Bagaimana publik bisa mempercayai pemimpin yang mudah berkhianat? Jika janji dengan sekutu politik yg ditandatangani di atas materai bisa ia khianati, apalagi janjinya pada rakyat yang lebih abstrak?
- Denny Januar Ali
Merdeka.com - Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JAmenyebut Koalisi Merah Putih (KMP) di ambang kehancuran. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Langsung adalah penyebabnya. Petinggi KMP seolah sedang mengerjai Presiden SBY.
Dalam tulisan di situsnya, Jumat (5/12), Denny menyebut penolakan Perppu Pilkada membuka pintu kehancuran KMP.
Alasan pertama, kata Denny, walau publik tahu kadang politik itu kotor, tapi publik tak suka dengan pengkhianatan atas kesepakatan politik. Publik tahu bahwa ada kesepakatan politik antara SBY dengan para ketua umum partai pengusung KMP termasuk Partai Golkar untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung. Apalagi, kesepakatan itu tertulis di atas materai.
"SBY sendiri yang menyatakan kesepakatan yang ditandatangani di atas materai. Karena kesepakatan itu demokrat bergabung dengan KMP. Dan publik percaya," jelas Denny.
Namun belum sampai 4 bulan kesepakatan itu dibuat, mudah saja kesepakatan itu dilanggar. Keputusan Golkar yang menolak Perppu Pilkada Langsung telah membentuk opini di publik bahwa Golkar telah mengkhianati kesepakatan dengan SBY (Partai Demokrat).
"Bagaimana publik bisa mempercayai pemimpin yang mudah berkhianat? Jika janji dengan sekutu politik yg ditandatangani di atas materai bisa ia khianati, apalagi janjinya pada rakyat yang lebih abstrak?" sambungnya.
Alasan kedua, ujar Denny, Golkar selaku pemimpin KMP dengan isu Pilkada melalui DPRD melawan hak politik rakyat memilih pemimpin sendiri. "Sudah 10 tahun rakyat merasakan memilih pemimpinnya sendiri lewat Pilkada. Kini hak itu dipersepsikan akan dirampas oleh KMP," terangnya.
Denny mengingatkan, KMP tak boleh lupa akan sejarah bahwa tak ada yang lebih kuat dari people power yang marah dan terorganisir. Menurut Denny, KMP harus menyadari ini. Memilih pemimpin sendiri dianggap sudah menjadi hak rakyat. Lebih dari 170 juta pemilih tak ingin hanya menjadi penonton Pilkada. KMP telah melakukan blunder dan bunuh diri politik. "Ia (KMP) yang butuh dukungan rakyat, sekarang seolah angkuh ingin melawan rakyat."
Alasan ketiga, kata Denny, SBY dan partainya (Demokrat) tentu tak ingin tinggal diam dengan tindakan penolakan Golkar ini. Sebab SBY sejatinya sangat dipermalukan oleh ulah Golkar versi Munas Bali. Mengapa demikian? Karena Perppu Pilkada Langsung adalah legacy SBY. Itu adalah respon SBY atas blunder Demokrat karena walk out Demokrat ketika voting di DPR membuat disetujui Pilkada melalui DPRD dan berujung dengan pengecaman terhadap SBY yang dianggap "Bapak Pilkada Tak Langsung".
Dalam tulisan di situsnya, Jumat (5/12), Denny menyebut penolakan Perppu Pilkada membuka pintu kehancuran KMP.
Alasan pertama, kata Denny, walau publik tahu kadang politik itu kotor, tapi publik tak suka dengan pengkhianatan atas kesepakatan politik. Publik tahu bahwa ada kesepakatan politik antara SBY dengan para ketua umum partai pengusung KMP termasuk Partai Golkar untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung. Apalagi, kesepakatan itu tertulis di atas materai.
"SBY sendiri yang menyatakan kesepakatan yang ditandatangani di atas materai. Karena kesepakatan itu demokrat bergabung dengan KMP. Dan publik percaya," jelas Denny.
Namun belum sampai 4 bulan kesepakatan itu dibuat, mudah saja kesepakatan itu dilanggar. Keputusan Golkar yang menolak Perppu Pilkada Langsung telah membentuk opini di publik bahwa Golkar telah mengkhianati kesepakatan dengan SBY (Partai Demokrat).
"Bagaimana publik bisa mempercayai pemimpin yang mudah berkhianat? Jika janji dengan sekutu politik yg ditandatangani di atas materai bisa ia khianati, apalagi janjinya pada rakyat yang lebih abstrak?" sambungnya.
Alasan kedua, ujar Denny, Golkar selaku pemimpin KMP dengan isu Pilkada melalui DPRD melawan hak politik rakyat memilih pemimpin sendiri. "Sudah 10 tahun rakyat merasakan memilih pemimpinnya sendiri lewat Pilkada. Kini hak itu dipersepsikan akan dirampas oleh KMP," terangnya.
