Deddy Mizwar tegaskan tak sanggup bangun Pelabuhan Cilamaya

Pelabuhan. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memanggil sejumlah kepala daerah untuk membicarakan proyek-proyek sektor perhubungan. Salah satu yang hadir, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Deddy Mizwar mengaku membahas pelbagai proyek pembangunan infrastruktur perhubungan. Terutama Pelabuhan Cimalaya dan Bandara Majalengka. Meskipun Ignasius Jonan, ngotot agar pelabuhan Cilamaya dibangun, pihaknya mengaku tak sanggup mewujudkan itu.

"Cilamaya jalan dengan public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta). Ditawarkan siapa yang mau bangun. Kita lagi bangun bandara (Majalengka) sekarang. Kita tidak mampu (Bangun Pelabuhan Cimalaya)," ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Selasa (3/2).

Dia menjelaskan ketidakmampuan yang dimaksud. Pemerintah Jawa Barat tidak bisa menganggarkan dana APBD untuk membangun Pelabuhan Cilamaya. Pihaknya memilih menawarkan proyek ini pada pihak swasta dengan alasan proyek ini komersil.

Deddy Mizwar juga menjelaskan perkembangan proyek Bandara Kertajati Majalengka. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 8 triliun. "Tahun 2017 nanti bandara itu sudah bisa dioperasikan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengirimkan surat bernomor KU.001/1/1 A Phb-2015 kepada Presiden Joko Widodo pada 16 Januari lalu. Isinya, rekomendasi agar proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, dilanjutkan.

"Pelabuhan Cilamaya diperlukan untuk mendukung penambahan kapasitas pelayanan pelabuhan di Metropolitan Jakarta dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pesat dan permintaan pelayaran jasa peti kemas di pelabuhan," Isi surat Jonan diterima merdeka.com, Selasa (3/2).

Jonan juga menyebut sejumlah manfaat pembangunan pelabuhan Cilamaya. Pertama, menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi di kawasan industri Cikarang dan Karawang dengan outlet pelabuhan dari sebelumnya ke Tanjung Priok (70 kilometer) menjadi ke Cilamaya (30 kilometer).

Kedua, memperkuat ketahanan ekonomi dengan menyediakan backup outlet pelabuhan melayani wilayah menghasilkan 7 persen kargo dalam negeri. Ketiga, menurunkan tingkat kemacetan di ibu kota negara dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah ibu kota.

Keempat, menekan penggunaan bahan bakar minyak subsidi dan meningkatkan utilisasi truk kontainer dengan memperpendek jarak tempuh dari industri manufaktur ke pelabuhan. Kelima, menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas di kawasan lepas pantai Pelabuhan Cilamaya.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Perhubungan, proyek pembangunan dan pengoperasian Cilamaya dapat sepenuhnya menggunakan pembiayaan swasta. Proyek tersebut masih menarik dan layak ditawarkan melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta. "Sehingga tidak memerlukan dana APBN."

Proyek Pelabuhan Cilamaya merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2001 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.