Ahok Akan Umumkan Program Unggulan DKI pada DPRD

RODERICK ADRIAN MOZESPelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berfoto bersama anggota DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi seusai dalam rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat paripurna beragendakan pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dijadwalkan akan menyampaikan program-program unggulannya di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 dalam sidang paripurna DPRD, Senin (12/1/2015), pukul 14.00 nanti. Hal ini dilakukan seusai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015 telah rampung dilaksanakan.

"Saya akan sampaikan pidato sesuai program-program yang telah disetujui," kata Basuki di Balaikota. 

Adapun fokus anggaran di tahun 2015 ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta pembebasan lahan normalisasi sungai dalam pos Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI. Rencananya, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PU Tata Air sebanyak Rp 3 triliun dan Dinas PU Bina Marga juga sebesar Rp 3 triliun. 

Selain dialokasikan untuk Dinas PU, APBD DKI 2015 juga dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) beberapa BUMD DKI. Seperti PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, PT Transjakarta, PD Pasar Jaya, dan lainnya. Besarannya mencapai Rp 11,3 triliun.  

Sekadar informasi, DPRD DKI sudah menyetujui nilai APBD 2015 untuk DKI adalah sebesar Rp 73 triliun. Seharusnya, APBD DKI telah disahkan dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 31 Desember 2014 lalu. 

Sedangkan hari ini, Gubernur Basuki baru akan menyampaikan program unggulan dalam RAPBD DKI. Akibatnya, Pemprov DKI pun mendapat teguran dari Kemendagri perihal keterlambatan pengesahan RAPBD ini.  

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, keterlambatan pengesahan RAPBD ini disebabkan karena pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), Pilpres yang diikuti oleh Joko Widodo (sebelumnya Gubernur DKI), dan pemilihan Wakil Gubernur DKI. 

"Hanya mengganggu waktu, tertunda sebentar. Tapi kan sekarang syukur Alhamdulillah, sudah selesai semua," kata Prasetyo.