Denny mengingatkan, KMP tak boleh lupa akan sejarah bahwa tak ada yang lebih kuat dari people power yang marah dan terorganisir. Menurut Denny, KMP harus menyadari ini. Memilih pemimpin sendiri dianggap sudah menjadi hak rakyat. Lebih dari 170 juta pemilih tak ingin hanya menjadi penonton Pilkada. KMP telah melakukan blunder dan bunuh diri politik. "Ia (KMP) yang butuh dukungan rakyat, sekarang seolah angkuh ingin melawan rakyat."
Alasan ketiga, kata Denny, SBY dan partainya (Demokrat) tentu tak ingin tinggal diam dengan tindakan penolakan Golkar ini. Sebab SBY sejatinya sangat dipermalukan oleh ulah Golkar versi Munas Bali. Mengapa demikian? Karena Perppu Pilkada Langsung adalah legacy SBY. Itu adalah respon SBY atas blunder Demokrat karena walk out Demokrat ketika voting di DPR membuat disetujui Pilkada melalui DPRD dan berujung dengan pengecaman terhadap SBY yang dianggap "Bapak Pilkada Tak Langsung".
Perppu inilah yang menyelamatkan muka SBY dengan catatan Perppu itu harus tuntas menjadi Undang-Undang. Karena pertimbangan itulah SBY menempuh segala cara agar reputasinya tidak buruk. "Dan akhirnya ia sepakat dengan KMP sejauh Perppu itu didukung," ungkap Denny menganalisa.
Bahkan SBY langsung membeberkan kesepakatan yang rahasia itu kepada publik lewat akun twitternya untuk dikutip media secara luas. Itu menunjukkan begitu bangganya SBY dengan kesepakatan itu.
"Namun kabar Munas Golkar menolak Pilkada Langsung telah mengusiknya. Kini SBY seolah 'dikentuti' begitu saja oleh pemimpin KMP. Seolah habis manis sepah dibuang. SBY seolah tak dianggap penting lagi," nilai Denny.
Denny menilai, ini adalah blunder paling fatal yang mengutip sebuah peribahasa: memakan bangkai kawan seperjuangan. Padahal, kata Denny, SBY masih cukup powerful dan dicintai rakyat untuk ikut bereaksi.
Alasan keempat, kata Denny, adalah kemungkinan PAN di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa yang tak akan meninggalkan SBY. "Adalah Hatta yang berhasil membawa SBY ke KMP," tegas Denny.
Jika Hatta membawa PAN (ditambah Demokrat) mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk isu Pilkada Langsung, atau isu lainnya, posisi KMP bisa berbalik minoritas di parlemen.
Perlawanan Hatta dan SBY (Demokrat) atas KMP sangat powerfull karena mereka menentukan apakah KMP akan mayoritas atau minoritas di parlemen. Jika KMP menjadi minoritas di parlemen, "tak ada lagi gigi KMP yang membuatnya ditoleh oleh rakyat ataupun pemerintah," imbuh Denny.
Bahkan SBY langsung membeberkan kesepakatan yang rahasia itu kepada publik lewat akun twitternya untuk dikutip media secara luas. Itu menunjukkan begitu bangganya SBY dengan kesepakatan itu.
"Namun kabar Munas Golkar menolak Pilkada Langsung telah mengusiknya. Kini SBY seolah 'dikentuti' begitu saja oleh pemimpin KMP. Seolah habis manis sepah dibuang. SBY seolah tak dianggap penting lagi," nilai Denny.
Denny menilai, ini adalah blunder paling fatal yang mengutip sebuah peribahasa: memakan bangkai kawan seperjuangan. Padahal, kata Denny, SBY masih cukup powerful dan dicintai rakyat untuk ikut bereaksi.
Alasan keempat, kata Denny, adalah kemungkinan PAN di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa yang tak akan meninggalkan SBY. "Adalah Hatta yang berhasil membawa SBY ke KMP," tegas Denny.
Jika Hatta membawa PAN (ditambah Demokrat) mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk isu Pilkada Langsung, atau isu lainnya, posisi KMP bisa berbalik minoritas di parlemen.
Perlawanan Hatta dan SBY (Demokrat) atas KMP sangat powerfull karena mereka menentukan apakah KMP akan mayoritas atau minoritas di parlemen. Jika KMP menjadi minoritas di parlemen, "tak ada lagi gigi KMP yang membuatnya ditoleh oleh rakyat ataupun pemerintah," imbuh Denny.
