Hamdan Zoelva: Kalau tersangka jadi Kapolri, apa kata dunia?

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan kelayakan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan untuk menjadi calon Kapolri erat dengan integritas sosok tersebut. Menurutnya, penetapan seseorang menjadi tersangka sangat berpengaruh terhadap integritasnya.

"Faktanya KPK menetapkan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka. Apapun proses nanti selanjutnya walaupun diterapkan asas praduga tak bersalah, nilai-nilai moral integritas, artinya layak dan tidak layak itu yang berkaitan dengan integritas. Itu kan yang akan dilakukan oleh DPR. Kalau seseorang ada dalam keadaan tersangka, sangat mempengaruhi integritas," papar Hamdan di Gedung MK, Rabu (14/1).

Hamdan pun mempertanyakan proses seleksi calon Kapolri yang telah berstatus tersangka KPK. Hamdan yakin, apabila seorang tersangka KPK lolos menjadi Kapolri, yang akan mempertanyakan proses pemilihan sosok tersebut bukan hanya dirinya, melainkan seluruh dunia akan menoleh sistem hukum di Indonesia.

"Masa seorang Kapolri adalah tersangka. Dan seorang tersangka lolos sebagai Kapolri apa kata dunia? Apa lagi yang mau di fit and proper test," kata Hamdan.

Namun di sisi lain, Hamdan mengaku mengenal sosok Budi Gunawan terlepas dari statusnya sebagai tersangka KPK. "Saya kenal Pak Budi Gunawan, orangnya baik, sangat profesional. Penetapan tersangka, legitimasi publik," tutup Hamdan.

Polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala polisi Republik Indonesia mencapai puncaknya saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status tersangka. Budi yang kini menjabat sebagai Kalemdikpol Polri dijerat dengan empat pasal dalam UU Tipikor.

Banyak yang menuding Presiden Jokowi telah melakukan blunder dengan tetap ngotot mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri meski sudah diingatkan berbagai pihak. Apalagi Jokowi tidak melibatkan PPATK dan KPK seperti saat menyeleksi calon menteri.

Meski begitu, ada juga yang menyebut Jokowi justru pintar dengan tetap mengajukan Budi Gunawan. Istilah 'nabok nyilih tangan' atau menampar dengan menggunakan tangan orang lain digunakan untuk menjelaskan langkah Jokowi ini.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat Jokowi telah melakukan kesalahan alias blunder dalam pencalonan Budi Gunawan. "Pertama terlalu percaya sama info dari BIN. Kedua melalaikan pelibatan KPK dan PPATK," jelasnya kepada merdeka.com, Rabu (14/1).

Ari menilai, Jokowi telah mendapatkan informasi yang tidak akurat dari Badan Intelijen Negara mengenai track record Budi Gunawan. "Jokowi terkesan menjilat ludah sendiri dengan mengangkat pembantu-pembantu terdekatnya terkesan asal pilih dan kental dengan aroma kepentingan politik. Harusnya Jokowi melembagakan pelibatan KPK dan PPATK dalam setiap proses pengangkatan calon pejabat," ujar pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini.

Di sisi lain, Ari menyebut KPK terkesan lambat dalam penetapan tersangka kasus rekening gendut terhadap Budi Gunawan. "Kenapa baru sekarang penetapan status tersangka untuk Budi Gunawan di saat nama Budi Gunawan sedang santer diberitakan sebagai satu-satunya calon Kapolri? Terkesan sekali KPK juga melakukan tebang pilih dan sarat dengan kepentingan politis. KPK harus menjelaskan secara transparan mengapa kasus Budi Gunawan baru sekarang dinaikkan statusnya," tukasnya.

Sementara pengamat politik Boni Hargens menyebut Budi Gunawan adalah figur yg didorong oleh sejumlah bandit yang ada di sekitar Jokowi yang ingin menjebak Jokowi.

"Penetapan BG jadi tersangka oleh KPK adalah blessing in disguise, berkah terselubung. Dengan begitu, publik bisa melihat dengan jelas bahwa ada bandit-bandit di sekitar Jokowi yang ingin menyesatkan Jokowi," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/1).

Boni menegaskan, kejadian ini menjadi pelajaran mahal bagi Jokowi. "Jokowi harus berani mengatakan tidak pada orang-orang kuat di sekitarnya yang memberikan masukan yang keliru," imbuhnya.

"Kita berharap, ke depan Jokowi tetap bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga ini supaya bisa secara sama-sama memerangi segala bentuk banditisme dalam politik dan dalam sektor lain seperti ekonomi dan hukum," pungkasnya.