Sambut Cakrawala Baru Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta tengah bergerak maju. Birokrat korup tegas diberantas. Banjir dan permukiman padat diatasi secara komprehensif. Realisasi sistem transportasi massal dipercepat. Hasilnya belum maksimal, tetapi menjadi langkah pasti untuk mewujudkan takdir Jakarta menjadi metropolitan yang sejajar dengan kota lain di dunia.

Dituntun oleh takdirnya itu, Jakarta dan segenap warganya sekarang dihadapkan pada kesempatan besar untuk menjadi metropolitan sesungguhnya.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Minggu (4/1), menyatakan, perluasan Sekretariat ASEAN, tepatnya di gedung bekas Kantor Wali Kota Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, kini sedang berjalan.

”Dengan sekretariat yang lebih besar diharapkan semakin banyak pertemuan setingkat Asia Tenggara dilakukan di Jakarta, termasuk pertemuan ASEAN dengan mitra wicara yang sekarang berjumlah sepuluh (Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa). Diharapkan, semakin banyak misi khusus untuk ASEAN yang akan dibuka oleh negara lain,” demikian tulis Retno dalam pesan singkatnya.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan, setiap tahun ASEAN menggelar setidaknya 1.400 pertemuan. ”Jika sepertiganya saja bisa digelar di Jakarta, akan banyak dampak positif secara ekonomi pada Jakarta,” kata Puja mengenai rencana perluasan Sekretariat ASEAN dan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota diplomatik Asia Tenggara. Pernyataan itu dikemukakan Puja saat berkunjung ke redaksi Kompas beberapa waktu lalu.
Merevolusi pola pikir

Pengamat kota sekaligus salah satu penggerak kota hijau di Indonesia, Nirwono Joga, mengatakan, kesempatan besar menjadi ibu kota ASEAN harus dimanfaatkan maksimal. Tidak zamannya lagi berkutat mengatasi banjir, mengatasi kemacetan. ”Warga dan pemerintah harus berani bermimpi 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, Jakarta akan menjadi kota maju yang seperti apa. Kemudian, berani melahirkan program pembangunan berkesinambungan yang akan mengatasi masalah Jakarta secara keseluruhan demi terwujudnya mimpi,” kata Nirwono.

Untuk bisa mewujudkan mimpi berdiri tegap di antara kota-kota maju dunia, segenap warga dan pemerintah Jakarta wajib berhenti berpikir bahwa tempat hidupnya ini hanya sebuah kampung besar. Kebanggaan dan kecintaan sebagai warga Ibu Kota layak ditumbuhkan dalam diri sendiri diiringi perubahan sikap yang tertib aturan.

Dengan tujuan yang sama, dua tahun terakhir, sejumlah langkah signifikan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Ibu Kota.

Sebagian program telah dimulai pada 2013-2014 dan berlanjut pada 2015. Terkait reformasi birokrasi, Jakarta memelopori sistem seleksi terbuka bagi kepala dinas, kepala suku dinas, dan kepala sekolah. Awal Januari ini, komposisi lebih dari 1.000 pejabat dikocok ulang.

Birokrasi juga ditata dengan merampingkan struktur, mengubah pola kerja, dan mengawasi kinerja. Pengelolaan anggaran didesain lebih transparan, terukur, dan akuntabel. Penganggaran serta pengadaan barang dan jasa ditempuh secara elektronik dengan satuan harga, jadwal pelaksanaan, dan jaminan mutu yang jelas. Proses ini dimulai pada 2014, tetapi belum berjalan optimal.

Prinsip keterbukaan dimaksimalkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terkait ini, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Smartcity, pada 15 Desember 2014. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengidamkan Smartcity menjadi portal rujukan untuk mengetahui segala hal tentang Ibu Kota secara waktu nyata. Sistem itu pula yang dirancang sebagai portal kerja sama keamanan dengan Polda Metro Jaya.

Basuki berharap, cakupan penerapan sistem elektronik untuk berbagai kebutuhan makin baik dan luas tahun ini. Keterbukaan akan makin membudaya. Apalagi, pemimpin diwajibkan mau diajak berdialog dan turun ke lapangan.

Gagap

Jakarta dinilai cukup berhasil dengan sejumlah programnya, tetapi Jakarta juga terbukti masih gagap di sejumlah bidang lainnya. Ekonom Universitas Indonesia, Aris Yunanto, sampai saat ini melihat belum ada kemajuan dalam pengelolaan sampah.

”Dengan sisa penggunaan anggaran pada 2014 yang sedemikian besar, saya sarankan sebagian sisa anggaran itu digunakan untuk mulai mereformasi sistem pengelolaan sampah. Dimulai dari didirikannya badan khusus menangani sampah secara profesional hingga membiayai pengadaan berbagai fasilitas yang diperlukan serta untuk kampanye bahwa sampah adalah aset bukan sekadar barang buangan,” kata Aris.

Di sisi lain, penataan transportasi umum serta rencana pembangunan moda baru yang cukup gencar belum memberikan dampak bagus di lapangan.

”Nanti kalau transportasi massal cepat (MRT) Lebak Bulus-HI jadi, konektivitas dengan moda angkutan lain, seperti transjakarta, seperti apa? Pengaturan kembali rute angkutan reguler harusnya sudah dirintis sejak sekarang,” kata sosiolog yang juga pengamat perkotaan Yayat Supriyatna.

Agar kegagapan tidak terus terjadi, Pemprov DKI diminta lebih matang dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Terlebih selain kesempatan menjadi ibu kota Asia Tenggara, ada juga momentum Jakarta yang akan jadi tuan rumah ASEAN Games (2019). Revitalisasi kota-kota di dunia pun dilakukan saat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah perhelatan dunia.

Momentum tersebut menjadi ajang prestisius, pertaruhan apakah DKI bisa mewujudkan takdirnya. Untuk itu, sistem evaluasi guna memperbaiki kesalahan dan terbuka terhadap kritik wajib diterapkan. (NELI TRIANA/DAHONO FITRIANTO/MUKHAMAD KURNIAWAN)