Alasan kelima, kata Denny, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu tak akan diam. Jika Perppu Pilkada Langsung ditolak maka semua proses Pilkada 2015 akan rusak. "Akan terjadi kekacauan tata negara karena terjadi kevakuman hukum. Perppu ditolak. Sementara UU lama sudah dibatalkan."
Padahal, sudah lebih dari 200 kepala daerah ditahun 2015 akan selesai masa jabatannya, tapi Pilkada tak bisa dilakukan karena ada kevakuman hukum. Posisi ini tentu akan menyulitkan Jokowi. Apapun yang akan ditempuhnya akan bermasalah: membuat Perppu baru atau RUU yang baru.
Denny menuturkan, sebenarnya untuk kepentingan rakyat banyak, pemerintah bisa saja menempuh jalan pintas: KMP dilemahkan secara politik dan hukum.
Jika KMP begitu kuat dan menolak Pilkada Langsung akan terlalu banyak korbannya sementara banyak pemimpin KMP bermasalah. Pemerintah punya direktur pajak, intel, Jaksa Agung, Polisi. Masalah pajak, hutang, potensi korupsi dari pemimpin KMP bisa diolah. Ini jalur politik. Jika pemerintah gagal mengalahkan KMP via jalur politik, bisa saja menempuh jalur lain yang tetap legal semisal pajak, hutang perusahaan dan sebagainya.
Alasan terakhir, nilai Denny, ada banyak figur di tubuh beringin kuning seperti Agung Laksono dkk yang siap mengambil alih Golkar di Munas versi mereka Januari mendatang. "Awalnya publik memandang sebelah mata Agung cs. Namun karena Golkar di Bali ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD, semua berubah," terangnya.
Apalagi Agung cs menjanjikan Golkar di bawah kepemimpinannya akan mendukung Pilkada Langsung. "Juga ia akan membuat pemerintahan Jokowi mayoritas di parlemen."
Denny mengatakan, jika Munas Golkar yang digelar Agung cs pada Januari mendatang dihadiri mayoritas perwakilan DPD, pemerintah dan publik bisa jadi berbalik mendukung Agung cs. Itulah sebabnya, menurut Denny, mengapa Munas Bali yang ingin mengembalikan Pilkada Langsung kepada DPRD justru akan 'membunuh' KMP sendiri.
"KMP harus segera menyatakan sikapnya soal Pilkada melalui DPRD. Masih ada kesempatan untuk menolak. Sayang sekali jika KMP yang potensial menjadi oposisi yang penting untuk demokrasi, menjadi hancur karena blunder satu isu ini," pungkas Denny.
Padahal, sudah lebih dari 200 kepala daerah ditahun 2015 akan selesai masa jabatannya, tapi Pilkada tak bisa dilakukan karena ada kevakuman hukum. Posisi ini tentu akan menyulitkan Jokowi. Apapun yang akan ditempuhnya akan bermasalah: membuat Perppu baru atau RUU yang baru.
Denny menuturkan, sebenarnya untuk kepentingan rakyat banyak, pemerintah bisa saja menempuh jalan pintas: KMP dilemahkan secara politik dan hukum.
Jika KMP begitu kuat dan menolak Pilkada Langsung akan terlalu banyak korbannya sementara banyak pemimpin KMP bermasalah. Pemerintah punya direktur pajak, intel, Jaksa Agung, Polisi. Masalah pajak, hutang, potensi korupsi dari pemimpin KMP bisa diolah. Ini jalur politik. Jika pemerintah gagal mengalahkan KMP via jalur politik, bisa saja menempuh jalur lain yang tetap legal semisal pajak, hutang perusahaan dan sebagainya.
Alasan terakhir, nilai Denny, ada banyak figur di tubuh beringin kuning seperti Agung Laksono dkk yang siap mengambil alih Golkar di Munas versi mereka Januari mendatang. "Awalnya publik memandang sebelah mata Agung cs. Namun karena Golkar di Bali ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD, semua berubah," terangnya.
Apalagi Agung cs menjanjikan Golkar di bawah kepemimpinannya akan mendukung Pilkada Langsung. "Juga ia akan membuat pemerintahan Jokowi mayoritas di parlemen."
Denny mengatakan, jika Munas Golkar yang digelar Agung cs pada Januari mendatang dihadiri mayoritas perwakilan DPD, pemerintah dan publik bisa jadi berbalik mendukung Agung cs. Itulah sebabnya, menurut Denny, mengapa Munas Bali yang ingin mengembalikan Pilkada Langsung kepada DPRD justru akan 'membunuh' KMP sendiri.
"KMP harus segera menyatakan sikapnya soal Pilkada melalui DPRD. Masih ada kesempatan untuk menolak. Sayang sekali jika KMP yang potensial menjadi oposisi yang penting untuk demokrasi, menjadi hancur karena blunder satu isu ini," pungkas Denny.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih