," kata Ahok dengan nada geram, di Balai Kota, Selasa (10/2/2015).  

Ahok menegaskan dia tidak takut dengan DPRD yang coba menghalangi pengesahan anggaran. Ia pun mengaku tidak khawatir jika nantinya Pemprov DKI tidak memiliki APBD. 

Ia mengatakan, Pemprov DKI tetap akan menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran. Dengan e-budgeting, Basuki mengklaim anggaran siluman dapat diketahui dan langsung dipangkas. 

Pemprov DKI tidak lagi menganggarkan honorarium pegawai yang menghabiskan anggaran Rp 2,3 triliun, sosialisasi dan rehabilitasi sekolah yang menghabiskan ratusan miliar rupiah juga tidak lagi dianggarkan. Melalui e-budgeting, Basuki mengklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp 5 triliun. 

"Makanya saya enggak mau nuduh. Yang jelas bagi saya kita enggak mau mundur soal e-budgeting. Kalau e-budgeting ditolak lebih baik enggak usah bahas anggaran, karena tanpa e-budgeting kami enggak bisa kontrol semuanya yang bermain. Sederhana saja," kata Basuki. 

Sekali lagi, ia menegaskan tidak takut atas perlawanan DPRD tersebut. "Saya bilang 1.000 musuh ditambah 1.000 musuh lagi, bagi saya sama saja. Kalau saya sudah nanggung, saya juga sudah kesal dengan cara main seperti itu," tukas Ahok.

Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015.

TAPD itu beranggotakan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan lainnya. [Baca: DPRD Sebut Pemprov DKI Coba Sogok Rp 12 Triliun]

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Fahmi Zulfikar Hasibuan menjelaskan, percobaan suap oleh Pemprov DKI itu dalam bentuk kegiatan senilai Rp 12 triliun. 

"Dewan memiliki hak budgeting. Yang luar biasa muncul adalah saat di berkas ada semacam sogokan ke kami sebesar Rp 12 triliun untuk dibahas kembali dan itu usulan eksekutif. Ini yang mengajukan anggaran siluman siapa? Selama ini, kami diam saja, apalagi sifat dasar Gubernur yang suka ngomong enggak jelas, kami diamkan," kata Fahmi. 

Sekda DKI Saefullah yang juga bertindak sebagai Ketua TAPD membantah tegas tudingan DPRD DKI itu. Percobaan penyogokan itu, lanjut dia, tidak masuk akal. Sebab, kegiatan sudah disusun sejak lama dan tersusun dalam sistem e-budgeting. 

"Enggak benar itu. Bagaimana ceritanya berikan program tiba-tiba ada Rp 12 triliun, Gimana itu? Enggak ada," kata Saefullah.