Terdakwa jadi Sekda Provinsi Sumut, lelucon tanpa logika sehat

Hasban Ritonga yang dilantik menjadi Sekdaprov Sumut.. ©2015 Merdeka.com
Merdeka.com - Pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekda Provinsi Sumut menuai kecaman. Kebijakan itu dinilai tidak menggunakan logika berpikir yang sehat.

"Ini menjadi lelucon dan menunjukkan pemerintah tidak menggunakan logika. Seharusnya kebijakan itu dibuat menggunakan logika berpikir sehat," kata Arifin Saleh Siregar, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/1).

Pelantikan terdakwa sebagai Sekda ini menunjukkan buruknya sistem kerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebab, kebijakan itu dinilai menabrak asas pemerintahan yang sehat, termasuk jika ditinjau dari aspek hukum dan aspek etika.

Parahnya, pemerintah pusat dan daerah terkesan saling lempar tanggung jawab dalam pelantikan terdakwa menjadi Sekda ini. Gubernur Sumut menyatakan dia hanya mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pengangkatan Hasban berdasarkan Keputusan Presiden. 

"Sementara pemerintah pusat berkilah nama-nama calon Sekda merupakan usulan dari daerah dan belakangan Mendagri hanya menyatakan meminta untuk menunda pelantikan tanpa disertai kebijakan lanjutan. Itu kan saling lempar-melempar (tanggung jawab). Seharusnya mereka saling berkoordinasi untuk kebaikan, bukannya saling menutupi," sebut Arifin.

Presiden Jokowi pun dinilai sudah mengetahui status Hasban sebagai terdakwa saat menandatangani keputusan yang mengangkatnya sebagai Sekda Provinsi Sumut. "Pasti tahu, karena presiden kan punya pembantu, punya menteri-menteri," paparnya.

Menurut Arifin, tidak ada lagi yang bisa diharapkan sebagai solusi dari kejadian ini. Terlebih DPRD Sumut juga terkesan tutup mata, padahal mereka mempunyai fungsi pengawasan. "Yang ada, ini jadi tontonan dan lelucon," pungkasnya.

Pelantikan Hasban Ritonga sebagai Sekdaprov Sumut memantik kontroversi. Hal ini lantaran dia tetap diangkat meskipun berstatus terdakwa dalam perkara penyalahgunaan wewenang dalam sengketa lahan Sirkuit IMI di Jalan Pancing, Deli Serdang.