Urus Izin Pembangkit Butuh Sampai 4 Tahun, Jokowi: Itu Tidak Bisa Dibiarkan!

Presiden Jokowi blusukan ke kantor BKPM (Foto: Zulfi/detikFinance)

Jakarta -Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) baru sajablusukan ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menemukan masih lambatnya proses perizinan investasi di Indonesia.

"Untuk urus power plant butuh waktu 2, 3, 4 tahun. Itu yang tak bisa dibiarkan, karena listrik untuk masyarakat, listrik untuk industri. Karena kalau tidak, tahun depan kita bisa gelap. Kita inginnya cepat-cepat," kata Jokowi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Menurutnya, ada beberapa kendala yang membuat perizinan investasi di Indonesia berjalan lambat. Kendala ini yag harus segera dihilangkan.

"Sistemnya yang belum dibangun, belum terintegrasi dalam satu kantor. Masih di kementerian-kementerian, masih di lembaga," ujarnya.

Saat sidak ke BPKM, Jokowi menemukan keluhan calon investor yang mengurus izin prinsip investasi. Keluhan muncul karena proses izin yang masih lelet.

Izin prinsip di BKPM ternyata masih lebih lama dari SOP yang seharusnya. Seorang pengaju izin investasi bernama Ari, mengeluhkan ke Jokowi, izin prinsip yang diajukan sudah hampir 2 pekan belum keluar, padahal seharusnya bisa keluar dalam 3 hari.

"Memang tadi beliau menemukan ada prosesnya yang belum seperti dijanjikan dalam SOP kami. Meskipun ada yang memakan waktu, itu yang mesti diperhatikan lagi," kata Deputi Bidang Perencanaan BKPM Himawan Hariyoga kepada detikFinance.

Himawan menjelaskan, penyebab SOP penerbitan izin prinsip tak cepat terbit karena berbagai persoalan. Misalnya soal data-data pemohon izin yang belum lengkap, hingga persoalan rekomendasi dari kementerian atau instansi lain.

"Memang dari sekian ratusan permohonan, ada data-data yang belum lengkap. Sebenarnya di dalam SOP kami hanya 3 hari untuk menyelesaikan izin prinsip, tapi ada beberapa rekomendasi di kementerian," katanya.

Presiden Jokowi mendapatkan hasil yang mengecewakan saat Sidak ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ternyata, kata Jokowi, isi SOP bahwa proses mengurus izin hanya 3 hari tak sesuai kenyataan, sehingga memberikan waktu 3-6 bulan untuk perbaikan.

"Secara penampilan kantor sudah bagus, perangkat yang ada bagus, ada online sistem, bagus, tapi tadi kita jumpai dalam SOP izin prinsip hanya 3 hari, tapi dalam praktiknya ada yang 12 hari. Seperti itu misalnya tapi saya kira bisa diperbaiki," jelas Jokowi di Istana Negara usai Sidak, Selasa (28/10/2014).

"Yang paling penting bagaimana mengintegrasikan izin-izin yang ada di kementerian untuk dijadikan 1 di BKPM karena sistemnya di sana sudah mulai berjalan," tambahnya.

Jokowi menegaskan, dirinya sudah meminta agar segera dilakukan perbaikan soal pengurusan izin itu.

"Sudah berikan target, 3-6 bulan sudah harus jadi. Kita serius untuk urusi masalah izin mengizin, ini rampung kita masuk ke provinsi, kabupaten, kota," katanya.

Presiden Jokowi melakukan sidak ke BKPM, ingin melihat bagaimana proses pelayanan perizinan nasional. Tapi sayang, Jokowi mengaku yang dilihatnya tak seperti yang diharapkan agar perizinan investasi bisa dilakukan satu tempat saja.

"Saya tanya ke beberapa pemohon baik PMD PMA dan yang urus izin. Kalau lihat penampilan kantor sih sudah baik, tapi kalau kecepatan pelayanan harus diperbaiki lagi," kata Jokowi di Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Jokowi menyampaikan itu usai pulang sidak. Jokowi saat itu tengah berjalan dari Istana Merdeka ke Wisma Negara. Kemudian, sejumlah wartawan memanggilnya meminta untuk wawancara. Jokowi kemudian menghampiri dan memberikan keterangan.

"Tadi ke BKPM," kata Jokowi.

"Kok nggak bilang-bilang, Pak," tanya wartawan. "Kok Sidak diagendakan, ya bocor nanti," jawab Jokowi dengan senyum. Jadwal Jokowi Sidak memang tidak masuk dalam rundown agenda presiden.

"Kami ingin membangun one stop service untuk perizinan yang nasional, artinya orang yang investasi, nggak usah ke kementerian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ke BKPM nggak usah seperti itu. Satu tempat cukup. Tadi datang ke BKPM memastikan pelayanannya seperti apa," tegas Jokowi.