Berubah Sikap, Kini DPRD DKI Setujui Pemberian Modal untuk Bank DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah pekan lalu menolak pengajuan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk Bank DKI, pekan ini DPRD DKI mengubah sikapnya. Mereka menilai bank daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu perlu diberi modal.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik seusai penyampaian pidato Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 di Gedung DPRD, Senin (12/1/2015). Menurut Taufik, Bank DKI perlu mendapat PMP untuk meningkatkan statusnya dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II menjadi BUKU III.

"Bank DKI juga perlu untuk mengejar status jadi bank BUKU III," kata politisi Partai Gerindra itu.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. Ia ingin agar jumlah PMP yang diberikan ke Bank DKI sebesar Rp 500 miliar. Saat penyampaian pidatonya, Basuki mengatakan bahwa tahun ini Pemprov DKI berencana mengajukan jumlah PMP sebesar Rp 5,6 triliun. Menurut Prasetio, jumlah tersebut cukup memungkinkan dibagi kepada tiga badan usaha milik daerah, yakni Bank DKI, PT MRT Jakarta dan PT Transjakarta.

"Untuk MRT Rp 4,6 Triliun, sedangkan Transjakarta dan Bank DKI masing-masing bisa dapat Rp 500 miliar," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pekan lalu, tepatnya jelang penandatangan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), DPRD DKI menolak pengajuan PMP kepada enam BUMD, salah satunya Bank DKI. Lima BUMD lainnya adalah PT Jakarta Propertindo, PT Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Tourisindo, dan PT Pembangunan Jaya. Menurut Taufik ketika itu, DPRD DKI hanya menyetujui pemberian modal kepada dua BUMD yang bergerak di bidang transportasi, yakni PT MRT Jakarta dan PT Transjakarta.

"Dewan tidak mau APBD dihambur-hamburkan untuk BUMD yang bukan untuk kepentingan rakyat langsung. Karena itu, Dewan mencoret beberapa BUMD dari daftar penerima PMP," kata Taufik seusai rapat di Badan Anggaran DPRD DKI, Rabu (7/1/2015).

RAPBD DKI 2015 yang diajukan oleh Pemprov DKI sebesar Rp 73 triliun. Setelah penyampaian pidato gubernur, akan ada serangkaian rapat yang akan dilaksanakan antara Pemprov dan DPRD DKI sebelum pengesahan RAPBD menjadi APBD 2015.